oleh Faisal Ismail

Pluralitas etnis dan kemajemukan agama merupakan kenyataan empirik yang secara kodrati keberadaannya tidak dapat disangkal dan dipungkiri oleh siapa pun di muka bumi ini. Begitu pun keadaan riil yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, seni, budaya dan agama. Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang antara Sabang sampai Merauke dan berpenduduk 240 juta, adalah negara besar dengan penduduk yang sangat majemuk. Memasuki millenium ketiga, bangsa Indonesia yang besar ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Selama beberapa tahun terakhir ini, terutama pasca Orde Baru, telah terjadi berbagai konflik dan kerusuhan massa yang sering melibatkan kelompok etnis dan kalangan umat beragama. Situasi tragis seperti ini hampir melenyapkan sosok identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang ramah, lemah lembut dan toleran.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan- kerusuhan massa, antara lain faktor ekonomi, politik, budaya dan sumber daya alam, yang diikuti oleh muatan sentimen-sentimen etnik dan agama. Konflik-konflik yang sering terjadi dan melibatkan sentimen etnik dan agama tersebut belum dapat diatasi secara tuntas sehingga tidak ada jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali pada waktu dan di tempat yang lain. Penyebab demikian diduga karena penanganan konflik yang dilakukan selama ini lebih cenderung bersifat top down dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan (security approach), bukan penyelesaian yang bersifat kultural dengan menumbuhkan prakarsa dari masyarakat sendiri secara menyeluruh. Akibat pendekatan demikian, masyarakat terutama di tingkat bawah, tidak memiliki ketahanan yang memadai untuk menciptakan keamanan dan ketertibannya sendiri. Mereka selalu rentan menghadapi situasi yang eksplosif-destruktif apabila kerawanan kondisi sosial tertentu mulai muncul di tengah-tengah mereka.

Keadaan demikian semakin diperparah oleh kebijakan masa lalu (rezim Orde Baru) yang sentralistik sehingga cenderung mematikan fungsi lembaga-lembaga tradisional yang hidup dan berurat berakar di berbagai daerah. Tidak berfungsinya lembaga- lembaga tradisional ini secara maksimal telah menyebabkan lumpuhnya potensipotensi kepemimpinan dan kearifan-kearifan masyarakat lokal. Akibatnya, hampir seluruh mekanisme sosial pada masyarakat lapisan bawah menjadi mandul dan tidak berdaya dalam menangkal berbagai konflik yang muncul serta tidak mampu menjembatani kompleksitas persoalan masyarakat yang rawan konflik tadi. Sosok pluralitas masyarakat, sebenarnya, tidak selalu merupakan potensi konflik kalau dikelola secara bijak, santun dan arif. Ia juga berpotensi sebagai sumber energi kekuatan manakala potensi masyarakat pada umumnya dan umat beragama pada khususnya dapat dikelola dan dikembangkan ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya saja upaya-upaya pengembangan ke arah itu memerlukan kerja keras dan kemauan yang sungguh-sungguh serta kerjasama segenap unsur dan lapisan masyarakat, terutama untuk pengembangan ketahanan masyarakat lokal dan wawasan multikultural di seluruh wilayah Indonesia.

Fenomena Budaya Kekerasan

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi secara beruntun seperti di Ambon, Poso, Sampit, Kualakapuas dan di berbagai tempat lainnya di Tanah Air yang mengakibatkan kerusakan, penganiayaan dan pembunuhan, dengan sasaran yang bervariasi, telah mengisyaratkan munculnya gejala ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat keamanan dan pemerintahan. Aparat keamanan dan pemerintah lamban dan tidak segera bertindak menangani berbagai kerusuhan dan konflik tadi. Akibatnya, budaya kekerasan terjadi secara eksplosif-eskalatif dengan tingkat brutalitas yang sungguh sangat memprihatinkan. Fenomena perusakan markas- markas kepolisian dan kantor-kantor pemerintah dari tingkat lurah hingga bupati, DPRD, dan bahkan rumah-rumah ibadat, menunjukkan bahwa problema kerukunan antarumat beragama bukanlah masalah yang sederhana dan berdiri sendiri.

Bagaimana pun agenda pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama bukan sebuah barang jadi. Pembinaan toleransi dan harmoni antarumat beragama bukan merupakan suatu pekerjaan seperti orang membalikkan telapak tangan. Ia lebih merupakan sebuah proses kondisi dinamis-inovatif yang bergerak secara terus menerus, bahkan terkadang berjalan labil dalam proses sosial yang tidak kebal dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, agama, politik dan budaya masyarakat di mana pembinaan kerukunan itu berlangsung. Muncul dan merebaknya budaya kekerasan (culture of violence), antara lain disebabkan oleh kondisi kehidupan masyarakat kita yang sangat kompleks. Kehidupan rumah tangga, pendidikan di sekolah, serta kondisi lingkungan perumahan yang tidak kondusif, bisa merupakan faktor yang besar pengaruhnya, langsung atau tidak, terhadap munculnya budaya kekerasan. Demikian pula kelangkaan buku-buku bacaan yang menunjang kerukunan di perpustakaan sekolah serta kurang dipentingkannya pendidikan seni untuk mengembangkan rasa estetika dan kegiatan olah raga untuk menyalurkan energi sekaligus untuk mengembangkan semangat sportivitas, bisa juga memberi andil bagi lahirnya budaya kekerasan.

Krisis relasi sosial yang kita alami sekarang, selain menandakan telah mencederai kerukunan antarumat beragama yang telah lama kita bangun, juga menggambarkan masyarakat kita telah terpuruk dalam kehidupan yang diliputi oleh suasana saling curiga. Terdapat berbagai persepsi negatif satu sama lain di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebangsa menyimpan potensi disharmoni dan disintegrasi sosial. Masing-masing golongan merasa terancam eksistensinya oleh golongan lain. Berbagai kasus tragis telah menimbulkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori bangsa kita. Selama tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dan tepat dari semua pihak untuk memulihkan rasa aman dan keyakinan akan terjalinnya kehidupan rukun dan damai, maka benih-benih permusuhan akan tetap hidup di sudut hati masyarakat kita yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi konflik sosial yang mengancam harmoni sosial dan integrasi nasional.

Tantangan dan Peluang

Terdapat beberapa peluang dan sekaligus tantangan untuk segera memperbaiki kondisi kerukunan antarkelompok masyarakat dan antarumat beragama, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, adanya pluralitas etnik dan kemajemukan agama yang berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang ”ultimate”. Keyakinan tersebut diejawantahkan dalam keberagamaan, tidak hanya dalam wujud keyakinan teologis atau simbolisme ritual melainkan juga dalam wujud kegiatan yang, secara langsung atau tidak, berdampak pula pada tatanan kehidupan sosial. Kedua, adanya kesenjangan sosial ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Di samping kondisi rentan di atas, faktor kompleksitas kependudukan dan berkembangnya budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial, seperti pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan perjudian, dapat pula menyebabkan kerawanan sosial. Hal tersebut bisa mendorong timbulnya konflik antarwarga dan kelompok masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menyeret terjadinya pertentangan antarumat beragama.

Ketiga, adanya pengabaian bahkan perusakan terhadap potensi ekonomi, politik dan budaya masyarakat lokal oleh rezim kekuasaan Orde Baru selama puluhan tahun. Meskipun demikian, menurut penulis, masih ada beberapa peluang untuk memperbaiki kondisi ketidakrukunan antarumat beragama, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) moralitas yang melandasi setiap pemeluk agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki, apalagi memupuk rasa dendam, mengambil hak orang lain, tidak peduli pada lingkungan dan tidak berbuat baik pada orang lain, termasuk orang yang bukan seagama; (2) masih ada pranata-pranata dan lembaga-lembaga masyarakat lokal yang menghidupkan berbagai adat, tradisi, norma dan nilai-nilai yang penuh dengan kearifan; dan (3) sikap sebagian masyarakat yang masih berpikiran jernih dan berakal sehat untuk menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai pluralitas agama. Misalnya, sikap suatu masyarakat agama yang rela dan bersedia menerima kehadiran kelompok agama lain atas dasar prinsip hidup tidak saling mengganggu, sikap mengembangkan kerjasama melalui berbagai kegiatan sosial yang secara simbolik menunjukkan kehidupan umat beragama yang rukun, dan sikap mencari serta merumuskan titik-titik temu pandangan agama- agama dalam rangka menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Kebijakan Strategis

Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kerukunan antarumat beragama ke depan sebaiknya ditempuh melalui pemilihan kebijakan strategis. Ada dua kebijakan strategis yang, menurut saya, masih relevan untuk terus dikembangkan ke depan dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Strategi pertama ini (yaitu pembinaan dan toleransi antarumat beragama) ditargetkan untuk (1) pengembangan ketahanan mayarakat lokal yang meliputi fungsionalisasi pranata lokal, seperti menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan tradisi setempat yang mendukung upaya kerukunan; (2) menggali nilai-nilai dan norma-norma serta kearifan-kearifan lokal yang kondusif yang menunjang kerukunan; (3) mengembangkan lembaga-Iembaga baru yang moderen, seperti pembentukan forum-forum kerukunan sampai ke tingkat grass-root (akar rumput/lapisan bawah); (4) memperluas partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat dengan lebih mengembangkan pendekatan bottom up melalui kegiatan-kegitan, seperti: dialog, tatap muka, sarasehan, pendataan, monitoring, kerjasama sosial dan sebagainya.

Kebijakan strategis yang kedua adalah dengan cara mengembangan wawasan multikultural. Kebijakan strategis ini bisa dijabarkan ke dalam berbagai program kegiatan bersama antara lain: (1) memberikan pembekalan kepada para tokoh dan pemimpin masyarakat lokal tentang wawasan dan pengetahuan yang bermuatan pendidikan multikultural dan pengetahuan dasar tentang ajaran agama lain serta kemampuan mengelola setiap konflik yang muncul di tengah masyarakat mereka sendiri agar tidak menimbulkan konflik terbuka; (2) menyebarkan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kehidupan dan hubungan antarumat beragama; (3) mencegah jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Implementasi Kegiatan

Kebijakan strategis seperti disebutkan di atas, bisa kita implementasikan dengan beragam kegiatan yang kondusif dalam rangka menciptakan kesepahaman bagi unsur-unsur masyarakat yang majemuk. Di antara berbagai kegiatan yang telah, sedang dan mesti terus kita upayakan itu adalah sebagai berikut. Pertama, dialog antarpemuka agama, elit politik dan kalangan pers. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama tentang bagaimana memberdayakan politik agar tidak terjadi radikalisme politik yang mengganggu harmoni umat beragama dan merugikan kepentingan bangsa. Kedua, dialog antarcendekiawan agama. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran-pemikiran para cendekiawan dari berbagai agama dalam rangka memahami suatu persoalan social keagamaan yang sedang aktual di Tanah Air serta untuk memperoleh jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan pengamatan ilmiah dan hasil kajian yang empirik.

Ketiga, dialog antarguru dan antardosen agama. Kegiatan ini selain untuk membangun pergaulan akrab antarguru dan antardosen yang berbeda agama, juga sebagai forum tukar informasi dalam rangka membangun persepsi dan interpretasi agama di kalangan anak didik yang lebih kondusif untuk hidup rukun dan damai. Keempat, dialog antarpenyiar agama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak penyiaran agama terhadap kerukunan serta membangun kesadaran para penyiar agama tentang perlunya visi baru penyiaran agama yang lebih mendorong masyarakat untuk hidup rukun, damai dan peduli satu sama lain.

Kelima, dialog antarmahasiswa dan antartokoh organisasi keagamaan pemuda. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk mengakrabkan kalangan generasi muda yang berbeda etnik dan agama, juga untuk membangun kesadaran baru tentang ruginya menggunakan stigma negatif terhadap etnik dan agama tertentu, dan betapa untungnya hidup damai, banyak kawan tiada lawan, bersatu padu membangun bangsa yang lebih maju di masa depan. Keenam, dialog kerjasama kemitraan antarpengusaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi konflik yang disebabkan kecemburuan sosial ekonomi. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapakan dapat ditemukan jalan untuk mereduksi kesenjangan ekonomi umat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan para pengusaha.

Ketujuh, temu wawasan antarpemuka agama pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara pemuka-pemuka agama pusat dan pemuka-pemuka agama daerah. Di samping itu, diharapkan pula dapat diperoleh informasi tentang potensi, potensi konflik dan disintegrasi di daerah-daerah. Sebaliknya, pemuka-pemuka agama daerah memperoleh informasi dan perluasan wawasan tentang berbagai bentuk kebijakan kerukunan yang relevan dikembangkan untuk membangun harmoni, toleransi dan kerukunan pada sistuasi sekarang dan akan datang. Kedelapan, peningkatan kerjasama sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata dari kelompok-kelompok agama melalui majelis-majelis agama dan organisasi-organisasi keagamaan untuk mewujudkan kepedulian dalam rangka menghimpun bantuan dan santunan sosial secara bersama-sama dan menyalurkannya kepada kalangan yang sangat membutuhkan di berbagai daerah.

Kesembilan, pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka ketahanan dan kerukunan masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini dapat dibentuk forum atau wadah kerukunan daerah (tingkat kecamatan). Dengan terbentuknya forum bersama ini, maka potensi,potensi pemimpin lokal (pemuka-pemuka agama dan adat) sebagai inti dari anggota forum tadi, dapat didayagunakan untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat bawah agar hidup lebih rukun dan damai. Dalam hubungan ini, mereka bisa berperan pula sebagai mediator masyarakat ketika terjadi suatu konflik di daerah setempat.

Kesepuluh, pelatihan manajemen konflik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para praktisi dan tenaga- tenaga yang mampu mengelola konflik yang terjadi di berbagai daerah agar konflik tersebut dapat ditangani oleh masyarakat setempat sehingga konflik tadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan tidak menjalar ke daerah lain. Kesebelas, orientasi petugas penyuluh kerukunan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga penyuluh kerukunan yang handal dan mampu membangun serta mengembangkan wawasan kerukunan yang inklusif-humanis dan wawasan multikultural sesuai gerak dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang.

Selain melalui sebelas kegiatan tersebut, program dan strategi pembinaan kerukunan antarumat beragama juga bisa terus digalakan melalui: dialog antartokoh keagamaan wanita; perumusan materiemateri kerukunan yang diharapkan dapat masuk dalam kurikulum atau materi pelajaran agama di sekolah; mengembangkan model desa binaan kerukunan, serta kemah bersama antartokoh muda, antaretnik dan antaragama, khususnya dari daerah-daerah yang pernah dilanda konflik. Melalui sejumlah agenda dan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dibangun kembali kerukunan dan pergaulan bangsa yang akrab, terjalin rasa solidaritas dan persaudaraan yang inklusif serta terbentuk berbagai kerjasama sosial di kalangan komunitas-komunitas agama sehingga integrasi dan keutuhan bangsa akan lebih kuat di masa depan.

 

Makalah dipresentasikan dalam rapat koordinasi Pejabat Eselon I dan II serta Kakanwil Kementerian Agama dan Rektor IAIN seluruh Indonesia, Jakarta, tanggal 10-12 Oktober 2000

Related Post

 

Tags: