oleh Faisal Ismail

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik-konflik yang bermotif SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) meletus secara bertubi-tubi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus Ambon, Poso, Sambas, Sampit dan Kualakapuas adalah sekedar contoh yang sangat mencolok di hadapan mata kita. Konflik-konflik tadi ditandai oleh berbagai tindak kekerasan, dendam, brutalitas, kekejaman dan kebengisan. Pembantaian terhadap etnis tertentu, pembakaran rumah-rumah tempat tinggal, pembakaran rumah- rumah ibadat, dan perusakan harta benda sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Pada batas tertentu, sudah terjadi ethnic cleansing (pemusnahan etnis). Tak ada lagi kearifan. Tak ada lagi rasa perikemanusiaan. Anak-anak kecil, orang-orang tua yang lemah dan jompo dan orang-orang yang tidak berdosa diusir dan dibunuh. Akibatnya, terjadi pengungsian secara besar-besaran. Inilah tragedi kemanusiaan yang kita hadapi bersama. Kita sangat prihatin dan sedih dengan situasi konflik yang sangat destruktif dengan eskalasi kehancuran yang berskala luas.

Tulisan ini tidak akan mengungkap penyebab-penyebab kompleks yang memicu terjadinya konflik sosial dan kerusuhan antaretnik di beberapa daerah di Indonesia. Pesan utama tulisan ini ingin mengajak kita semua untuk merenung dan mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa konflik tadi. Dengan belajar dari peristiwa-peristiwa itu, kita belajar kembali untuk menata hubungan sosial kita dalam rangka untuk memaknai kembali motto nasional kita “Bhinneka Tunggal Ika.” Dengan melakukan pembelajaran kembali terhadap tatanan sosial yang kita bangun bersama, maka makna etnisitas dan nasionalitas yang menjadi jati diri bangsa akan dapat dikukuhkan kembali.

Indonesia: Unitas dan Pluralitas

Kita harus bisa mengembangkan sikap dan perilaku sosiokultural yang mendukung bagi penguatan etnisitas dan nasionalitas sebagai landasan integritas nasional yang kita cita- citakan bersama. Sikap dan perilaku sosial tadi harus kita bangun dan kita kembangkan atas dasar prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, kita harus menghargai dan menjunjung tinggi prinsip keragaman dalam kesatuan atau kesatuan dalam keragaman yang menjadi dasar filsafat hidup bangsa kita. Setiap kelompok etnis, siapa pun dan dari mana pun asalnya, hendaknya diterima apabila mereka bermigrasi ke suatu daerah tertentu. Mereka adalah juga saudara sebangsa dan seTanah Air dan warga negara yang sah yang tentunya berhak untuk mencari nafkah di daerah-daerah yang mereka pandang menjanjikan di berbagai daerah di Tanah Air.

Kedua, kelompok etnis pendatang hendaknya menghormati tata nilai dan tata budaya setempat. Dengan menghormati adat istiadat setempat, kelompok etnis pendatang tadi akan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Dengan mengembangkan sikap dan perilaku sosial seperti ini, konflik-konflik sosial dapat dicegah dan dihindari. Atau, minimal konflik tadi, jika terjadi, dapat diperkecil sehingga tidak mencapai eskalasi destruksi yang luas dan tinggi. Ketiga, masyarakat setempat perlu menjauhkan sifat cemburu yang berlebih-lebihan terhadap kesuksesan etnis pendatang di bidang bisnis. Biasanya, kelompok-kelompok etnis pendatang meraih sukses di bidang bisnis di daerah-daerah yang mereka datangi. Sukses ini dicapai karena mereka lebih ulet, lebih tekun dan lebih mempunyai motivasi dan etos kerja dibanding rata-rata masyarakat setempat. Kehadiran kelompok etnis pendatang, yang juga merupakan saudara sebangsa dan seTanah Air, seharusnya disyukuri karena mereka berjasa dalam menghidupkan dan meningkatkan ekonomi daerah setempat.

Keempat, perlu dikikis habis rasa superioritas etnis dan arogansi kesukuan serta perasaan kesukuan yang sempit (chauvinistik) yang kadang-kadang masih tersisa melekat pada beberapa suku di Tanah Air. Bersamaan dengan itu, kita perlu juga untuk tidak memberikan citra jelek kepada suku tertentu. Misalnya, suku A itu kasar, suka berkelahi, dsb. Prasangka- prasangka buruk kesukuan dan prasangka-prasangka sosial (juga prasangka-prasangka agama) sudah seharusnya kita jauhkan karena sifat demikian akan menyulitkan kita dalam pergaulan sosial. Kelima, khusus mengenai konflik yang bermotif keagamaan, hendaknya disadari oleh masing-masing kelompok yang terlibat konflik bahwa perusakan rumah-rumah ibadat sangat terlarang keras oleh agama mana pun. Ajaran agama mana pun tidak membenarkan penghancuran dan perusakan rumah-rumah ibadat. Begitu pula anak-anak, orang-orang tua renta, jompo dan tak berdaya, para perempuan dan orang-orang yang tidak berdosa adalah, secara moral, hukum dan agama, tidak dibenarkan untuk dibunuh dan dibantai. Mereka berhak mendapat perlindungan dari serangan-serangan.

Keenam, kita perlu mengembangkan lebih mendalam lagi sikap pluralis dan inklusif dalam segala aspek hidup kesukuan dan kebangsaan kita. Pluralisme dan inklusivisme merupakan bagian integral dari wawasan Keindonesiaan kita. Ekslusivisme etnis dan eksklusivisme agama harus kita jauhkan dari pergaulan sosial kita. Kita sudah seharusnya bisa hidup bertetangga dan hidup berdampingan secara damai dengan kelompok-kelompok etnis mana pun tanpa memandang latar belakang agama, budaya, politik, jender, tradisi, suku, dan daerah asal. Hanya dengan sifat dan sikap demikian, kita benar-benar memaknai etika dan prinsip ”Bhinneka Tunggal Ika” itu dalam kesadaran idealitas dan realitas kebangsaan kita yang majemuk.

Ketujuh, kita perlu mengembangkan secara lebih sadar apa yang disebut ”pendidikan multikultural” (multicultural education). Saya baru kembali dari Virginia (Amerika Serikat) dan menyaksikan pelaksanaan pendidikan multikultural di sana. Murid-muridnya terdiri dari berbagai etnis (Arab, Asia, Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, dll) dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Sejak dini sudah diperkenalkan dan ditanamkan dalam diri mereka masing-masing tentang makna pendidikan multikultural yang dalam perkembangan selanjutnya bisa mereka praktikkan dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Di Indonesia program pendidikan seperti ini perlu diperbanyak dan dikembangkan secara luas dalam kehidupan masyarakat kita. Program pendidikan seperti ini akan dapat menghilangkan eksklusivitas budaya dan bisa menghancurkan cultural barriers (sekat-sekat budaya) yang ada di kalangan kelompok-kelompok etnis di Tanah Air kita.

Kedelapan, kita harus menerima pluralitas bangsa ini dengan segala keragaman budaya, tradisi, seni, agama dan suku sebagai rahmat dan anugrah besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemajemukan ini kita tempatkan dalam bingkai kesatuan, dan kesatuan ini kita tempatkan pula dalam bingkai keragaman. Pluralitas dan unitas merupakan pilar utama penyangga kebesaran bangsa kita. Tidak pada tempatnya kita mempertentangkan pluralitas dengan unitas. Juga tidak relevan kita memperlawankan unitas dengan pluralitas. Pluralitas dan unitas harus kita kembangkan secara dinamis dan kreatif dalam rangka memperkaya jati diri dan khazanah kebudayaan bangsa. Kesatuan dalam keragaman atau keragaman dalam kesatuan merupakan cita-cita nasional para Pendiri Republik ini. Itulah sebabnya, cita- cita nasional itu kita hayati dan kita laksanakan dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita di bawah motto ’Bhinneka Tunggal Ika.’

Membangun Kearifan Baru

Demikianlah butir-butir hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari berbagai konflik yang bermotif SARA di Tanah Air kita. Kita berharap kiranya konflik-konflik yang terjadi di Tanah Air dapat dicarikan solusinya dengan segera dan, dengan demikian, konflik-konflik tadi bisa cepat berakhir. Bagi konflik-konflik etnis dan komunal berlatar belakang SARA yang sudah berakhir dan kehidupan masyarakat sudah menjadi normal kembali, kita berharap ke depan keadaan dan kehidupan masyarakat lebih baik dan lebih kondusif. Di daerah-daerah yang belum terjadi konflik, kita sebagai komponen masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara agar konflik (apa pun penyebabnya) tidak terjadi.

Mencegah konflik dalam masyarakat, apa pun factor penyebabnya, adalah lebih baik daripada menangani dan menanggulangi konflik. Pemberdayaan kearifan lokal (local wisdom) yang ada, berkembang dan hidup dalam masyarakat perlu terus diupayakan sebagai cara untuk mencegah terjadinya gesekan sosial dan konflik komunal.

Bersamaan dengan itu, kita berharap dapat memperoleh kearifan-kearifan baru dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembelajaran yang kita hayati dan kita resapi dari berbagai konflik horisontal di Tanah Air. Semoga proses pembelajaran ini akan menjadikan bangsa kita semakin dewasa dalam berpkir dan berbuat, semakin arif, bijaksana, beradab dan berkeadaban dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di masa depan. Sikap tenggang rasa, tepo seliro, toleran dan inklusif merupakan kata kunci dalam menghadapi permasalah dan perbedaan. Jangan ada kelompok etnis atau golongan masyarakat yang di-exlude (dikeluarkan) dari bingkai plural kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita. Itulah pesan ”Bhinneka Tunggal Ika” yang ditetapkan sebagai motto nasional oleh para Pendiri Republik ini dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di rumah kita bersama yang bernama Republik Indonesia tercinta. Ke depan kita tidak perlu, tidak usah dan tidak boleh terjebak ke dalam konflik yang sama atau serupa karena kearifan baru itu sudah menjiwai perilaku kita dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini.

 

Kedaulatan Rakyat, 3 Agustus 2001

Related Post

 

Tags: