YOGYAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Prof HA Malik Fadjar MSc meminta agar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jangan hanya ikut-ikutan bila ingin berubah menjadi universitas. Menurutnya, bila memang hendak menjadi universitas, maka IAIN Suka harus mempunyai nilai lebih sehingga berbeda dengan universitas lain.

Malik Fadjar mengungkapkan hal tersebut ketika menjadi keynote speaker pada panel diskusi “Menggagas Paradigma Pendidikan Nasional dalam Era Multikultural” di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (18/5). Diskusi yang digelar Presidium Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah ini menghadirkan pembicara Prof Drost SJ, Prof Dr Supriyoko, Prof Dr Said Agil Siraj, Dr Chairil Anwar dan Dr Abdul Munir Mulkan.

Agar dapat memiliki nilai lebih, lanjut Malik Fadjar, IAIN Suka harus bisa mereformasi diri agar bisa responsif terhadap perkembangan jaman. Sehingga IAIN Suka bisa tampil di depan dan tidak lagi terpinggirkan.

Dijelaskan Mendiknas bahwa pendidikan harus tetap survive dan memiliki kekuatan untuk menggerakan peradaban manusia. Karena itu, untuk menghadapi abad 21 pendidikan di Indonesia harus lebih maju.

Sementara Dosen IAIN Suka, Abdul Munir Mulkan mengatakan bahwa cara masyarakat mengelompokkan sekolah ke dalam sekolah negeri, swasta, favorit, unggul, kota, desa, Islam (NU, Muhammadiyah), Kristen, Katolik, Hindu, Buda dan lain-lain cenderung menutup peluang pertukaran budaya dan nilai. Sekolah-sekolah tertentu terbagi berdasarkan status sosial dan ekonomi keluarga siswa.

“Pendidikan, khususnya sekolah memang membuka peluang mobilitas sosial dalam waktu, sehingga mampu mengubah status suatu keluarga dengan keturunan mereka. Namun tidak semua warga memiliki kebebasan
memilih sekolah bermutu,” kata Abdul Munir Mulkan.

Banyak warga masyarakat yang memilih sekolah berdasarkan status sosial-ekonomi, paham keagamaan dan budaya. Akibatnya masyarakat cenderung mono-kultur, atau bahkan mono sistem nilai. Sehingga sekolah cenderung
mencerminkan status sosial, paham keagamaan serta sistem budaya tertentu.

Kecenderungan sekolah sebagai media pengukuhan status sosial ini memberi sumbangun munculnya berbagai konflik dan tawuran antarsekolah. Karena itu, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan pendidikan yang bisa menekan terjadinya konflik.

“Diperlukan kebijakan pendidikan humanis yang terbuka bagi semua orang dengan mengembangkan sekolah sebagai wahana pengkayaan pengalaman hidup dan kompetisi sehat melalui sistem evaluasi berorientasi personal,” katanya.

Selain itu, pemerintah tidak hanya mengurusi sekolah-sekolah negeri saja. Tetapi sekolah swasta harus mendapat perhatian sehingga tidak muncul kesan pelajar atau mahasiswa sekolah swasta adalah warga nomor dua.

Praktik pendidikan selama ini, lebih berpihak pada masyarakat perkotaan, orang-orang kaya dan kelas berkuasa daripada rakyat banyak, warga pedesaan dan orang-orang. Akibatnya, beaya pendidikan lebih mahal dirasakan orang kebanyakan dibandingkan dengan orang-orang kaya.

REPUBLIKA, SENIN 20 MEI 2002