DEBAT OPINI PARADOKSAL KEAGAMAAN,KERJA SAMA FAKULTAS DAKWAH IAIN “SUKA” DAN KR (2)

 

H Sukriyanto MHum, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

APA yang ditulis Prof Dr H Faisal Ismail, merupakan realitas yang memprihatinkan di negeri ini. Apakah paradoks-paradoks itu hanya merupakan paradoks keagamaan atau merupakan paradoks kebangsaan? Ada beberapa catatan terhadap paradoks-paradoks seperti yang dikemukakan oleh Prof Dr H Faisal Ismail itu.

Pertama, paradoks-paradoks itu sebenarnya bukan hanya terjadi dalam bidang keagamaan. Tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, yang betul-betul merupakan paradoks keagamaan adalah paradoks pertama. Paradoks kedua sampai ketujuh (pendidikan, dialog-dialog antarumat beragama, bisnis, gelar-gelar pendidikan dan acara-acara di teve serta penampilan foto dan gambar di berbagai media) menunjukkan bahwa kehidupan paradoks itu bukan spesifik dalam kehidupan keagamaan. Akan tetapi lebih merupakan paradoks-paradoks dalam kehidupan kebangsaan.

Ketiga, paradoksal kehidupan kebangsaan itu juga terlihat dalam kehidupan para penegak hukum. Kita semua melihat bagaimana terjadi mafia hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum (tetapi banyak) penegak hukum, di kejaksaan, kehakiman, kepolisian bahkan di lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana diungkap di berbagai media dan dalam berbagai temu ilmiah. Contoh lain misalnya saja falsafah dasar negeri ini, yakni Pancasila, yang sering difatwakan oleh para pejabat sejak dulu sampai orde reformasi yang masih kacau ini. Selalu mulia, indah, bagus dan menarik. Betapa tidak? Ajaran Pancasila selalu dinyatakan mulia, luhur, relijius, indah dan serba baik
dalam berbagai pidato dan dalam perdebatan di MPR, tetapi tidak tercermin sama sekali dalam perilaku pejabat kita, termasuk para pemimpin partai (yang kalau kampanye juga sangat Pancasilais).

Mereka (oknum-oknum pejabat) itu tetap saja korup, mereka (oknum-oknum legislatif) itu tetap saja terjaring hadir di persidangan DPR dan MPR. Tidak disiplin. Kalau sidang tidur (seperti sering terlihat dalam tayangan televisi) dan menyelisihi janjinya kepada rakyat pemilihnya, sehingga DPR perlu membentuk Dewan Kehormatan (Kompas, 14 Agustus 2002). Mereka kehilangan nurani, kesadaran kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Hasilnya, Indonesia mencapai rekor dalam hal korupsi, reformasi yang tak kunjung usai, pengangguran yang besar. Tahun 2001 mencapai 98,6 juta orang {The Jakarta Post, 14 Agustus 2002). Kemiskinan makin meluas, konlik (di Aceh, Ambon dan Poso) berkepanjangan. Seringnya konlik antara polisi (brimob) dan TNI, yang terakhir di Bogor (Kompas, 14 Agustus 2002). Kejahatan dan kekerasan juga semakin mengerikan.

Kita tidak tahu mengapa banyak terjadi berbagai paradoks dalam kehidupan bangsa kita? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, disebabkan masyarakat kita sejak dulu memang suka berpura-pura. Pura-pura kaya, pura-pura bangsawan. Ini terlihat dalam kehidupan kita, misalnya dalam melaksanakan perkawinan. Meskipun miskin, mengadakan pesta dengan utang. Dalam pesta perkawinan itu Sang Penganten diberi pakaian seperti raja, diberi gelar raja sehari. Perilaku seperti itu sebenarnya membohongi diri sendiri. Berpura-pura kaya dan berpura-pura sebagai bangsawan atau bahkan raja, walaupun sebenarnya miskin dan rakyat biasa.

Kedua, mungkin benar apa yang dikemukakan oleh Umar Kayam dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di UGM, bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa teater. Kalau di panggung kelihatan seperti raja dan bangsawan yang hebat, walaupun kenyataan sehari-hari hidupnya kesuitan dan miskin. Mentalitas teater, suka berpura-pura ini menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah teater. Kalau di panggung kelihatan alim, jujur, adil, demokratis, santun dan penuh sifat kebaikan, tetapi begitu turun dari panggung atau podium, melakukan pemerasan, melakukan praktik maia hukum, korupsi, penipuan, otoriter, penindasan, pemaksaan kehendak, dan lain-lain.

Ada contoh seorang oknum pejabat tinggi sebuah departemen kalau sedang berada di podium apa yang diucapkan semuanya baik, tetapi dia temyata melaksanakan kebohongan dengan meminta me-mark up biaya cetak dan penerbitan buku secara berlipat-lipat. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya puluhan persen, tetapi mencapai ratusan persen. Kasus itu hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang menyebabkan Indonesia meraih prestasi tetinggi kedua di dunia dalam hal korupsi. Kasus ini juga menunjukkan paradoks kebangsaan kita.

Ketiga, adanya kesalahan dalam sistem pendidikan. Kebanyakan lembaga pendidikan di negeri ini terlalu mementingkan prestasi nilai, NEM, IPK, dan lain-lain. Lembaga pendidikan kita kebanyakan hanyalah merupakan lembaga transfer of knowledge, dan tidak mementingkan penanaman nilai-nilai keagamaan, moral dan budi pekerti serta pembiasaan perilaku yang baik. Adat, sopan santun dan unggah-ungguh sudah ditinggaikan. Agama hanya di jarkan sebagai ilmu, tidak dididikkan sebagai pedoman hidup. Ukuran keberhasilan siswa adalah kalau punya NEM atau IPK tinggi. Ukuran keberhasilan lembaga pendidikan kalau yang lulus banyak dan niainya tinggi. Perilaku yang baik, budi pekerti yang luhur, sopan santun, tidak penting lagi. Karena agama hanya diajarkan sebagai ilmu dan tidak dididikkan sebagai pedoman, maka para siswa tidak lagi memiliki kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, semangat keadilan, semangat kebersamaan dan semangat kejujuran. Akibatnya banyak orang berilmu tetapi ilmunya untuk minteri dan untuk ngakali.

Keempat, karena para ulama, para tokoh agama, telah terjebak ke dalam kegiatan politik atau meminjam istilahnya KH Hasyim Muzadi, ulama terjebak pada lorong politik (KR, 12 Agustus 2002). Sebenamya bukan hanya ulama yang terjebak politik, tetapi organisasi-organisasi keagamaan juga telah terjebak menjadi organisasi politik walaupun namanya masih organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan yang oleh para pendirinya dimaksudkan untuk memberdayakan umat dengan mengerakkan pendidikan, penyiaran agama, penyantunan sosial, kesehatan dan lain-lain, saat ini kegiatannya sulit dibedakan dengan partai politik. Bahkan nuansa politiknya kadang-kadang melebihi partai politik. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, banyak yang terbengkelai dalam arti arahnya menjadi tidak jelas. Karena kurang kontrol dan pembinaan, pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan panti asuhan, banyak yang lepas kendali dan menjadi lembaga bisnis.

Visi dan misi keagamaannya telah berubah menjadi visi dan misi bisnis. Sebab visi dan dan misi politik, Kaderisasi mubaligh, dai, dan guru ngaji di pedesaan tidak lagi terurus. Kegiatan yang mendominasi organisasi adalah lobi-lobi dan pernyataan-pemyataan politik Dakwah, tabligh, pengajian dan pemberdayaan umat di tingkat desa dan akar rumput tidak berjalan dan umat tidak terbina. Kader-kader dai, mubaligh, guru ngaji, pekerja sosial dan pembina masyarakat di tingkat pedesaan sudah habis karena tidak pernah dipikirkan. Kelima, bisa karena akumulasi keseluruhan sebab tersebut.

Barangkali itulah sebabnya mengapa banyak terjadi paradoks dalam kehidupan keberagamaan dan berkebangsaan kita. Atau mungkin dunia memang sudah berubah. – o

KEDAULATAN RAKYAT, JUMAT LEGI 23 AGUSTUS 2002 (14 JUMADIL AKIR 1935)

 

Tags: