DEBAT OPINI PARADOKSAL KEAGAMAAN, KERJA SAMA FAKULTAS DAKWAH IAIN “SUKA” DAN KR (2)

Prof Dr Faisal Ismail, Sekjen Depag RI, Jakarta

ADA banyak paradoks yang terjadi dalam kehidupan keagamaan kita. Di satu sisi, kita melihat bingkai kesemarakan kehidupan keagamaan di tanah air. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, kita pun menyaksikan potret buram dalam kehidupan keagamaan di tanah air. Situasi seperti inilah yang saya maksud dengan paradoks-paradoks keagamaan itu. Ada berbagai kesemarakan dalam kehidupan keagamaan kita, namun ada pula keburaman dalam kehidupan keagamaan kita. Mari kita cermati keadaan ini dengan membentangkan berbagai kasus seperti berikut ini.

Pertama, para mubaligh, dai, ustad, moralis, agamawan, kiai dan ulama, melalui berbagai siaran teve, media khutbah atau media massa pada umumnya, selalu menganjurkan dan mengajarkan penegakan nilai-nilai moral. Mereka tak henti-hentinya menyuarakan ajaran-ajaran moral dan pesan-pesan keagamaan. Pada batas tertentu, seruan ajaran moral dan keagamaan itu sudah pasti ada dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi dalam waktu yang sama, skala dekadensi moral terus terjadi. Tingkat korupsi, kriminalitas dan imoralitas tidak memperlihatkan grafik yang menurun. Dalam perangkingan versi lembaga intemasional, Indonesia ditempatkan sebagai salah satu urutan teratas dalam hal perbuatan korupsi.

Kedua, pendidikan agama diberikan sejak sekolah TK sampai dengan perguruan tinggi (PT). Di satu sisi, pendidikan agama tersebut sudah barang tentu memiliki dampak pada perilaku anak-anak didik. Namun, pada sisi lain, terjadi banyak paradoks. Tawuran antarpelajar, penggunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah dan aborsi banyak mewarnai kehidupan muram keagamaan kita. Apa yang salah dengan sistem pendidikan keagamaan kita? Gurunya? Muridnya? Muatan materinya? Metodenya? Atau, sistemnya secara keseluruhan? Hal ini perlu dicermati terutama oleh para teorisi dan praktisi pendidikan.

Ketiga, dialog-dialog antarumat beragama sering dilakukan dengan melibatkan berbagai majelis agama yang ada di tanah air. Hasilnya, di satu segi, cukup positif. Namun, di segi lain, konflik-konflik yang bernuansa SARA seperti kasus Ambon dan Poso serta konflik antar etnis seperti kerusuhan Sambas dan Kualakapuas menampilkan sosok paradoks yang memprihatinkan. Korban nyawa dan harta sangat banyak, di samping terjadinya pengungsian secara besar-besaran dengan berbagai masalah sosial ekonomi yang teramat sulit. Pertanyaannya, sejauh mana pesan-pesan dialog antarumat beragama itu berpengaruh terhadap masyarakat lapisan bawah? Sampai-sampai banyak rumah ibadah yang dihancurkan dan dibakar dalam ajang konflik tadi. Apa yang salah dengan sistem pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa selama ini? Apa yang keliru dengan sistem pembinaan komunitas-komunitas
agama yang dilakukan oleh para pemimpin dari majelis-majelis agama masing-masing selama ini?

Keempat, di dunia bisnis dan perdagangan terlihat pula berbagai paradoks. Tentu saja, ada pelaku bisnis dan pedagang yang masih berpegang pada etika bisnis. Akan tetapi, di samping itu, terjadi berbagai paradoks yang dapat dikatakan mencolok. Penyelundupan (misalnya kayu gelondongan dan mobil mewah), penipuan (misalnya pencampuran minyak goreng dengan minyak solar dan penjualan daging celeng yang diaku sebagai daging sapi),
penggelembungan harga dan biaya dalam suatu transaksi dan pembelian barang di suatu kantor, perdagangan anak-anak ke luar negeri, perdagangan wanita belia untuk dijadikan pelacur di luar negeri, dsb. Nafsu keserakahan seringkali mengalahkan nilai-nilai etika bisnis dan batas-batas kewajaran pandangan keagamaan.

Kelima, di dunia akademis juga mencuat paradoks-paradoks yang memprihatinkan. Para ilmuan, sarjana, teknokrat dan pakar telah banyak dihasilkan oleh perguruan-perguruan tinggi. Ini fenomena yang baik dan menarik. Namun, di balik itu, ada gejala yang mencemaskan. Yaitu, telah terjadi jual beli gelar akademis (sejak dari BSc, MA, MSc, PhD dan gelar guru besar atau profesor), pembocoran soal-soal ujian (termasuk UMPTN) dan praktik-praktik perjokian dalam penyelenggaraan ujian masuk. Akal sehat akan mengatakan, semua praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelacuran akademis. Sungguh memalukan!

Keenam, stasiun-stasiun teve di tanah air kita semakin banyak. Semua program di berbagai teve telah memasukkan siaran keagamaan yang menyuarakan ajaran moral keagamaan. Terutama pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan program keagamaan terasa sangat berdenyut dan intensif. Berlangsung hampir sepanjang hari, dari sejak Subuh hingga sahur. Tak dapat disangkal, kegiatan-kegiatan tadi memberi pengaruh positif.

Namun, di balik kesemarakan siaran keagamaan ini, terjadi berbagai paradoks. Teve-teve itu sendiri menyiarkan adegan-adegan atau pertunjukan yang mempertontonkan DPP (dada, pinggul, paha). Kemulusan tubuh dan keayuan wajah wanita, walaupun sama sekali tak ada kaitannya dengan wanita, diekspos dan dieksploitasi sedemikian rupa sehingga mengarah pada apa yang disebut komersialisasi seks.

Ketujuh, pemuatan foto-foto DPP (dada, pinggul, paha) terjadi pula di berbagai majalah dan surat kabar. Banyak VCD porno beredar secara bebas. Keadaannya, jika tidak dikendalikan, sudah melampaui keadaan di Barat (AS dan Kanada). Di Barat, walaupun dikenal sebagai negara bebas, tetapi masih ada etika. Para penjual koran dan majalah porno menempatkan barang-barang itu di rak paling tinggi di toko mereka. Dengan begitu, anak-anak dan remaja tidak mudah menjangkau untuk melihatnya. VCD-VCD porno di Barat diberi label for adults (untuk dewasa). Jadi di Barat masih ada etika. Di Indonesia terlalu bebas! Tidak ada etika. Quo Vadis bangsa ini?

Kasus-kasus di atas hanya merupakan beberapa contoh dari kompleksitas paradoks keagamaan yang kita hadapi. Kita, sebagai bangsa, tampaknya perlu lebih serius membangun kultur dan struktur kebangsaan kita. Tentu, kita tidak mungkin meniadakan semua kasus tadi karena keterbatasan kemampuan kita. Tapi, yang paling penting, bagaimana kita berupaya mendekatkan idealitas kita ke tataran realitas dalam membangun kultur dan struktur kebangsaan kita.

KEDAULATAN RAKYAT, KAMIS KLIWON 22 AGUSTUS 2002 (13 JUMADIL AKIR 1935)

Related Post

 

Tags: