Yogya, Bernas
Staf peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM Drs Nasruddin Harahap SU mengatakan, pelaksanaan transmigrasi sebagai redistibusi penduduk memerlukan reorientasi kebijakan, yaitu dari orientasi demografi ke orientasi pembangunan daerah. Reorientasi kebijakan tersebut sejalan dengan berlakunya UU No 22/Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu dikatakan Drs Nasruddin Harahap SU dalam sidang promosi untuk meraih derajat doktor dalam bidang Ilmu Geografi, di Balai Senat UGM, Senin (21/10). Nasruddin menyampaikan disertasi berjudul Interaksi Sosial Transmigran dengan Penduduk Lokal: Studi tentang Pola dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Penduduk di Kendari. la akhimya berhasil meraih derajat Doktor dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi doktor ke 469 yang dihasilkan UGM.

“Program transmigrasi tidak terlalu berhasil karena proporsi penduduk tetap terkonsentrasi di pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9% dari daratan nasional. Bahkan pada kurun waktu 1961-2000, proporsi penduduk di pulau Jawa hanya turun, 5,7%, yaitu dari 65% menjadi 59,3%,” kata mantan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 1985 – 1992.

Hal tersebut, lanjut Nasruddin, selain dikarenakan pembangunan selalu terkonsentrasi di Jawa, juga disebabkan interaksi antarkelompok penduduk di daerah transmigran sering tidak positif bagi migran potensial di Jawa untuk datang menyusul.

Penelitian yang dilakukan Nasruddin di dua kecamatan yang secara geografis berbeda, yaitu kecamatan Pondidaha dan Landono di Kendai, serta memunculkan temuan menarik. Di antaranya adalah bahwa kebijakan pelaksanaan transmigrasi yang terlalu beroientasi demografi pada kuantita-target akhimya menyebabkan terjadinya tekanan penduduk.

“Hal ini karena proporsi penduduk migran telah mencapai lebih dari 50% sehingga mempengaruhi situasi sosial, yaitu dengan naiknya suhu persaingan terhadap sumber daya alam,” jelasnya.

Penelitian yang dilakukan terhadap 320 respoden, yaitu 190 transmigran dai etnik Jawa, Sunda dan Bali, serta 130 warga penduduk lokal etnik Tolaki, dan diambil secara random tersebut juga memunculkan temuan menarik lainnya, bahwa pelaksanaan pemukiman yang ‘dikejar-kejar waktu’ dengan mengandalkan pendekatan kekuasaan terhadap penduduk lokal, telah memperbesar potensi konflik antarkelompok penduduk di daerah transmigrasi.

“Belum lagi seleksi calon yang seadanya. Kondisi tersebut akhimya menyebabkan kualitas transmigran yang datang sangat rendah, baik secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, kerja sama antarkelompok dan diferensiasi sulit terjadi,” kata mantan anggota DPRD Provinsi DIY, periode 1997-1999 ini.

Itu sebabnya, Nasruddin menyarankan, pada masa mendatang program transmigrasi harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-tuntutan (demand) obyektif dari kondisi sosekpolbud daerah tujuan. Tujuannya, supaya
kepentingan-kepentingan nasional hanya bisa diakomodir dalam perspektif kepentingan daerah transmigrasi.

“UU No 22/tahun 1999 perlu sosialisasi dan institusionalisasi yang lebih kuat, agar masa transisi yang cenderung negatif terhadap interaksi antarkelompok penduduk di daerah transmigrasi dapat segera diakhiri,” tandasnya.

BERNAS, SELASA LEGI 22 OKTOBER 2002

 

Tags: