Hamdan Daulay, Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MENJELANG Pemilu 2004, suhu politik tampaknya kian hangat dengan munculnya tradisi main pecat. Bila praktik main pecat terjadi pada partai politik yang bukan berasas Islam seperti PDI-P masih bisa dimaklumi. Namun, bila praktik main pecat itu sudah merambah ke partai-partai Islam seperti PPP dan PKB, sungguh sangat memprihatinkan.

Praktik politik antara partai yang berasas Islam dengan partai yang bukan berasas Islam tentu harus ada perbedaan, paling tidak pada etika politik yang dianut. Partai politik yang berlabel Islam mestinya tidak boleh menghalalkan segala cara dalam mencapai suatu tujuan.

Perkembangan yang terjadi di tubuh PKB dewasa ini dengan adanya gejolak sekitar reposisi atau “pemecatan” Syaifullah Yusuf dari posisi sekjen, ternyata menimbulkan sikap pro-kontra di kalangan PKB sendiri. Para kiai NU yang merupakan kekuatan utama PKB banyak yang tidak setuju dengan “pemecatan” Syaifullah Yusuf. Namun di sisi lain, para politisi PKB tampaknya lebih cenderung untuk melakukan reposisi dalam rangka persiapan Pemilu 2004.

PERSOALAN utama yang menarik diamati dari gejolak politik yang melanda PKB ini adalah sekitar peran yang dimainkan para kiai di dalamnya. Dari berbagai pernyataan yang disampaikan para kiai, tampaknya mereka memberi dukungan kuat kepada Syaifullah Yusuf. Bahkan, para kiai mengancam akan keluar dari PKB bila Syaifullah Yusuf benar-benar “dipecat” dari posisi sekjen. Ancaman itu sekaligus menunjukkan, peran politik kiai dewasa ini kian kuat di panggung politik. Dalam realitasnya, kuat lemahnya dukungan yang diperoleh PKB adalah karena pengaruh kiai. Seandainya para kiai benar-benar meninggalkan PKB, dikhawatirkan nanti PKB akan menjadi rapuh.

Analisis yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah menyoal sekitar peran kiai dalam panggung politik dewasa ini. Kiai sebagai tokoh agama dan menjadi panutan bagi umat, hendaknya tidak perlu terlalu jauh melibatkan diri dalam politik. Efek yang dikhawatirkan dari keterlibatan politik kiai adalah membuat pembinaan umat kian terbengkalai. Sebab di tengah krisis moral yang melanda umat saat ini, betapa besar peran kiai sebagai juru dakwah yang diharapkan mampu menyuburkan spiritual umat. Untuk itu, para kiai hendaknya perlu segera kembali menekuni bidang dakwah agar krisis moral yang terjadi saat ini tidak semakin memprihatinkan. Biarlah masalah politik ditangani para politisi, sedangkan kiai kembali ke tengah-tengah umat (Fachry Ali, Membangun Kekuatan Politik Umat, 1998:23).

Bila dunia politik dan dunia dakwah dicermati, ada perbedaan amat kontras. Dunia politik penuh siasat, bahkan tipu muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bahkan, dalam kamus politik disebutkan tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Itulah sebabnya dalam praktik politik sering terjadi tindakan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Di sisi lain, dunia dakwah adalah dunia kejujuran dan keikhlasan dalam rangka membina moral masyarakat. Juru dakwah (tokoh agama) dituntut untuk bisa menjadi teladan moral di tengah masyarakat. Tugas setiap juru dakwah adalah mengajak umat pada kebaikan, dan mencegah perbuatan mungkar di tengah masyarakat. Dengan demikian jelaslah betapa jauh berbeda tugas yang diemban seorang politisi dengan seorang kiai (juru dakwah). Bila para kiai ingin memperbaiki kondisi politik yang dinilai tidak bermoral, sebaiknya dilakukan lewat seruan dakwah. Jangan sampai kiai melibatkan diri dalam politik praktis, sebab dikhawatirkan nanti pembinaan moral masyarakat kian terabaikan. Bahkan godaan politik yang ada dikhawatirkan nanti bisa membuat para kiai terseret kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Deliar Noer, Umat Islam di Panggung Politik, 1988:112).

Saat ini, masyarakat amat mendambakan kehadiran kiai sebagai juru dakwah yang diharapkan mampu menyuburkan moralitas umat. Sejarah menunjukkan, ketika kiai tergoda untuk terjun ke panggung politik tahun 1950-an, ternyata pembinaan dakwah di tengah masyarakat terbengkalai. Padahal, tugas dakwah sendiri harus dikelola dengan maksimal yang menuntut pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan dana.

Kiai sebagai tokoh agama bertanggung jawab besar di bidang dakwah. Para kiai biasanya memiliki santri dalam jumlah besar dan terjun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dakwah. Tugas luhur yang diemban kiai selama ini membuat mereka dihormati dan memiliki wibawa tinggi di masyarakat. Kehormatan dan wibawa itu hendaknya terus dipelihara dengan bukti ketulusan dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas dakwah.

BERCERMIN pada praktik politik yang terjadi pada masa Orde Baru, betapa banyak kiai yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketika itu, setiap kali menjelang pemilu, para politisi datang ke pesantren memberi bantuan berupa uang, beras, buku, dan bahan-bahan bangunan. Sumbangan yang diberikan tentu tidak gratis, tetapi harus ada kontrak politik di dalamnya. Biasanya, pesantren yang mendapat sumbangan dari partai politik tertentu akan mendukung partai itu saat pemilu. Anehnya, pesantren hanya didekati dan dimanja menjelang pemilu. Seusai pemilu, pesantren diabaikan dan dilupakan. Artinya, para politisi hanya ingin mendapat keuntungan sesaat lewat dukungan suara para kiai dan santri.

Saat ini, partai politik yang ada cukup banyak dan jelas ingin mendapat dukungan masyarakat. Mampukah para kiai menahan diri untuk tidak tergoda politik praktis? Bisakah para kiai istiqomah untuk tetap bertahan di pesantren membina santri dan masyarakat yang amat membutuhkan bimbingan agama? Mungkin apa yang ditunjukkan ketua PBNU KH Hasyim Muzadi untuk tetap istiqomah mengelola NU, sehingga tidak tergoda untuk bergabung dengan partai politik tertentu, merupakan teladan yang baik.

Melaksanakan tugas dakwah di tengah masyarakat sebenarnya jauh lebih baik dibanding bermain politik praktis. Tugas dakwah berarti mengajak masyarakat melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran (kejahatan). Dengan demikian seorang juru dakwah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa bicara dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dakwah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kekayaan moral yang tidak ternilai harganya. Bila dakwah berhasil disampaikan akan terbentuklah masyarakat yang memiliki akhlak luhur, mencintai kejujuran dan kedamaian.

Sebaliknya tugas seorang politisi cenderung banyak membohongi dan membodohi masyarakat. Politisi suka memberi janji-janji manis kepada masyarakat saat kampanye. Tetapi setelah politisi duduk di kursi kekuasaannya ia lupa janji-janji yang diucapkan kepada masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, politisi sering mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan partainya.

Akhirnya, di tengah krisis moral masyarakat saat ini betapa besar arti kehadiran kiai yang diharapkan mampu menyuburkan kembali moralitas masyarakat yang dilanda kegersangan. Tugas dakwah bagi kiai jauh lebih baik daripada tugas politik. Untuk itu, kiai tidak perlu tergoda rayuan politik yang sering menghanyutkan. Karena sebenarnya dunia politik jauh berbeda dengan dunia dakwah. Politisi terkadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Adapun kiai sebagai juru dakwah harus menyampaikan kejujuran meski terkadang pahit. Kiai harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/19/opini/570728.htm

Kompas, 19 September 2003

Related Post

 

Tags: