Pornografi di Media, Kerjasama KPI Fakultas Dakwah UIN-KR (2 Habis)

Masyarakat memang cenderung belum siap untuk menolak pornografi. Di sisi lain, badai pornografi diprediksikan bakal semakin menggila menyusul terbitnya berbagai media yang sengaja mengeksploitasi. Anehnya, seperti dituturkan Staf Pengajar Fisipol UGM, Ana Nadhya Abrar, masyarakat justru menyenangi media-media tersebut. Masyarakat, juga tak merasa was-was, malahan sebaliknya seolah terhibur dengan sajian gambar dan tulisan dari penerbitan tersebut yang jelas-jelas menjurus ke pornografi.

Padahal seperti termuat dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pasal 4, kata Ana Nadhya, wartawan Indonesia tidak boleh menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Meski begitu, kode etik itu belum mampu meredam pornografi di media massa.

Menurut Ana Nadhya, boleh saja ada usulan, pornografi bisa diredam lewat kebijakan komunikasi, mulai dari SK Menteri Komunikasi dan Informasi, Peraturan Daerah (Perda), Undang-undang dan sebagainya. Tetapi implementasi kebijakan itu sangat ditentukan sistem hokum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

“Sistem hukum kita belum kondusif untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi yang bisa meredam pornografi,” ujar pengamat media ini, seraya menunjukkan contoh, gerakan pembersihan pornografi sudah terjadi sejak 1984 lewat SK Menteri Penerangan waktu itu. Tetapi gerakan itu gagal dan pornografi di media massa semakin menjadi, terutama dalam film dan majalah. Saat ini, ujar Ana Nadhya, dengan kebebasan pers yang dimilikinya, media pers malahan semakin terdorong untuk menyiarkan pornografi. Di samping informasinya bisa dijual, banyak pihak yang bersedia menjadi objek pornografi.

Dengan demikian, secara ekonomis, pornografi dianggap bisa menguntungkan media massa. “Kalau sudah begitu tentu semakin tidak mudah meredam media massa menyiarkan pornografi,” katanya.

Diakui Ana Nadhya, bisa saja masyarakat meminta industry media untuk meredam pornografi. Tetapi, permintaan itu boleh jadi dianggap menggelikan. Sebab, media massa juga hanya menyiarkan apa yang terjadi dalam masyarakat. Kalau yang disiarkan media massa adalah rekonstruksi realitas yang mengatakan, bahwa masyarakat kita adalah patriarkhi yang menjadikan perempuan sebagai objek kesenangan, media massa tidak salah. Secara professional, media massa memang harus menyiarkan apa yang terjadi dalam masyarakat. Justru untuk melaksanakan tugas semacam itu, media massa beroperasi.

Redam Pornografi

Meski begitu, ujar Dosen Fisipol UGM ini, ada sebuah system pers yang bisa diadopsi kalau ingin meredam pornografi, yaitu system tanggung jawab social. Salah satu cirri system pers ini adalah menjaga moral masyarakat. “Malaysia menggunakan sistem pers ini. Akibatnya, media massa di negeri jiran ini tidak menyiarkan pornografi,” ucap Ana Nadhya Abrar.

Sistem pers demokratik partisipan, lanjut Ana Nadhya, memang menjadikan Indonesia lebih demokratis. Sebab, sistem ini membawa pesan tidak ada pihak yang boleh mengontrol media massa dan tidak ada pihak yang boleh memonopoli media massa. Akibatnya, siapa saja boleh menerbitkan media pers sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Perkara nilai itu cocok dengan selera masyarakat dan bisa menjaga moral masyarakat, media pers tidak peduli.

Karena itu, menurut Ana Nadhya, untuk membendung pornografi di media perlu menetapkan target yang akan dicapai. Kalau sasarannya remaja dan anak-anak perlu dilakukan kampanye anti pornografi dan melek media. Lewat cara ini bisa dijelaskan tentang bahaya pornografi. Kalau kampanye ini dilakukan berulang-ulang di sekolah, optimis generasi muda terhindar dari bahaya pornografi.

Sementara itu, dari tinjauan Islam, seperi disampaikan Prof Dr Khoiruddin Nasution menyatakan, Islam mengatur tentang bagian mana dari tubuh manusia (muslim dan muslimah) yang tidak boleh diperli hatkan, kecuali kepada orang- orang tertentu. Bagian yang harus ditutup disebut ‘aurat’. Dengan demikian, tindakan mempertontonkan yang berkaitan dengan seks dan itu merupakan bagian dari tubuh yang harus ditutup, hukumnya adalah dilarang (haram).

Aurat, kata Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga ini, hanya boleh dilihat orang yang bersangkutan dan orang- orang tertentu. Misalnya, suami boleh melihat aurat istrinya dan sebaliknya.

“Islam melarang tindakan yang menyebabkan bisa berbuat zina sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Isra. Secara tekstual dari ayat ini adalah larangan mendekati zina. Kata mendekati dapat pula diartikan menyebabkan orang berbuat zina,” papamya.

Dari analisis tersebut, jelas Khoiruddin Nasution, secara konseptual Islam melarang pornografi di media massa. Sebab, pornografi di media massa pasti bersifat publik alias untuk konsumsi orang banyak, sehingga tidak sejalan dengan ajaran agama. Namun demikian, katanya, fenomena masih adanya sebagian masyarakat yang melakukan tindakan pornografi di media massa, disebabkan rendahnya tingkat komitmen keberagamaan.

Karena itu, salah satu upaya agar orang mempunyai kesadaran untuk patuh kepada aturan agama, kata Khoiruddin Nasution, dengan menggunakan media formalitas/yuridis, yakni mungkin dengan menutup kesempatan untuk melanggar atau memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi dimaksudkan agar orang itu jera dan diharapkan memotivasi untuk mengamalkan ajaran agama dengan baik. Sementara, bagi orang lain yang melihatnya dihukum, sebagai akibat dari pemberian sanksi, adalah untuk pelajaran. (Obi)-a

Kedaulatan Rakyat, Sabtu Wage, 2 April 2005 (22 Sapar 1938)