Pornografi di Media, Kerjasama KPI Fakultas Dakwah UIN-KR (1)

PERBINCANGAN pornografi di media massa sampai kini masih mengundang kontroversi. Sebagian masyarakat memprotes habis-habisan, namun di sisi lain ada pula masyarakat yang menyukai tayangan itu. Untuk membahas persoalan tersebut, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kedaulatan Rakyat menggelar seminar sehari bertema ‘Pornografi di Media Massa’, di Gedung Rektorat Kampus UIN belum lama ini. Berikut laporannya, ditulis 2 seri.

Goyang Inul yang sempat mengguncang negeri ini sempat mengundang pendapat pro dan kontra. Masyarakat yang anti melihat goyangan penyanyi asal Pasuruan itu masuk dalam kategori pornografi. Namun, ketika kecaman terhadap Inul itu begitu kencang, sebagian masyarakat memberikan pembelaan. Mereka menyatakan, goyang Inul itu ekspresi seni dan jauh dari kesan pornografi.

Masalah pornografi di media massa memang bagaikan lingkaran setan. Apalagi setelah merebaknya media televisi, pornografi seperti menjadi konsumsi sehari-hari, baik melalui tayangan iklan, sinetron dan lain-lain.

Namun, ironisnya, seperti diungkapkan novelis, Achmad Munif, saat ini jarang kasus-kasus pornografi yang sampai di meja pengadilan. Hal itu berbeda dengan zaman dahulu, banyak kasus pornografi di media massa yang melanggar pasal 282 KUHP diangkat ke lembaga peradilan. Mengutip data Dinas Reserse/ Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Munif menyebutkan sejak tahun 1952-1972 lebih dari 32 kasus pornografi yang dibawa ke meja hijau. Kasus-kasus itu terpublikasikan lewat iklan, foto dan cerita pendek.

Ia melihat merebaknya pornografi di media massa sekarang bersamaan dengan semakin permisifnya masyarakat terhadap pornografi itu sendiri. Karena, masyarakat semakin permisif, ada sementara media massa yang juga tidak merasa ‘berdosa’ mempublikasikan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan moral dan rasa susila.

Kini, di tengah kemajuan teknologi informasi yang sedimikian pesat, pornografi tak hanya bisa diakses melalui media cetak dan televisi, tetapi masyarakat bisa dengan mudah ‘menikmati’ sajian pornografi itu melalui jaringan internet. Bahkan, seperti disinyalir ahli teknologi informatika, Dr Talib Hasyim Hasan MSc MAg, kecenderungan itu makin besar. Mengapa?

Menurut pengamatan Talib Hasyim, banyaknya masyarakat yang berkeinginan membuka situs-situs pornografi, karena cara itu lebih aman dan personal. Selain itu, sajian yang muncul melalui internet dirasakan dinamis dibanding penampilan seperti yang ada di media cetak. Sedangkan, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut cukup terjangkau.

“Hanya dengan biaya Rp. 1.500 per jam di warnet sudah bisa memilih banyak sambungan jaringan,” ujar pria kelahiran Karbala, Irak yang kini menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga ini.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain di antaranya, Guru Besar Fakultas Syariah UIN, Prof Dr Khoiruddin Nasution MA, Staf Pengajar Fisipol UGM, Drs Ana Nadhya Abrar MA, dan Dr M. Abdul Karim MA.

Menurut Talib Hasyim, masyarakat sekarang bukan hanya bisa mengakses secara mudah, namun juga dapat membabat website sendiri. Program-program aplikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan internet dapat digunakan oleh masyarakat. Ia, pemah melihat langsung akivitas pelajar di daerah Nanggulan, Kulonprogo yang mampu membuat website. Dari kegiatan yang mereka lakukan, sebagian besar digunakan untuk mendownload tayangan-tayangah seks dan pornografi. Jadi jangan salahkan intenet.

Baik Talib Hasyim maupun Achmad Munif, sepakat tayangan pornografi harus diberantas. Sebab, ujar Munif, muatan pornografi di media massa secara objektif dapat mengancam moral individu dan moral masyarakat. Persoalan tersebut, lanjutnya, bukan hanya dipandang semata-mata sebagai masalah kultural (sebagai dinamika budaya yang alamiah dan wajar). Gejala tersebut lebih menunjukkan, kekuatan struktur ekonomi dan struktur politik yang menjadi pendukung dan penyokong paham neoliberalisme. Dalam hal ini, permainan mereka menjadi dominan, karena paham neoliberalisme ini telah bersekutu dengan para pendukung dan penyokong paham tersebut, yakni paham serba global dan paham marketisme (paham serba pasar).

“Lihat kata-kata kunci dari mereka yang getol menyebarkan pornografi lewat media massa itu, demi tuntutan pasar, demi tuntutan skenario dan produser mengatakan, demi tuntutan pemasang iklan dan rating, demi kebebasan ekspresi dan lain-lain,” papar Munif, seraya menyebutkan, dalam paham neoliberalisme, paham globalisme dan marketisme, moral tidak ada, demikian pula perlindungan publik, batas-batas kepantasan dan otentisitas ekspresi.

Malahan, lanjut Munif lagi, dalam paham neoliberalisme, paham globalisme dan paham marketisme di tata ruang kehidupan yang disebut ranah publik, domestik dan pivat juga tidak ada. Mereka permainkan semau-maunya, mereka pergeserkan atau mereka obrak-abrik demi keuntungan inansial dan politik mereka.

MenurutAchmad Munif, media yang menyodorkan pornografi takkan bisa langgeng. la kemudian menyebut sejumlah tabloid yang oleh Munif dikatakan sebagai media ‘kuning’ yang banyak menyajikan pornografi kini sudah tak terbit. Di sisi lain, masyarakat bersama elemen laiimya, termasuk LSM harus terus mengontrol dan memberikan pressure, sehingga orang-orang media tetap memperhatikan rambu-rambu atau filter agar membatasi penyiaran pornografi.

Hal senada juga disampaikan Talib Hasyim yang meminta agar para pengguna internet perlu memperoleh pengarahan, sehingga bisa memilih situs-situs yang positif. Sebab, sampai sekarang belum ada yang bisa membatasi akses intemet. (Obi/bersambung)-z

Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon 1 April 2005 (21 Sapar 1938)