Hamdan Daulay, Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MENARIK membaca Tajuk Rencana dalam harian Kedaulatan Rakyat edisi 27 Mei 2005  yang beriudul Timtas Tipikor Jamah Indikasi Korupsi di Depag. Data-data yang disampaikan dalam tajuk tersebut cukup lengkap dan runtut, sehingga begitu kuat argumen yang disampaikan dalam menilai “noda hitam” yang ada di Depag. Namun ada beberapa argumen yang sangat esensial dalam tajuk tersebut yang perlu didiskusikan lebih lanjut, sehingga diharapkan bisa muncul penilaian yang objektif, jernih dan berkeadilan. Pilihan kata yang disebutkan dalam tajuk, seperti “departemen terkorup”, “departemen pasar”,  “ikhlas beramal” hingga data kebocoran di Depag yang mencapai Rp 75 miliar dan di Depdiknas Rp 7,5 miliar. Data terakhir ini sesungguhnya ingin mengatakan, betapa korupsinya pegawai Depag, dan betapa bersihnya pegawai Depdiknas.

Tulisan ini bukanlah dimaksudkan untuk membela diri dengan membuat penilaian apologis karena kebetulan penulis tergolong dosen yang berada di lingkungan Depag. Karena sesungguhnya komitmen untuk memberantas korupsi adalah komitmen rakyat termasuk guru/dosen yang menjadi korban akibat ganasnya penyakit korupsi. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa korupsi baik itu kecil ataupun besar tetaplah suatu kejahatan. Demikian pula dengan pelakunya, baik itu pegawai Depag, Depdiknas, Pertamina, KPU, hingga TNI/ Polri, tetaplah disebut koruptor yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Lewat tulisan ini diharapkan ada analisis yang beimbang, jujur dan objektif, sehingga tidak muncul prasangka buruk yang berlebihan pada Depag yang memiiki moto “ikhlas beramal” ini.

Predikat “departemen terkorup” yang diberikan untuk Depag, walaupun istilah tersebut mengutip dari ucapan tokoh tertentu, perlu didukung data-data akurat. Artinya, perlu diketahui betapa sesungguhnya anggaran masing-masing departemen, dan berapa besar kebocoran dana di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi, kalau memang serius membongkar korupsi, semua harus diusut secara tuntas jangan ada pilih kasih, dan jangan ada target “mempermalukan” lembaga tertentu. Sulit dipercaya kalau disebutkan korupsi di Depag sepuluh kali lebih besar dibanding korupsi di Depdiknas. Namun sangat bisa dipercaya kalau pegawai Depag “sangat bodoh” bermain korups dibanding dengan pegawai departemen lain. Hal ini karena faktor pendidikan pegawai Depag yang rata-rata dari sekolah agama. Namun kalau bicara tentang korupsi entah itu yang “terungkap” atau “tidak terungkap” namanya tetaplah korupsi. Pegawai atau pejabat bisa saja melakukan korupsi secara rapi sehingga tidak diketahui oleh manusia, namun sesungguhnya setiap kejahatan yang dilakukan manusia pasti diketahui Tuhan.
Kembali pada dugaan korupsi di Depag entah itu besar atau kecil sungguh merupakan ironi yang sangat memprihatinkan. Sesungguhnya kalau mau jujur, dari sekian banyak departemen di Indonesia, Depaglah departemen yang.termiskin. Anggaran di Depag hanyalah sepertigapuluh dari anggaran yang ada di Depdiknas. Sehingga tidak jujur dan sangat menyesatkan kalau dikatakan korupsi di Depag sepuluh kali lebih besar dari korupsi yang ada di Depdiknas.

Departemen Agama yang memiliki motto ikhlas beramal memang menghadapi persoalan yang sangat dilematis. Predikat “agama” yang ada dalam departemen ini dengan sendirinya membuat dirinya bagaikan “kain putih” sehingga sedikit saja noda menempel dalam dirinya  akan begitu mudah kelihatan dan akan begitu cepat merusak citra dirinya. Sementara departemen lain yang diibaratkan bagaikan “kain hitam” sebanyak apapun noda yang menempel dalam dirinya tetap saja dianggap bersih. Namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa korupsi entah itu kecil atau besar tetaplah suatu kejahatan yang tak perlu ditolerir.

Kalau dilihat realita di lapangan antara pegawai/pejabat di Depag dan Depdiknas mulai dari guru, dosen, eselon IV, III, II, I hingga menteri, tingkat kesejahteraannya jauh berbeda. Sebagian besar, pegawai/pejabat Depag memiliki kesejahteraan (ekonomi) yang lebih rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa tidaklah benar bahwa Depag departemen terkorup. Persoalannya menjadi lain, kalau korupsi di Depag memang mudah terungkap karena mereka tidak terampil melakukan korupsi seperti yang terjadi di departemen lain, apalagi di BUMN yang begitu banyak lahan “basah” untuk dikorupsi.

Timtas Tipikor dan KPK hendaknya melakukan tugasnya dulu secara menyeluruh dan tuntas pada semua lembaga negara baru kita bisa menyebut nama departemen yang terkorup. Kalau hanya mengandalkan data sepotong lalu kita menyebut Depag adalah departemen terkorup, ini sangat tendensius dan sangat menyakitkan bagi pegawai di lingkungan Depag. Pegawai yang sudah bekerja dengan ikhlas beramal, lalu diberi lagi predikat departemen terkorup, tentu tidaklah adil dan sangat menyakitkan. Apalagi kalau pegawai Depag tersebut tidak pernah menerima satu rupiah pun dari kajahatan korupsi. Sekali lagi penilaian tersebut sangat tendensius dan tidak berkeadilan.

Ketika penulis beberapa kali wawancara dengan Sekjen Depag Prof Dr Faisal Ismail, komentar yang diberikan sekitar tudingan korupsi di Depag disebutkan sangat berlebihan. Ia membuat perumpamaan bahwa Depag bagaikan kain putih yang begitu mudah tercemar  manakala ada noda yang menempel di dalamnya. Namun ia mengakui bahwa pengelolaan haji selama ini telah banyak mengundang kritik dan dugaan korupsi yang tidak wajar di dalamnya. Namun lepas dari benar tidaknya dugaan korupsi tesebut, pegawai Depag masih tetap memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan motto ikhlas beramal. Masih jauh lebih banyak pegawai Depag yang memiliki kesabaran yang tinggi mengabdikan diri untuk bangsa dan negara walaupun dengan penghasilan yang kurang dari cukup. Di tengah kesederhanaan itu mereka tetap ikhlas, jujur dan sabar melaksanakan tugasnya.

Persoalan pokok yang menarik didiskusikan sekitar dugaan korupsi di Depag adalah terkait dengan latar belakang pendidikan pegawainya. Sudah jelas bahwa sebagian besar pegawai Depag adalah dari sekolah agama yang nota bene memiliki wawasan keagamaan yang lebih luas. Idealnya orang yang memiliki wawasan keagamaan lebih luas, bisa memiliki moral yang lebih tinggi. Kalau prakik korupsi identik dengan kejahatan moral, maka semestinya pegawai Depag tidak akan melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Persoalannya sekarang, mengapa justru ada dugaan bahwa Depag menjadi departemen terkorup. Kalau benar demikian, berati ada kesalahan dan penyakit yang sangat besar di lingkungan pegawai Depag. Barangkali akan muncul nanti hipotesis bahwa tidak ada lagi relevansi pendidikan agama dengan tingkah laku manusia. Artinya, tidak bisa lagi menjadi ukuran, bahwa orang yang memperoleh pendidikan agama notabene memiliki moral yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak mendapat pendidikan agama.

Realitanya saat ini juga menunjukkan bahwa para pelaku korupsi di tanah air banyak dan kalangan agamis, mulai dan yang berpredikat haji  hingga mereka aktivis pengajian. Ironisnya lagi, sebagian hasil korupsi itu mengalir ke pesantren, yayasan Islam dan bahkan untuk membangun masjid. Sungguh mencengangkan manakala pelaku korupsi semakin lihai dengan perpura-pura saleh dan menjadi donatur dalam bidang keagamaan. Padahal sesungguhnya, korupsi tetaplah kejahatan walaupun ia digunakan untuk bidang keagamaan.

Akhirnya, persoalan korupsi sesungguhnya adalah musuh kita bersama baik itu korupsi kecil atau besar. Namun dalam menilai korupsi di Depag hendaknyalah diletakkan pada persoalan yang semestinya, tanpa ada tendensi apapun. Memberi predikat terkorup tidaklah tepat dan adil diberikan ke Depag sebelum lembaga lain diaudit secara tuntas, jujur dan adil. Depag sesungguhnya adalah departemen termiskin yang  memiliki motto ikhlas beramal. Pegawai Depag banyak yang tak mampu menyekolahan anaknya ke perguruan tinggi dan bahkan tidak mampu membeli rumah pribadi hingga mereka pensiun. Namun di tengah kemiskinan dan penderitaan tersebut mereka tetap ikhlas beramal. Janganlah hendaknya noda segelintir orang ditimpakan ke semua orang yang tak pernah mencicipi kejahatan korupsi tersebut.

KEDAULATAN RAKYAT, KAMIS KLIWON 2 JUNI 2005 (24 BAKDAMULUD 1938)

Related Post

 

Tags: