JOGJA– Usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak mungkin ditujukan pada individu, tetapi juga selayaknya menyentuh aspek makro, dalam hal ini kebijakan yang dibuat negara atau pemerintah. Sayangnya meski banyak kebijakan pemerintah yang diniatkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) hingga BOS (Bantuan Operasional Sekolah) namun belum secara signifikan menaikkan taraf hidup masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada kuliah umum Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester genap tahun ini, Laboratorium Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga menghadirkan Walikota Yogyakarta Hcrry Zudiyanto. SE, Akt, MM dan Abdur Rozaki, MSi, Dosen Pengembangan Masyarakat Islam sebagai narasumber. Walikota menyampaikan kuliah tentang kebijakan publik pro rakyat dari perspektif pemerintah, sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan Abdur Rozki membahas kebijakan publik pro rakyat dari perspektif akademis.

Pertemuan dua perspektif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berimbang antara pembuat kebijakan dengan akademisi yang biasanya dianggap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga mahasiswa memahami betul konteks perumusan kebijakan dan dapat menilai kebijakan pemerintah secara konstruktif, serta memperoleh lesson learn/ hikmah dari praktik terbaik Pemkot Yogyakarta.

Dalam kuliah umum yang disampaikan pada hari Kamis, 11 Februari 2010, mulai jam 10.00-12.30 WIB, walikota menjelaskan kebijakan-kebijakan di Yogyakarta yang mendapat penghargaan, misalnya kebijakan 10-20 persen kuota warga miskin untuk belajar di sekolah-sekolah negeri terbaik, juga kemudahan akses air bersih ke kampung-kampung, di bidang kesehatan walikota mengatakan saat sehat orang tidak merasa miskin, tetapi saat sakitlah orang justeru merasa miskin, maka pemerintah kota selanjutnya mengeluarkan kebijakan jaminan kesehatan semesta yang berlaku secara universal bagi warga Kota Yogyakarta.

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya menurut beliau hambatan yang paling susah adalah merubah nilai, nilai kedisiplinan, kejujuran, kebersihan, dsb, serta faktor kesuksesan kebijakan-kebijakan populis di kota Yogyakarta adalah kesediaan segenap jajaran staffnya untuk bersatu berderap bersama walikota. Dalam merumuskan kebijakan, walikota memulainya dari tujuan akhir yang ingin dicapai, baru selanjutnya menentukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan Abdur Rozaki mengungkapkan bahwa dengan otonomi daerah pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan percepatan pembangunan di daerahnya. (*)

BERNAS, Senin Wage 15 Februari 2010