Sebagai perwujudan demokrasi di tingkat lokal, pemilihan kepada daerah melalui pemungutan suara secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang ideal sekaligus dilematis. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, yang sering disingkat menjadi “pemilukada”, setiap orang yang memiliki hak pilih dapat memberikan suara dan dukungannya kepada calon pilihannya tanpa harus melalui perantara orang/media lain. Namun demikian, carut marut pelaksanaan pemilukada selalu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, baik untuk tingkat propinsi maupun kota/kabupaten. Ujung-pangkal persoalan pun tidak jarang sulit diurai, karena sudah melibatkan banyak dimensi: hukum, politik, ekonomi, budaya, bahkan agama dan ideologi. Persoalan yang muncul baik sebelum, pada saat, dan setelah pemilihan mengindikasikan bahwa bangsa ini masih mempunyai PR yang banyak dan berat, yang memerlukan keterlibatan banyak pihak dari semua elemen masyarakat. Tolok ukur kesuksesan pemilukada tidak sebatas terselenggaranya pemilu dan terpilihnya pemimpin yang baru, namun juga ditentukan oleh proses-proses yang bermakna, sehingga bisa dihasilkan pemimpin yang juga berbobot. Praktek-praktek manipulatif sejak penggalangan dukungan, pencalonan, hingga tahap pelaksaan pemilihan, yang sering dikaitkan dengan “politik uang” bisa dikatakan sudah menjadi penyakit sistemik yang sulit dihilangkan, sehingga untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul berbobot dan murni atas kehendak “nurani” rakyat juga sulit dicapai, tetapi hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Salah satu kunci untuk menuju kesuksesan tersebut adalah membuka lebar-lebar pintu komunikasi yang transparan, jujur, dan efektif antar berbagai elemen masyarakat. Hasil komunikasi ini pun harus disebar-luaskan sehingga tidak hanya menjadi konsumsi kalangan elit belaka. Persoalan-persoalan yang melingkupi pemilukada, tawaran-tawaran solusi dari berbagai pihak, serta isu-isu penting yang menjadi “komoditas” dagangan setiap calon dapat ditelaah dengan baik oleh kecerdasan dan kearifan setiap pemilih. Untuk kasus DI Yogyakarta, proses pemilukada kabupaten sudah dimulai. Di tingkat elit, kasak-kusuk dan lobi-lobi politik sudah mulai mengental menuju gugus-gugus yang sudah bisa dibaca. Di tengah masyarakat awam, pilihan-pilihan individu pun sudah mulai mengerucut ke nama-nama yang telah berhasil dan sukses “mencuri” start pra-kampanye. Pelaksanaan pemilukada merupakan bentuk pesta demokrasi daerah yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Pimpinan daerah akan segera berganti, baik keseluruhan ataupun sebagian. Dalam pesta rakyat ini, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk berperanserta menyukseskannya. Tidak saja dari aktivis partai politik, calon bupati-wakil bupati, atau masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan akademisi. Beberapa perguruan tinggi, lembaga dan media merasa terpanggil untuk turut serta menyukseskan Pemilukada 2010. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa perguruan tinggi seperti UGM, UII, UAJY dan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tergabung dalam forum penyelenggara “Serial Diskusi Publik: Menuju Pemilukada yang Bermakna”. Selain beberapa perguruan tinggi terkemuka se-DIY, forum tersebut juga didukung sepenuhnya oleh SKH Kedaulatan Rakyat, IRE, TVRI, RRI, dan Dini Mediapro. Diskusi dilakukan secara berkala dimulai 27 Maret 2010 hingga menjelaang Pemilukada, Mei 2010 dengan tema yang berbeda di setiap pertemuannya. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta turut terlibat di dalam forum ini dengan pertimbangan bahwa forum tersebut sangat efektif untuk menambah jaringan dan melanjutkan kerjasama dengan perguruan tinggi, media dan lembaga yang selama ini telah terjalin baik. Selain itu, ajang tersebut dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan dalam ranah komunikasi serta dapat dijadikan media promosi dalam menjaring mahasiswa baru tahun 2010. Untuk diskusi putaran 14 Mei 2010, tema yang diangkat adalah “Komunikasi Politik & Isu Jender dalam Pemilukada”. Tujuan akhir sebuah proses komunikasi adalah terjadinya kesetaraan persepsi dan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Ketika proses komunikasi itu membonceng kepentingan politik dengan berbagai kepentingan di belakangnya, mungkinkan proses itu berjalan proporsional dan seimbang, terlebih bila pesan politik yang dibawa terkait dengan isu-isu jender? Tanggapkah pemain-pemain utama pemilukada di Yogyakarta kali ini terhadap kepentingan perempuan? Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Mei 2010, pukul 10.00-13.00 WIB, di Ruang Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peserta dalam diskusi ini terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, calon bupati/ wakil bupati di wilayah DIY, partai politik, KPU, LSM, dan media massa, berjumlah 90 orang. Dengan pembicara (1) Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (PSW UIN), (2) Dra. Bertha Cahyani (DPRD DIY), dan (3) Drs. Hamdan Daulay, M.Si (KPI F. Dakwah UIN)