oleh Faisal Ismail

Pada pertengahan tahun 1997, mulai terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia dengan dampak yang luas dan parah. Kebijakan moneter yang tidak tepat, terutama di bidang sistem perbankan dan keuangan, telah memicu terjadinya krisis moneter yang pada gilirannya berlanjut pada krisis ekonomi. Seluruh lapisan rakyat, terutama rakyat kecil di seluruh Tanah Air, sangat terpukul secara keuangan dan ekonomi. Dengan penghasilan yang pas-pasan, kehidupan rakyat kecil menjadi lebih sulit karena harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak secara drastis. Bukan hanya menimpa rakyat dan usaha kecil, tetapi krisis moneter dan ekonomi juga dirasakan akibatnya oleh perusahaan- perusahaan besar. Sejumlah perusahaan besar ada juga yang gulung tikar. Krisis keuangan dan ekonomi di Tanah Air diiringi pula dengan krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998.

Akibat Krisis Moneter

Sebagai akibat krisis moneter dan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada saat itu mencapai kisaran Rp 16.000 – Rp 18.000 persatu dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa berubah dalam hitungan jam sehingga terjadi perbedaan kurs dari waktu ke waktu. Setiap harinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dipastikan. Hal ini, antara lain, secara drastis menyebabkan menurunnya calon jemaah haji (calhaj) yang mendaftar di Kementerian Agama/Kemenag (dulu Kementerian Agama/Kemenag) untuk menunaikan ibadat haji ke Tanah Suci Mekkah. Jumlah pendaftar calhaj berkurang sampai 30 persen dari kuota 200 ribu jama’ah yang disediakan. Itu berarti kuota tak terpenuhi. Mereka mengalami kesulitan finansial untuk melunasi BPIH/biaya penyelenggaraan ibadat haji (dulu disebut ONH/ongkos naik haji) ke bank-bank penerima setoran. Sebelum krisis terjadi, kuota haji selalu terpenuhi dan bahkan bisa melampui batas seandainya tidak ada pembatasan kuota.

Masalah lain yang dihadapi Kemenag pada masa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1998 dan beberapa tahun sesudahnya adalah berapa besaran BPIH yang pantas dan ideal yang harus disetor oleh para calhaj pada waktu itu. Menteri Agama dan jajarannya berkali-kali mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR untuk membahas jumlah setoran BPIH ini, tapi belum terpecahkan karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuasi dan gonjang ganjing dari waktu ke waktu. Berkali-kali Kemenag dan Komisi VI DPR mengadakan rapat membahas penetapan besaran setoran BPIH, tapi tak tercapai kesepakatan. Karena tidak tercapai titik temu, dalam suatu rapat lain disepakati agar Kemenag menanyakan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang nilai tukar rupiah yang pantas dan ideal terhadap dolar AS sehingga dapat ditetapkan besaran BPIH yang harus disetor dan dilunasi oleh para calhaj. Tapi Kemenkeu tidak memberikan jawaban yang pasti karena kurs rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuatif.

Adalah Menteri Agama Mohammad Tolhah Hasan yang menggagas suatu ide agar BPIH itu dibayar dengan dolar saja. Ketika pertama kali ide itu dicetuskan pada tahun 2000 di banyak media massa, ada yang keberatan karena –dengan membayar BPIH dalam dolar– akan mengurangi nilai-nilai nasionalisme kita sebagai bangsa yang telah mempunyai mata uang tersendiri (rupiah). Itu berarti tidak menghargai rupiah sebagai mata uang sendiri yang secara resmi berlaku di Indonesia. Isu lain yang berkembang ketika rapat di Komisi VI DPR adalah, apakah para jama’ah haji yang kebanyakan dari desa-desa, dusun-dusun dan tidak melek huruf itu tahu tentang mata uang dolar.

Peran Menag Tolchah Hasan

Setelah Kemenag menjelaskan dalam suatu rapat dengan Komisi VI DPR bahwa bagian terbesar BPIH yang diterima dari calhaj (terutama pembelian tiket pesawat dan biaya-biaya di luar negeri) itu menggunakan dolar, maka usulan Kemenag diterima. Kemenag juga menjelaskan bahwa cicilan atau setoran BPIH itu dibayar oleh para calhaj kepada bank-bank penerima setoran dalam rupiah, kemudian bank-bank tadi mengalihkannya ke dalam mata uang dolar AS sesuai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat itu. Demikianlah, cara ini berlaku bagi setiap calhaj yang menyetor cicilan BPIH-nya sampai lunas. Pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat seperti sekarang ini, para calhaj diuntungkan karena jumlah rupiah yang disetor sebagai BPIH berkurang.

Inilah asal mula pembayaran BPIH dalam dolar itu. Sebelum itu, BPIH dibayar dalam rupiah. Ketika BPIH masih dibayar dalam rupiah, titik temu dan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VI DPR tentang penetapan besaran setoran BPIH tidak mudah dicapai. Hal ini memerlukan berkali-kali rapat dan pembahasan di DPR bisa berlangsung melampaui tengah malam. Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Tolhah Hasan telah menemukan terobosan baru dan meretas jalan bagi lebih praktisnya pembayaran BPIH dalam dolar. Kebijakan ini diteruskan oleh Menag-Menag penggantinya karena memudahkan pembahasan penetapan pembayaran BPIH dengan Komisi yang menjadi mitra Kemenag di DPR.***

 

Kedaulatan Rakyat, 14 Januari 2011

Related Post

 

Tags: