oleh Faisal Ismail

Ada pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak. Pendapat ini sudah pasti bersifat kontroversial di telinga kaum Muslimin karena tidak terbiasa didengar sebelumnya. Sebenarnya, samakah zakat dengan pajak itu? Menurut saya, tidak sama. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. Zakat diwajibkan oleh Nabi Muhammad (lihat misalnya QS Annisa: 77) pada tahun kedua Hijriah dan merupakan fardu ain (kewajiban individual) bagi setiap Muslim yang mampu mengeluarkannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara demi keberlangsungan eksistensi dan kehidupan negara. Dalam Islam, pajak disebut kharaj (pajak hasil bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut dharibah (Inggris: tax).

Dalam dunia akademik atau dunia ilmiah, para pakar menyusun dan menciptakan suatu istilah (terminologi) yang dipakai sebagai pegangan atau acuan yang sama dalam memulai suatu kajian. Para pakar atau ilmuan itu membuat suatu batasan, definiisi dan konsep keilmuan yang mereka pakai sebagai landasan yang sama bagi pemikiran mereka. Dengan berpegang kepada takrif, definisi dan konsep keilmuan yang sama dan baku, maka tidak akan terjadi silang pendapat atau ketidaksepahaman di kalangan ilmuan itu. Ini berarti bahwa setiap terminologi mengandung pengertiannya sendiri-sendiri. Begitu pun pengertian zakat dan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Sebagai ilmuan, kita tidak mungkin dan tidak dapat menggebyah- uyah atau menggeneralisasi pengertian istilah yang telah baku dalam dunia keilmuan dan keagamaan. Menggebyah uyah pengertian istilah tertentu dengan istilah lain sudah pasti rancu dan tidak ilmiah dan –kalau terkait masalah agama– menjadi tidak diniah. Berikut ini saya akan mengemukakan seperangkat argumen perbedaan zakat dengan pajak itu.

Perbedaan

Pertama, zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa si pembayar zakat (QS Attaubah: 103). Jadi zakat merupakan kewajiban agama sebagai cara untuk menyucikan jiwa dan menyucikan harta pembayar zakat (dari sumber-sumber pendapatan atau penghasilan yang tidak jelas/subhat) dan sebagai bentuk dan manifestasi kepedulian Muslim yang mampu kepada Muslim yang tidak mampu (tidak berkecukupan). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan pajak, negara akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan pelayanan umum kepada seluruh warga negara. Kedua, zakat harus memenuhi nisab (jumlah minimal harta yang harus dizakati). Kalau belum memenuhi nisab, harta seorang Muslim tidak wajib dizakati. Pajak tidak mengenal nisab. Tulisan yang dimuat di koran (dengan honor Rp 300 ribu), misalnya, langsung dikenakan pajak.

Ketiga, zakat harus memenuhi haul (sudah dimiliki selama satu tahun). Harta kekayaan yang sudah dimiliki (sebagai hasil usaha) selama satu tahun dan memenuhi nisab wajib dizakati. Pajak tidak mengenal haul. Seorang dosen penguji skripsi (dengan honor sekitar Rp 100 ribu) langsung dipajaki. Keempat, besarnya zakat bervariasi tergantung kepada harta yang kita miliki (zakat hasil pertanian, hewan ternak, harta perdagangan, emas, perak, atau uang). Misalnya, harta kekayaan (berupa uang) dikenakan zakat sebesar 2,5 persen. Jenis pajak juga sangat beragam (pajak barang mewah, pajak kendaraan, pajak pembelian, pajak usaha, dan pajak bumi dan bangunan). Ringkas kata, ada PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan). PPh, misalnya, ditentukan sebesar 15 persen. Ini berarti pajak jauh lebih besar daripada zakat.

Kelima, zakat secara spesifik dikeluarkan dan diperuntukkan kepada delapan golongan (QS Attaubah: 60), yaitu fakir, miskin, panitia zakat, mu’alaf, memerdekakan budak, orang yang dililit hutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Di luar delapan golongan ini, tidak disebut zakat. Sifatnya memang lebih merupakan ”jalan keluar” dari suatu problema dan kesulitan yang dihadapi oleh delapan golongan itu. Sedang pajak diperuntukkan (kembali) oleh negara untuk memberikan pelayanan umum (public services) kepada seluruh warga negara tanpa mengenal kaya-miskin. Dengan pajak, negara dapat membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, jalan tol, jalan layang, jembatan, sekolah, gedung pemerintahan dan taman kota yang dinikmati oleh semua warga negara, baik kaya maupun miskin. Negara juga membayar gaji para pegawai negeri, polisi dan tentara antara lain dengan uang pajak.

Keenam, zakat diwajibkan secara khusus kepada Umat Islam, sedang pajak diwajibkan kepada semua warga negara tanpa memandang agama. Non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Ini lebih mempertegas bahwa zakat adalah kewajiban agama, sedang pajak adalah kewajiban negara.

Tidak Make Sense

Di negara yang menerapkan syari’at Islam seperti Kuwait, pajak belum dijadikan target pendapatan keuangan negara. Karena APBN Kuwait dengan hasil penjualan minyaknya sudah sangat surplus. Tak ada pajak barang mewah, pajak pembelian atau PBB. Pendidikan di Kuwait gratis. Dengan kata lain, Kuwait tidak mengenakan pajak kepada warga negaranya. Dengan hasil penjualan minyaknya yang melimpah ruah, Kuwait dapat membangun sarana dan prasarana serta fasilitas dan pelayanan umum bagi rakyatnya. Dalam hal zakat, banyak orang Kuwait yang membayar zakat secara individual seperti yang terjadi di Indonesia. Mereka memberikan zakat kepada orang yang mereka kehendaki sesuai ketentuan agama.Di Kuwait, para ulama tetap membedakan zakat dengan pajak.

Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak. Tentu, hal ini memerlukan pemikiran dan koordinasi yang baik dan tepat dalam merealisasikannya. Tapi saya tidak menerima pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak. Berdasarkan argumen-argumen yang saya kemukakan di atas, saya berkesimpulan bahwa pendapat yang menyamakan zakat dengan pajak sangat tidak make sense.***

 

Kedaulatan Rakyat, 25 April 2011

Related Post

 

Tags: