Faisal Ismail, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

Alqur’an Surat Albaqarah ayat 178 memang mewajibkan perintah pelaksanaan hukuman kisas (Arab: qishash). Kisas adalah pemberian hukuman yang setimpal kepada seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan kejahatan yang ia lakukan. Dalam hukum kisas antara lain dinyatakan bahwa ’nyawa’ harus dibalas dengan ’nyawa’ (pembunuh harus dibunuh). Hukuman kisas tidak dilaksanakan apabila keluarga dari yang terbunuh memaafkan atau keluarga terbunuh meminta diyat (tebusan) dan diyat itu dipenuhi oleh pembunuh (keluarga pembunuh). Dalam sistem hukum seperti ini, raja Arab Saudi tidak mempunyai otoritas untuk mengubah atau ’memaafkan’ si pembunuh tadi. Ayat ini antara lain yang menjadi dasar hukum, legitimasi, dan rujukan pemerintah Arab Saudi dalam memberlakukan hukuman kisas itu.

Ruyati Dikisas

Tulisan ini sama sekali tidak akan membicarakan bagaimana proses peradilan yang berlangsung di pengadilan Arab Saudi sehingga Ruyati (dan orang-orang yang senasib dengan dia) ijatuhi hukuman pancung baru-baru ini. Yang menjadi pertanyaan penting kita adalah: apakah kita harus secara harfiah melaksanakan hukuman kisas itu dengan cara ’membunuh’ dalam arti memancung/menebas tengkuk atau leher seorang terpidana dengan memakai pedang yang dilakukan oleh pemancung? Adakah alternatif hukuman pancung itu?

Ruyati adalah salah satu saja dari sekian banyak terpidana yang mengalami hukuman pancung. Karena Ruyati dituduh membunuh majikan dan ia dinyatakan terbukti bersalah menurut sistem hukum di Arab Saudi, ia dikisas (dihukum mati dengan cara dipancung). Diberitakan di media massa bahwa di Arab Saudi masih ada 28 orang lagi yang dinyatakan terbukti bersalah dan menunggu hukuman pancung. Darsem lolos dari hukuman pancung karena pemerintah RI telah bayar diyat sebesar Rp 4 miliar lebih.

Walaupun sudah diserukan oleh para aktivis hukum dan HAM (seperti Amnesti Internasional) agar hukuman mati dihapus, tetapi masih ada negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Alasan negara yang memraktikkan hukuman mati adalah demi rasa keadilan dan memberi efek jera. Indonesia masih menganut hukuman mati. Berbeda dari Arab Saudi yang melaksanakan hukuman mati dengan cara memancung terpidana, Indonesia mengeksekusi hukuman mati dengan cara menembak terpidana. Contohnya, Amrozi (salah seorang pelaku bom Bali) ditembak mati oleh regu penembak. Singapura dan Malaysia memberlakukan hukuman mati (hukuman gantung) bagi pengedar narkoba yang dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan.

Sebuah Analogi

Ada praktik transaksi jual beli di masa lalu yang dapat dianalogikan dengan hukuman pancung. Dalam masyarakat tradisional di abad-abad lalu, transaksi jual beli masih berlangsung secara konvensional, yaitu dengan cara barter. Pembeli dan penjual saling tukar barang dagangan (misal, ubi ditukar dengan ikan) karena saat itu belum ditemukan alat tukar yang disebut uang. Cara transaksi jual beli konvensional itu akhirnya tidak dipakai lagi setelah diciptakan uang sebagai cara transaksi moderen. Cara transaksi konvensional digantikan dengan cara transaksi moderen (non-konvensional).

Dapatkah cara seperti digambarkan di atas diterapkan di bidang hukum Islam? Di tengah-tengah perkembangan teknologi moderen yang semakin canggih dewasa ini, para ulama Arab Saudi perlu melakukan ’ijtihad’ untuk menemukan cara lain dalam pelaksanaan kisas di negara itu. Orang yang dituduh membunuh dan terbukti bersalah di pengadilan Arab Saudi, ia dikisas tanpa dipancung. Hukuman ’konvensional’ pancung diganti dengan hukuman ’non-konvensional’ karena telah ditemukan alat teknologi moderen yang bisa menggantikan hukuman pancung itu. Seorang pembunuh yang terbukti bersalah di pengadilan, misalnya, disuntik mati sehingga rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan tidak terlalu lama dan tidak terlalu menyakitkan. Pancung adalah hukuman konvensional, sedang suntik mati adalah hukuman non-konvensional. Caranya beda, tapi esensi hukuman kisasnya sama: sama-sama dihukum mati, nyawa dibalas dengan nyawa. Logis apa tidak? Ini hanya pemikiran saya sebagai seorang sejarawan sosial, bukan sebagai ahli hukum. Wallahu a’lam bissawab.***

Kedaulatan Rakyat, 15 Juli 2011

Related Post

 

Tags: