oleh Faisal Ismail

Kata kunci yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini adalah pengertian ’politik’ dan ’sosiologi’ yang dikaitkan dengan kata dakwah. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 memberikan tiga pengertian tentang kata politik. Salah satu pengertian ’politik’ yang, menurut saya, sangat terkait dengan uraian ini adalah ”cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah); kebijakan. Jadi ”politik dakwah” adalah kebijakan atau cara bertindak dalam menangani, menata dan melaksanakan dakwah. Kamus yang sama mengartikan kata ’sosiologi’ sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Berdasarkan pengertian ini, ”sosiologi dakwah” adalah suatu kajian tentang tata cara, aktivitas, gerakan, proses perkembangan dan pelaksanaan dakwah yang dilakukan dengan mempertimbangkan sifat, perilaku dan struktur masyarakat tertentu. Dalam tulisan ini, politik dan sosiologi dakwah akan dibahas secara bersamaan (tidak terpisah). Sebelum membahas lebih jauh tentang politik dan sosiologi dakwah, kita perlu membicarakan tentang makna, signifikansi, urgensi dan pentingnya gerakan dakwah bagi Umat Islam.

Urgensi Gerakan Dakwah

Tidak berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa aktivitas dan gerakan dakwah (dalam segala cara, bentuk dan manifestasinya) merupakan tulang punggung kelangsungan hidup agama Islam. Tanpa adanya aktivitas dan gerakan dakwah, agama Islam sudah barang tentu sulit atau bahkan tidak bisa berkembang. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Haditsnya menekankan, ”Sampaikanlah apa saja yang berasal dari saya walaupun satu ayat.”

Ini berarti bahwa dakwah itu merupakan tugas penting atau suatu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam masyarakat moderen yang memiliki bangunan struktur sosial yang lebih kompleks, pola dan gerakan dakwah memerlukan organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen, seperti penyusunan program, kebijakan dan strategi dakwah, pelaksanaan program dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dakwah itu.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen moderen ini, maka program-program dakwah yang belum terealisasikan akan dapat dievaluasi dan untuk selanjutnya dapat pula direalisasikan. Sedang program-program dakwah yang sudah dilaksanakan dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan intesitas pelaksanaannya. Atas dasar itu pula, program dakwah dapat disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan perlunya kebutuhan dakwah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menggunakan dana yang memadai dan menerapkan asas-asas manajemen moderen dalam pelaksanaan dakwah serta ditopang pula oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan tujuan-tujuan dakwah yang telah diprogramkan dapat tercapai.

Islam, Dakwah, dan Pluralitas Masyarakat

Islam adalah agama dakwah. Ini berarti bahwa Islam, menurut watak dan kodratnya, harus berkembang. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memberikan konfirmasi teologis bahwa dia diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Misi ini telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Nabi dengan hasil yang sangat spektakuler: Orang-orang Quraisy di Jazirah Arabia yang sebelumnya menganut kepercayaan politeistik dalam waktu 23 tahun telah diubah oleh Nabi menjadi masyarakat yang menganut kepercayaan monoteistik (Tauhid). Dari jazirah Arabia Islam terus berkembang ke berbagai pelosok belahan dunia. Keadaan ini membawa Islam tampil dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pluralistik. Berhadapan dengan kompleksitas situasi seperti ini timbullah suatu pertanyaan: bagaimanakah pola dan strategi dakwah Islam di tengah-tengah pluralitas atau keberagaman masyarakat dewasa ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu pandangan Islam tentang pluralisme.

Menurut kodratnya, pluralitas (sifat atau keadaan beragam) adalah merupakan ciri utama kehidupan suatu masyarakat. Keberagaman dan kemajemukan merupakan sunnatullah sebagaimana dapat dipahami dari firman-Nya: ”Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu sekalian saling kenal mengenal,” (QS Alhujurat: 13). Pluralitas masyarakat (yang mewujud dalam keberagaman dan kemajemukan ras, bangsa dan etnis) telah melahirkan keberagaman bahasa, adat istiadat, tradisi dan budaya. Pluralitas masyarakat ini memang dikehendaki oleh Allah dengan maksud agar kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bisa saling kenal mengenal satu sama lain.

Pluralitas masyarakat tidak saja menampakkan manifestasinya pada bentuk-bentuk fisik (tubuh), bahasa dan budayanya, akan tetapi juga terefleksikan dalam pola kepenganutan agama, ideologi, politik atau paham. Sejauh menyangkut agama, Islam dan umatnya berinteraksi dengan agama-agama dan umat-umat lain seperti Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dll. Di lapangan ideologi dan politik, Islam dan umatnya berinteraksi dengan para penganut ideologi-ideologi dan politik lain seperti Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme. Pluralisme juga tercermin dalam tubuh umat Islam sendiri: ada aliran Sunni dan Syi’ah. Sejauh menyangkut situasi di Indonesia, terdapat berbagai komunitas Muslim seperti komunitas NU, komunitas Muhammadiyah, komunitas Alwashliyah, dll. Bagaimanakah sebaiknya pola dan kebijakan dakwah di tengah- tengah pluralitas masyarakat seperti ini, baik dakwah itu ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri atau pun ditujukan kepada kelompok-kelompok non-Muslim?

Visi Islam dan Etika Dakwah

Secara umum, setiap aktivitas dakwah (baik itu ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri atau pun ditujukan kepada kelompok-kelompok non-Muslim) haruslah berpegang teguh kepada etika dan prinsip dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah: ”Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula,” (QS Annahl: 125). Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

”Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,” (QS Ali Imran: 159).

Jadi ada tiga etika dan prinsip dakwah yang harus dikembangkan oleh umat Islam dalam melakukan dakwah, yaitu dengan cara yang bijaksana, memberikan pelajaran dan ketauladanan yang baik, dan apabila diperlukan mengajukan argumen dan bantahan dengan cara yang baik dan bijaksana pula. Cara-cara paksaan dan kekerasan dalam melaksanakan dakwah (baik bersifat nyata atau pun terselubung) sudah seyogyanya dihindari dan dijauhi karena Allah melarang untuk melakukan hal itu sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya: ”Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah,” (QS Albaqarah: 256). Dakwah, pada prinsipnya, adalah merupakan ajakan, seruan atau panggilan. Sebagai kewajiban agama dan tugas suci agama, sudah selayaknya dakwah itu dijauhkan dari unsur-unsur paksaan baik dalam bentuk terang- terangan atau pun terselubung. Menghadapi kelompok-kelompok non-Muslim, umat Islam harus tetap berpegang teguh kepada etika dakwah sebagaimana telah digariskan oleh Allah. Yang perlu diubah oleh umat Islam adalah penyajian materi dakwah yang kelihatan kurang menarik menjadi (lebih) menarik. Materi dakwah sebaiknya tidak saja dapat menyentuh lubuk hati orang-orang yang didakwahi, tetapi juga harus mampu menggugah akal pikiran mereka. Jadi emosionalitas dan rasionalitas orang-orang yang didakwahi perlu secara serentak disentuh agar pemahaman dan penerimaan mereka terhadap Islam berjalan secara seimbang dan simultan.

Dalam masyarakat pluralistik di masa moderen sekarang ini, para daie dan organisasi-organisasi dakwah Islam harus terus mengembangkan kiat-kiat baru dalam mengembangkan kiprah dakwahnya. Selain tetap menggunakan media tradisional (yang dipakai untuk kalangan masyarakat tradisional), umat Islam perlu pula menggunakan media moderen dalam mengembangkan dakwahnya. Majalah, surat kabar, radio, film, teve, internet dan media moderen lainnya perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam mengembangkan dakwahnya. Penggunaan media moderen semacam ini tentunya akan sangat efektif karena dapat menembus jarak yang jauh dan sampai kepada para pendengar, pembaca dan pemirsa di tempat yang jauh pula.

Selain itu, perlu terus dikembangkan pula dakwah bilhal, yang menekankan kepada upaya-upaya peningkatan perbaikan hidup dan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah lewat jalur pembangunan panti-panti asuhan, sarana-sarana pendidikan dan polik klinik atau rumah sakit-rumah sakit. Menggaris bawahi pendapat Prof. Dr. Mukti Ali, umat Islam harus mampu berdakwah lewat penyiaran, pengajaran dan penyembuhan (preaching, teaching, dan healing). Dalam masyarakat pluraristik, umat Islam hendaknya menjauhi pendekatan dakwah yang lebih mengedepankan nahi mungkar (melarang kemungkaran) dari pada amar makruf (menyuruh kebaikan). Pendekatan dakwah seperti ini akan terasa vulgar dan terasa kurang manusiawi bagi orang yang didakwahi.

Amar makruflah yang perlu lebih didahulukan, baru kemudian nahi mungkarnya sesuai dengan perintah Allah. Dengan pola dan kebijakan dakwah seperti ini maka orang-orang yang didakwahi akan merasa diperlakukan secara manusiawi dan nilai- nilai insaninya merasa dihargai dan dihormati. Juga, dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Korelasi Politik dan Sosiologi Dakwah

Sebagaimana dikatakan dalam uraian di atas, dakwah pada dasarnya merupakan ajakan ke jalan kebaikan atau ke jalan Allah dengan cara yang baik, bijak, penuh perkataan sopan santun dan – kalau diperlukan– dengan cara berargumentasi dengan baik pula. Jadi, dakwah tidak dibenarkan dilakukan dengan cara paksaan (baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung). Allah melarang memaksakan agama Islam untuk dipeluk oleh orang- orang non-Muslim. Tugas umat Islam adalah sekadar menyampaikan dakwah, dan bukan memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam. Segala bentuk pemaksaan (baik secara terselubung maupun secara terang-terangan) tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu bertentangan dengan ajaran Allah. Sebagaimana secara eksplisit dan jelas dinyatakan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, pastilah (akan) beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka apakah engkau (hendak) memaksa para manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yunus: 99)

Penegasan Allah di atas sekaligus mengajarkan dan mengakui adanya prinsip kebebasan beragama bagi manusia. Manusia bebas untuk memilih dan menganut suatu agama yang menurut keyakinannya adalah benar. Tentu saja, setiap pilihan teologis dan kepenganutan seseorang terhadap agama tertentu (seperti halnya memilih sesuatu) disertai oleh suatu pertimbangan, kesadaran dan tanggung jawab etis dan teologis. Dalam hubungan ini, setiap pemeluk agama tertentu sudah sewajarnya untuk menghargai dan menghormati para pemeluk agama lain yang memilih dan menganut agama yang berbeda dengan dia. Dengan menggunakan pola dan kerangka berpikir seperti itu, kebebasan beragama akan tetap dijunjung tinggi sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan beragama itu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yang realisasinya di negara kita sangat ditekankan dan dijamin oleh UUD 1945.

Bagi Umat Islam, politik dakwah hendaknya dirancang secara serius dan diprogram secara baik dan rapi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen moderen. Kebijakan dakwah harus disusun dan dilaksanakan sesuai keadaan masyarakat yang dihadapi baik dakwah yang ditujukan kepada internal Umat Islam sendiri maupun dakwah yang ditujukan kepada non-Muslim. Materi dakwah dan metode dakwah harus pula disesuaikan dengan kemampuan daya pikir dan daya tangkap masyarakat yang dihadapi. Dakwah harus dikerjakan secara profesional, bukan asal-asalan. Oleh karena itu, perlu terus digalakkan pendidikan dakwah yang berorientasi untuk mencetak kader-kader daie yang mumpuni, profesional dan siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan dakwah.

Dakwah sebagai profesi harus terus digarap, dikembangkan dan digalakkan di setiap lini aktivitas dan gerakan dakwah. Profesionalisme dalam berdakwah sangat penting dan menjadi bagian integral dari politik dakwah dewasa ini. Kebijakan dan politik dakwah tanpa didukung oleh profesionalisme akan kurang memperoleh hasil yang maksimal. Sebaliknya, politik dakwah yang dilandasi dan didukung oleh khittah dakwah dan profesionalisme akan membuahkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Segala macam media, baik media konvensional- tradisional (wayang, drama, seni lakon, dll) dan media moderen/media elektronik dan media cetak (radio, bioskop, teve, majalah, surat kabar, internet, dsb) hendaknya dimanfaatkan secara maksimal demi suksesnya dakwah dalam masyarakat.

’Modernisasi’ dakwah berikut perangkatnya (perangkat lunak dan perangkat keras) harus terus diupayakan dan dilakukan secara serius dan bertanggung jawab agar program dakwah dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Tak kalah pentingnya adalah para daie atau lembaga- lembaga dakwah harus memahami sosiologi dakwah. Memahami sosiologi dakwah adalah mempelajari dan memahami lingkungan sosial atau keadaan komunitas yang akan menerima dakwah. Setiap kelompok masyarakat mempunyai sifat, watak, tradisi, perangai, kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Itu semua harus dipelajari dan dipahami oleh para daie atau lembaga-lembaga dakwah agar dakwah yang mereka laksanakan di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat (etnis) tertentu bisa berhasil dengan baik. Contoh baik yang pantas ditiru adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka berdakwah dengan menggunakan metode ’kultural edukatif’, tidak secara membabi buta menyerang keras paham dan praktik-praktik yang tidak Islami, tetapi mereka lakukan secara persuasif, edukatif, etis dan humanis. Cara-cara santun, bijak, arif dan edukatif mereka terapkan dalam metode dakwah mereka sehingga kalbu orang- orang yang didakwahi tersentuh dan akhirnya masuk Islam.

Politik dan sosiologi dakwah hendaknya berjalan secara beriringan dan bergandengan. Yang satu memerlukan dan menopang yang lain; yang satu melengkapi dan memperkuat yang lain. Dengan demikian, terjadi efektivitas dan sinegisitas dalam aktivitas dan gerakan dakwah sehingga dakwah akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap lini gerakan dakwah. Diperlukan komunikasi, koordinasi dan kooperasi yang baik dan rapi di kalangan para daie dan lembaga-lembaga dakwah agar aktivitas dan gerakan dakwah berjalan secara sinergis dan berkesinambungan. Politik dan sosiologi dakwah juga harus ditopang dan diperkuat oleh profesionalisme yang kuat dan tinggi karena dakwah merupakan profesi dan bukan pekerjaan sampingan dan bukan pula pekerjaan tambahan. Penggunaan materi, metode, dana, sarana dan media yang tepat dan maksimal, penerapan politik dan pemahaman sosiologi dakwah yang pas dan terarah, yang ditopang oleh profesionalisme kerja yang tinggi akan banyak menentukan keberhasilan suatu misi dakwah.***

 

Makalah dipresentasikan di seminar Temu Pengasuh Pondok Pesantren sekabupaten Cirebon, diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Yogyakarta, 24 Oktober 2011

Related Post

 

Tags: