Sudah lebih 60 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi masih banyak rakyat belum menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan. Kemakmuran hanya dinikmati segelintir kalangan dan itu tidak terlepas dari praktek kapitalisme yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Sistem kapitalisme itu sendiri  sebenarnya tidak pernah dikehendaki oleh bangsa Indonesia, tetapi berjalan begitu saja dan menyisakanberbagai persoalan besar , termasuk di dalamnya persoalan dalam konteks sosial.  Sehingga, amanat negara kesejahteraan dalam UUD ’45 belum sepenuhnya terejewantahkan.

                Hal tersebut disampaikan Guru Besar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Prof. Susetiawan, saat berbicara pada Seminar yang diadakan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga bertajuk “Public Policy And Welfare Rights – Merefleksikan Paradikma dan Regulasi Negara Untuk Pemenuhan  Jaminan Sosial di Indonesia”, di Gedung Convention Hall, Rabu, 27 Oktober 2011. Ia menambahksn, semangat UUD ’45  seharusnya melandasi segenap kebijakan dan implementasinya demi terwujudnya cita-cita bersama. Penegakan hukum seadil adilnya, kesadaran semua warga negara membayar pajak sesuai proporsinya dan aparatur negara yang lurus dan bersih, akan mempercepat terlaksananya  pemenuhan jaminan sosial secara adil dan merata di Indonesia.

                Tetapi kenyataannya, kesenjangan sosial kian melebar. Korupsi merebak hampir di tiap level pemerintahan. Penegakan Hukum juga belum berjalan dengan baik. Kemandirian pada pengelolaan sumber ekonomi masih jauh dari harapan. Sementara porsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil relatif minim. Itu saja dijamin dari utang luar negeri, ujar Susetiawan.

                Menurut Susetiawan, jika hal tersebut tetap dilakukan, maka upaya pengentasan kemiskinan tidak akan pernah berakhir. Sebab program hanya akan menjadi legitimasi untuk mencari utang. Di negara maju, dana untuk jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan adalah dana solidaritas dari warga negara yang mampu.

                Pakar kebijakan sosial Edi Suharto dari STKS Bandung berpandangan, sudah seharusnya negara memberikan jaminan sosial, karena merupakan hak setiap warga negara. Dan itu sudah diatus dalan sejumlah peraturan seperti : UU  No. 40/2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11/2009, tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13/2011, tentang Fakir Miskin.

                Edi mengatakan, sistem jaminan sosial memang sudah diterapkan. Hanya saja masih terbatas pada kelompok pekerja formal. PNS, TNI, POLRI dan kelompok berpunya. Sedangkan sebagian besar masyarakat belum menikmati jaminan sosial tersebut. Saya khawatir, jikan tidak segera dibenahi, maka masalah itu akan bisa melanggengkan kemiskinann serta ketimpangan sosial. Pada bagian lain, Edi juga menyoroti program pengentasan kemiskinan yang lebih bersifat kuratif-rehabilitasi ketimbang preventif-promotif. Oleh karenanya. Edi khawatir program ini tidak efektif dalam mencegah kemiskinan.