Oleh : Mohammad Zamroni, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periklanan adalah sumber pokok penghasilan dalam sistem penyiaran komersial yang bebas dan kompetitif. Ia memungkinkan masyarakat menerima program hiburan, pendidikan, berita dan informasi dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu periklanan harus dikelola dengan standar profesional yang tinggi. Dalam hal stasiun TV dan Radio ikut merencanakan dan memproduksi iklan, stasiun diharuskan memperoleh jaminan tertulis tentang kebenaran informasi produk yang diiklankan dari pengiklan.

Seringkali publik mendengar di Radio sekaligus menontonnya di Televisi banyak iklan produk kesehatan dan obat-obatan, pengobatan herbal ataupun alternatif, bahkan perniagaan yang hanya sekedar mengobral janji-janji belaka. Iklan produk kesehatan ber-genre anak-anak dan menampilkan peran dokter dengan segala atributnya. Padahal itu merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi dokter yang sudah barang pasti tidak diperbolehkan. Pengobatan herbal maupun alternatif yang iklannya dikemas menarik baik dalam bentuk spot iklan ataupun talkshow pengobatan ala pakar pengobatan alternatif. Iklan semacam ini menipu dan menyesatkan masyarakat sebagai ‘penjual kecap nomor satu’ yang hanya obral janji dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam seketika atau hanya dalam beberapa bulan bahkan hitungan hari. Bukankah tidak ada yang bisa menjamin kesembuhan seseorang kecuali Tuhan itu sendiri ? Belum lagi iklan-iklan alat bantu sex (ABS) dan obat vitalitas/seksualitas yang menggunakan bahasa dan kata-kata kasar, berbau porno serta fantasi/khayalan semata.

Permasalahannya adalah ketika iklan itu justru masuk ranah penyiaran maka harus mematuhi kaidah dan etika yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dirumuskan Komisi Penyiaran Indonesia dan harus dipatuhi lembaga penyiaran. Karena lembaga penyiaran menggunakan frekuensi milik publik maka penggunannya juga sudah seharusnya melindungi kepentingan publik itu sendiri.

Sebuah Pemantauan

Pada tahun 2008, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi DIY melaporkan hasil pemantauannya terhadap lembaga penyiaran lokal berkaitan dengan fenomena pengobatan alternatif. Alasan dipilihnya program acara pengobatan alternatif sebagai obyek pemantauan karena acara itu tergolong fenomenal berdasarkan beberapa indikator, yaitu (1) keempat stasiun lokal mempunyai acara sejenis, (2) frekuensi penyiaran program acara pengobatan alternatif di televisi swasta lokal relatif tinggi, dan (3) durasi penyiaran untuk program tersebut tergolong lama (rata-rata satu jam).

Dari empat stasiun TV yang dipantau, masing-masing mempunyai judul program acara yang berbeda. Di RBTV program pengobatan alternatif dapat ditemukan di acara BBP (Bincang-bincang Petang) yang disiarkan pada pukul 16.30-17.30 WIB, dan di acara BBM (Bincang-bincang Malam) pukul 21.00-22.00 WIB. Di Jogja TV judul program acaranya adalah Pengobatan Alternatif disiarkan pukul 21.00-22.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB. Di TATV judul program acaranya Klinik Alternatif yang disiarkan pada pukul 21.00-22.00 WIB. Sedangkan di TVRI judul program acaranya Sentuhan Kalbu, disiarkan pada hari Jumat, pukul 19.30 WIB.

Pengobatan alternatif menawarkan penyembuhan hampir semua jenis penyakit, bahkan termasuk yang berat-berat seperti diabetes, stroke, tumor, kanker, jantung, dan lainnya. Selain pengobatan berbagai penyakit fisik, sering pula ditawarkan jasa untuk menghilangkan guna-guna, ilmu pengasihan, perjodohan, maupun penglarisan. Pendek kata, pengobatan alternatif menyediakan semua jenis kebutuhan untuk lepas dari berbagai penyakit dan bentuk kesulitan lain dalam hidup.

Berdasarkan muatan isinya, program pengobatan alternatif yang disiarkan oleh keempat TV Lokal dapat diidentifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu (1) pengobatan alternatif berbasis spiritual atau agama, (2) berbasis herbal/jamu/obat-obatan alami, (3) berbasis pijat/refleksi, (3) berbasis supranatural atau berbasis tenaga dalam/pemindahan energi, (4) berbasis petungan Jawa maupun tanggal lahir pasien, (5) kombinasi beberapa metode, dan (6) lain-lain.

Dari pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lembaga penyiaran TV dan Radio di wilayah Yogyakarta menemukan beberapa indikasi pelanggaran content iklan. Di mana iklan-iklan tersebut baik secara implisit maupun eksplisit dapat dikategorikan iklan yang tidak wajar, tidak rasional, dramatisasi fakta, dan bahkan cenderung menyesatkan. Sementara kita tahu penyesatan informasi itu sendiri adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 36 Ayat 5 poin a UU Nomor 32 Tahun 2002, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 1 miliar untuk penyiaran Radio, serta 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar untuk penyiaran Televisi.

Peraturan Cukup Memadai

Bila dikaji dari sudut hukum positif sebenarnya telah banyak peraturan yang cukup memadai berkaitan dengan periklanan misalnya UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (5) yang menjelaskan tentang iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran. Peraturan yang terkait dengan periklanan juga terdapat pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, 8, dan 17 (Ayat 1). Selain memang juga ada peraturan yang dilahirkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran tak terkecuali TV dan Radio adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pada Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang secara jelas mengatur tentang siaran iklan. Di samping itu terdapat Standar Program Siaran (SPS) yang juga dirumuskan oleh KPI khususnya Pasal 49 ayat 1, 2, dan 3 tentang siaran iklan.

Etika Siaran Iklan Lembaga Penyiaran

Sementara itu, etika siaran iklan sebenarnya telah diatur secara rinci untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga penyiaran baik TV maupun Radio dengan mengacu pada Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang diantaranya disebutkan pada bagian 2.11 bahwa “Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbul, ayat atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhannya”.

Dalam kode etik Standar Profesional Radio Siaran PRSSNI pada Bab X.b jelas berbunyi “Jasa-jasa pengobatan dan perawatan, termasuk klinik spesialis, klinik kecantikan dan pengobatan alternatif tidak boleh diiklankan, kecuali merupakan pengumuman tentang buka, tutup dan pindah praktek, sesuai dengan Kode Etik Profesi masing-masing”.

Selain itu terdapat rujukan etika siaran iklan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berkepentingan lainnya. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, dan juga kode etik dari asosiasi Radio dan periklanan semacam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Radio Swasta Indonesia (ARSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), maupun Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dan lain sebagainya.

Di sisi lain, lembaga penyiaran swasta mempertahankan sustainability-nya dengan banyaknya iklan masuk. Sehingga rasanya sulit memang untuk melepaskan diri dari kungkungan orientasi kapital. Namun bukan berarti dengan serta merta melepas tanggung jawab moral sosial dengan mengebiri kepentingan publik. Semoga!.

Dimuat pada SKH. Harian Jogja (HARJO) edisi Kamis 16/2/2012

Related Post

 

Tags: