Oleh: Mohammad Zamroni, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-KPID DIY dan Dosen Komunikasi Politik UIN Yogyakarta

Ada yang menarik dan cukup menggelitik atas Pidato Presiden pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Manado belum lama ini. Presiden SBY mengharapkan media dapat objektif dan independen dalam menghadapi Pemilu 2014. Karena itu, para pemilik media dapat memberikan ruang yang sama dan adil dalam peliputan para calon kandidat legislatif dan calon presiden pada Pemilu 2014 (KR,12/2).

Isi pidato diatas, sontak mengingatkan publik akan jargon ‘media pilar demokrasi keempat’ yang terlanjur melekat dihati. Mungkinkah jargon itu masih melekat di media kita? Ataukah malah tinggal sekedar ‘mitos’ belaka? Publik pun dibuat bingung dan acapkali ragu akan realitas media massa kita saat ini.

Banyak kalangan mencemaskan sekaligus meragukan kenetralan media dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu. Bagaimanapun Chomsky seperti dikutip oleh David Cogswell (2006: 80) pernah menyatakan bahwa media adalah sistem ’pasar yang terpimpin’, disetir oleh profit dan dipandu oleh pemerintah.

Meski sama-sama memperlihatkan kecemasan dan keraguan akan objektifitas dan independensi media, namun terdapat perbedaan pandangan antara Presiden dan publik. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Pidato Presiden SBY yang demikian apik itu, dalam kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi relevan dan kontekstual disampaikan dengan momentum yang tepat. Tetapi SBY juga kita mafhumi posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga sebagai kontestan Pemilu 2014, tentunya teks tersebut boleh dimaknai berbeda. Makna pidato ini lebih mengisyaratkan ‘kerisauan dan kegalauan’ Partai Demokrat sebagai partai politik terbesar yang tidak berkesempatan memiliki media. Sementara kita tahu, media terkhusus Televisi merupakan medium yang dianggap paling efektif saat ini untuk membangun komunikasi politik dengan publik. Apalagi banjir iklan politik di media ini terus mengalir yang menandai ‘perang terbuka dan adu kekuatan’ antar partai politik serta kandidat calon legislatif maupun calon Presiden sudah dimulai. Sementara itu, publik selama ini hanya disuguhi sajian isi media yang terkesan ‘murahan dan picisan’, sekedar jualan citra partai politik serta branding image elite politik semata.

Ketiadaan Kontrol

Kecemasan dan keraguan yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan di atas, tentunya bukanlah tanpa alasan. Lihat saja, media kita hampir semua didominasi oleh segelintir pemilik modal yang dengan kekuasaan modalnya berusaha menembus dan mempengaruhi partai politik yang memiliki suara terbanyak di parlemen, mendekatkan diri dengan kekuasaan eksekutif, serta mencoba untuk tetap bermain dalam wilayah masyarakat melalui produksi pencitraan dalam bentuk pemberitaan pada media massa yang dikuasainya.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kontrol informasi, baik berbentuk iklan maupun pemberitaan soal pemilu. Politisi sekaligus pemilik media akan dengan mudah menggunakan media sebagai alat propaganda tanpa diimbangi masukan kritis. Lebih jauh media dapat digunakan sebagai ajang pencitraan publik dan meruntuhkan popularitas lawan politik (Kompas, 28/2013).

Bukti lain yang tak bisa dipungkiri adalah keberpihakan media kepada pemilik modal dibandingkan memihak rakyat kebanyakan sebagaimana nilai-nilai demokrasi universal disemaikan, diusung dan didaratkan dari oleh dan untuk rakyat. Padahal idealnya, media selain sebagai pembentuk opini publik, seharusnya juga memiliki fungsi strategis yang lain yaitu sebagai kontrol sosial. Lebih-lebih menjadi ‘corong rakyat’ dalam mengontrol kebijakan pemegang kekuasaan (eksekutif), pembuat undang-undang (legislatif), serta pelaksana kehakiman (yudikatif). Disinilah, media dinobatkan sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi kita.

Sejalan dengan itu, pada tataran idealnya Chomsky pernah mengungkapkan bahwa untuk membuat demokrasi menjadi demokratis, media harus memenuhi dua fungsi. Pertama, media harus melaporkan berita secara apa adanya, lengkap dan tidak memihak. Kedua, media harus berfungsi sebagai pembela masyarakat melawan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan.

Konglomerasi Akut

Tampaknya sulit kita memisahkan kepentingan bisnis media dengan politik. Ketika seorang pengusaha yang bergerak dibidang media massa terjun langsung ke dunia politik, maka sejatinya mereka telah berhasil mengawinkan modal usaha dengan modal politik yang selanjutnya menebar pencitraan dan merengkuh kekuasaan.
Kepemilikan berbagai macam perusahaan media massa, baik cetak, online, maupun elektronik, oleh satu konglomerat tertentu diyakini membatasi hak publik dalam memperoleh keberagaman informasi, pemberitaan, dan pandangan, yang sangat diperlukan dalam konteks berdemokrasi.

Paling tidak ada 4 nama bos media yang boleh dibilang adu kuat di industri yang sarat modal tersebut. Sebut saja Chairul Tanjung (CT) pemilik Trans Crop dkk, Harry Tanoesoedibjo (HT) pemilik MNC Group dkk, Aburizal Bakrie (AB) pemilik Viva Group dkk, serta Surya Paloh (SP) pemilik Media Group dkk. Selebihnya ada Surya Citra Media (SCM) dkk, Berita Satu Media Holding bekerjasama dengan First Media dan Sitra wimax menaungi 12 media, Jawapos Group dkk serta Gramedia Group dkk. Dari 4 nama tersebut, hanya SP yang belum memiliki media online secara spesifik. Lalu, hanya CT dan AB yang belum memiliki media cetak. Sementara itu, keempat pengusaha ini sama-sama pemilik stasiun televisi. Khusus untuk HT, dialah bos media dengan koleksi bisnis paling lengkap. Mulai dari koran, majalah, radio, media online, televisi, hingga televisi berlangganan ada di genggaman kelompok bisnisnya. HT dengan MNC Group-nya boleh dibilang paling digdaya di jagad media elektronik Indonesia. Sementara itu AB, dengan aset yang dimilikinya saat ini merupakan sosok pemilik bisnis 3 layar kaca.

Pemilik media tersebut perlu mendapatkan kontrol dari publik. Karena sosok AB juga politisi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, demikian pula SP juga Ketua Umum Partai Nasdem, dan HT walaupun sudah keluar dari Partai Nasdem tetap patut diawasi. Di satu sisi para pengusaha media yang banyak terjun ke dunia politik memang tidak disalahkan, karena dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak warga negaranya dalam berpolitik.

Pada kasus ini cukup relevan kiranya untuk merujuk pendapat Herbert I. Schiller, sebagaimana dikutip Triyono Lukmantoro dalam tulisannya yang menyatakan terdapat gejala suara korporasi akan menjadi suara bangsa dan negara. Sebab, ketika suatu korporasi menguasai semua lini dalam setiap jengkal kekuasaan, dengan sendirinya juga akan mencaplok suara-suara lain yang selama ini tidak pernah diartikulasikan. Apalagi dalam situasi historis seperti sekarang ini yang semakin menonjolkan kekuatan pasar bebas dan semakin lenyapnya kekuasaan negara. Hanya korporasi yang sekarang ini berhasil menjadi pengganti dari lembaga-lembaga politik resmi seiring dengan semakin merosotnya institusi-instisusi publik yang berfungsi sebagai katalisator pendapat masyarakat.

Related Post

 

Tags: