Oleh: Mohammad Zamroni, Dosen Komunikasi Massa UIN Jogja, Komisioner KPID DIY dan Direktur Eksekutif Politic Communication and Media Research Institute

Sejauh ini telah umum diakui bahwa media massa seringkali menyajikan informasi tentang konflik secara permukaan dan sepotong-potong. Hanya aspek konflik yang paling mudah dilihat dan peristiwa konflik yang paling dramatis, yang mendapat perhatian terbesar untuk diliput. Aspek lain dari kekerasan, seperti situasi yang menjadi akar konflik dan persepsi berbagai pihak tentang konflik tidak mendapat perhatian berarti, meski hal itu sangat penting untuk diketahui publik. Media massa menjadikan headline dalam pemberitaan hampir mewarnai setiap hari. Meskipun faktanya tak seseram dalam pemberitaan di media baik cetak maupun elektronik.

Tragedi kemanusiaan Aceh yang menyebabkan enam orang meninggal dunia, sesungguhnya bukan peristiwa baru. Sepanjang tahun 2011 lalu beberapa aksi berbau mesiu, baik penembakan maupun pelemparan granat telah sering terjadi. Tidak banyak informasi yang diperoleh masyarakat, siapa dalang, pelaku dan apa motif dibalik serangkaian aksi tersebut. Aparat kepolisian tidak pernah pula secara tuntas membongkar kasus-kasus ini. Sulit menemukan kata tegas dari kepolisian, mana dari serangkaian kejadian itu yang murni kriminal dan sebaliknya. Sama sulitnya mendapatkan informasi sejauh mana proses pengungkapannya melalui liputan media massa kita.

Kisruh Pilkada di Aceh yang berawal dari sejumlah partai di Aceh yang belum sempat mendaftar sebagai peserta pilkada, sementara KPU telah menutup pendaftaran peserta Pilkada Aceh. Hal ini menyebabkan kekecewaan muncul dari partai-partai yang tidak bisa mendaftarkan calon-calonnya dalam Pilkada yang sedianya berlangsung 16 Februari 2012. Juga tak luput dari liputan media massa nasional.

Liputan Media Massa Soal Konflik

Kita tahu, Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun tidak demikian halnya pada kenyataan. Keaneka-ragaman dan perbedaan itu merupakan potensi terpendam pemicu konflik. Pakar studi konflik dari Universitas Oxford, France, Steward (Kompas 16/12/03) menyebutkan empat kategori negara yang berpotensi konflik. Keempat kategori adalah negara dengan tingkat pendapatan dan pembangunan manusianya rendah, negara yang pernah terlibat konflik serius dalam 30 tahun sebelumnya, negara dengan tingkat horizontal yang tinggi, dan negara yang rezim politiknya berada dalam transisi rezim represif menuju rezim demokratis. Indonesia bisa masuk dalam keempat kategori tersebut sekaligus.

Dalam kungkungan rezim Orde Baru, media massa kita dipaksa untuk berhati-hati dalam pemberitaan mereka atas kasus-kasus yang ber-nuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Wacana tentang etnis, ras dan agama selama ini menjadi hal yang selalu ditutup-tutupi dan tabu di kalangan masyarakat. Namun seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, berubah pula tatanan institusi media. Di era Reformasi, kebebasan pers telah menghadirkan dengan telanjang segala keruwetan, kekacauan yang selama era Orde Baru selalu ditutup-tutupi. Pemberitaan media atas sejumlah isu memperlihatkan munculnya keberanian dan kejujuran dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru, tuntutan itu coba dipenuhi dengan memanfaatkan media massa. Dalam konteks ini media massa sebagai salah satu pilar terbentuknya negara demokratis dan masyarakat madani. Media massa menjadi wadah perbedaan pendapat yang sehat; tidak bertendensi memojokan kelompok yang bersebe-rangan dengan dirinya (Sudibyo, 2001).

Putra GN, (2002) menjabarkan hasil-hasil penelitian mengenai bagaimana media meliput krisis sebagai berikut; liputan media tentang krisis digambarkan oleh Scanlon, Luuko & Morten (1978) sebagai cenderung tidak akurat dan mengandung rumor atau desas-desus. Wilbur Schramm dalam artikelnya “Communication in Crisis” (1971) telah menyatakan bahwa laporan media tentang sebuah krisis cenderung kurang akurat dan lebih mengutamakan kecepatan. Dalam sebuah krisis, media cenderung lebih mengutamakan penyajian berita secara cepat dari pada berita yang akurat, demikian pendapat Dynes (seperti yang dikutip Scanlon, Luuko & Morten, 1978). Dynes menambahkan bahwa laporan media tentang sebuah krisis akan cenderung membesar-besarkan kejadian. Barton setuju dengan pendapat Dynes, menyatakan bahwa media akan menyebarkan berita yang terfragmentasi tanpa pengecekkan yang memadai untuk menjamin keakuratan isi.

Berita juga sering dibuat berdasarkan semangat “laku-tidaknya berita itu dijual” Trijono L. (2002), mengatakan sejauh ini bisa dikatakan media massa boleh dikatakan cenderung meliput berita konflik hanya pada aspek perilaku konfliknya saja atau aspek-aspek konflik yang kelihatan kasat mata. Misalnya perilaku mem-bunuh, membantai kelompok tertentu, menembak, membakar, dan lain-lain. Berita-berita sensasional dan dramatis demikian sering menjadi liputan utama. Mereka seringkali juga menyajikan secara berlebihan aspek kekerasan dan konflik, misalnya sekian banyak tempat yang strategis rusak dibakar, jumlah korban yang terluka atau terbunuh, dan sebagainya. Laporan mereka bukan pada keseluruhan fakta tentang dimensi-dimensi konflik yang ada, mencakup situasi konflik dan persepsi atau pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sehingga infor-masi tentang konflik yang tersedia dalam dunia kita sekarang menjadi bersifat sangat permukaan (superficial) dan tidak proporsional (out of proportion).

Dosa-dosa yang Sering Dilakukan Media Massa

Sebuah artikel yang ditulis untuk Boston Globe, 26 Desember 1999, sebagaimana dikutip Puji Riyanto (2007:133), Rosenstiel dan Kovach, penulis buku yang banyak dibaca saat ini berjudul ‘Elemen-elemen Jurnalisme’, mengajukan sebuah pertanyaan masih dapatkah jurnalisme menjadi kekuatan independen dalam masyarakat ? Mengingat, seperti dikemukakan oleh Rosenstiel dan Kovach, eksistensi jurnalisme dalam masyarakat telah sedemikian bergeser. Ketika pasar masuk dalam bisnis berita, nilai-nilai professional telah melakukan begitu melayani sistem politik demokrasi dengan baik. “To the degree of society measures itself exclusively in term of commerce, democracy is reduced to capitalism”, demikian dikemukakan Rosenstiel dan Kovach. Dalam kaitan ini, produk jurnalisme tak lebih dari ‘barang dagangan’ yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Kritik serupa juga dikemukakan oleh kritikus media Robert McChesney (1997; 2000; 2004; 2006), dengan sinis menyatakan bahwa segala sesuatu buruk dilakukan oleh jurnalisme pada masa lampau kini justru semakin buruk. Bidang-bidang yang dulu memadai, menurutnya telah mengalami kemerosotan. Jurnalisme investigative yang mahal-yang menabrak kepentingan korporasi-korporasi besar dan keamanan nasional-dihambat dan tidak mendapat tempat. Sebaliknya menurut Puji Riyanto (2007:133), berita-berita tragedi dan berita-berita idiot berkualifikasi humant interest yang tidak relevan justru mendapatkan ruang liputan yang besar. Ini terjadi karena berita-berita semacam itu murah dan tidak mengandung resiko politik, terutama karena tidak mengancam penguasa politik dan kepentingan korporasi.

Jurnalis dan ahli sejarah Amerika Serikat Paul Johnson, berdasarkan pengalaman langsung serta pengamatannya tentang adanya praktek menyimpang dalam melaksanakan kebebasan pers, dalam artikelnya “The Media and Truth: Is There a Moral Duty?” (1997:103) menyebutnya “tujuh dosa yang mematikan” (Seven Deadly Sins). Adapun tujuh dosa tersebut sebagai berikut.

Pertama, distorsi informasi. Praktek distorsi informasi ini lazim dilakukan dengan menambah atau mengurangi informasi baik yang menyangkut opini maupun ilustrasi faktual, yang tidak sesuai dengan sumber aslinya dengan akibat makna menjadi berubah. Kedua, dramatisasi fakta palsu. Dramatisasi ini dipraktekkan dengan memberikan illustrasi secara verbal, auditif atau visual yang berlebihan tentang suatu obyek. Dalam media cetak cara ini dapat dilakukan secara naratif (dalam bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar tertentu dengan tujuan untuk membangun suatu citra negatif dan stereotip. Dalam media audio-visual (TV) dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar dan pemberian sound-effects yang sesuai dengan tujuan penyampaian pesan.

Ketiga, mengganggu “privacy”. Pada umumnya praktek ini dilakukan dalam peliputan kehidupan kalangan selebritis dan kaum elite, terutama yang diduga terlibat dalam suatu skandal. Berbagai cara dilakukan, antara lain melalui penyadapan telepon, penggunaan kamera dengan telelens, dan sering pula wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi, memaksa atau menjebak. Kesempatan wawancaranya juga diambil pada saat-saat yang tidak diinginkan oleh pihak yang diwawancarai. Keempat, pembunuhan karakter. Praktek ini umumnya dialami secara individu, kelompok atau organisasi/ perusahaan, yang diduga terlibat dalam perbuatan kejahatan. Praktek ini biasanya dilakukan dengan mengeksploitasi, menggambarkan dan menonjolkan segi/sisi “buruk” mereka saja. Padahal sebenarnya mereka memiliki segi baiknya.

Kelima, eksploitasi seks. Praktek eksploitasi seks tidak hanya menjadi monopoli dunia periklanan. Praktek tersebut juga dilakukan dalam pemberitaan dengan cara menempatkan di halaman depan surat kabar tulisan yang bermuatan seks. Keenam, meracuni benak/pikiran anak. Praktek ini dilakukan di dunia periklanan dengan cara menempatkan figur anak-anak. Akhir-akhir ini praktek serupa semakin meningkat dengan penonjolan figur anak-anak sebagai sasaran dalam memasarkan berbagai macam produk. Ketujuh, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of the power). Penyalahgunaan kekuasaan tidak saja dapat terjadi di lingkungan pejabat pemerintahan, tetapi juga di kalangan pemegang kontrol kebijakan editorial/ pemberitaan media massa.

Ketujuh “dosa jurnalistik” tersebut dapat disebut pula dan dapat dikenali sebagai praktek jurnalistik yang menyimpang, yang kerap terjadi juga di Indonesia, dan sering dilakukan media massa yang baru terbit.

Perlu Jurnalisme Humanis

Jurnalisme sehat, bebas dan bertanggung jawab dihasilkan oleh media massa yang sehat, yaitu media massa yang bebas dan bertanggung jawab”. Dalam rangka mewujudkan citra media yang humanis maka tanggungjawab sosial para jurnalis merupakan keharusan agar masyarakat tidak dirugikan sekaligus masyarakat menjadi tujuan utama karena sebenarnya jurnalisme hadir untuk membangun kewargaan (citizenship). Jurnalisme ada untuk memenuhi hak-hak warga Negara dan untuk membangun demokrasi. Oleh karena itu, menurut Rosenstiel dan Kovach (2003:6) media yang humanis paling tidak harus memenuhi beberapa unsur berikut: 1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; 2) Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga; 3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita; 4) Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; 5) Jurnalisme harus menyediakan forum public untuk kritik maupun dukungan warga; 5) Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan; 6) Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional; 7) Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Kalangan media massa sendiri harus memberikan penyebaran tentang media massa yang sehat sebagai berikut: “Media massa yang sehat secara ideal adalah media massa yang melaksanakan fungsi-fungsi ideal yang sesuai dengan konstitusi negara, secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini hanya dapat dilakanakannya dengan baik, apabila media massa itu sehat secara isi pemberitaan dan penyiaran, sehat secara ekonomis. Jika secara ekonomis, materiil media massa tidak sehat, maka terlihat kecenderungan pada sementara media massa mempertahankan survivalnya dengan mendasarkan orientasi perjuangannya kepada tuntutan yang bersifat kebendaan, dengan kata lain terlihat keadaan yang cenderung mengembangkan erosi idealisme perjuangan media massa yang hakikatnya harus diabdikan kepada tujuan-tujuan memasyarakatkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat kebangsaan maju, adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila.

Tidak hanya sebatas itu saja, peran media yang begitu besar seharusnyalah juga dipikirkan akan dampak yang meyertai dalam setiap tayangan, pemberitaaan dan penampilan program-program yang disajikan oleh televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Betapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa khususnya bagi masyarakat kita di pedesaan. Karena cenderung lebih suka meniru apa perilaku yang digambarkan dan diilhami dari media yang pada gilirannya akan menyebabkan sumber-sumber penyakit dalam masyarakat, seperti kekerasan, perampokan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan.

Barangkali disinilah pada akhirnya, diperlukan sebuah kearifan oleh semua pihak terutama kelompok kepentingan dalam media massa untuk tidak hanya memikirkan kepentingan individu atau kelompok dengan mengebiri kepentingan publik. Sehingga demi meraih sebesar-besarnya keuntungan, media massa tak jarang mengkomoditaskan semua bidang kehidupan baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan bahkan agama.

Related Post

 

Tags: