Oleh: Mohammad Zamroni, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi DIY

Awal mula kita tahu, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini sedang gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat bersiap-siap untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Mengingat di tahun 2012 ini Indonesia akan memulai penerapannya di wilayah Jawa dan Riau. Imbasnya, TV analog seperti yang kita tonton sehari-hari bakal tak bisa menerima siaran. Dan mau tak mau, masyarakat harus berganti ke TV yang bisa menangkap siaran digital.

Paling tidak ada enam alasan prinsip menurut Tifatul Sembiring-Menkominfo, mengapa kita harus migrasi sistem penyiaran dari TV analog ke digital. Pertama, adanya kesepakatan ITU (International Telecommunication Union) bahwa 17 Juni 2015 adalah batas waktu negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital. Kedua, teknologi analog dinilai akan semakin mahal pengoperasiannya. Secara bertahap, teknologi ini akan usang dan tergeser. Dan ketiga, spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas. Mengingat TV analog membutuhkan frekuensi, dan kian lama semakin padat.

Keempat, efisiensi penggunaan infrastruktur (penggunaan tower bersama). Di mana nantinya dalam penyiaran digital akan dipisahkan antara penyelenggara atau penyedia konten (content provider) dan penyelenggara jaringan (network provider). Alasan kelima, yaitu kualitas gambar dan suara jauh lebih baik, tidak ada noise dan ghost pada tayangan. Pada siaran TV analog, noise bisa menyebabkan menurunnya kualitas audio dan gambar (video) sebelum sinyal mencapai rumah pemirsa.

Alasan keenam adalah menggali potensi pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dari tahun ke tahun diharapkan meningkat. Selama ini, dengan teknologi analog, praktis PNBP dihasilkan dari pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dari stasiun radio dan televisi yang hanya beberapa kanal. Dengan teknologi digital, PNBP dapat diperoleh bukan hanya dari penyelenggara network provider, melainkan juga bisa dari penyedia content provider. Tentu saja alasan keenam atau terakhir ini bukan semata-mata yang diharapkan oleh pemerintah karena hal yang paling utama adalah bagaimana menjadikan momentum migrasi dari analog ke digital di dalam menata lembaga penyiaran. Artinya, tujuannya lebih pada bagaimana mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pilihan Standar Broadcast

Dari hasil ujicoba yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2006 dapat dibuktikan bahwa teknologi DVB-T pilihan Indonesia nantinya mampu me-multiplex-an beberapa program sekaligus. Enam program siaran dapat “dimasukkan” secara serentak ke dalam satu kanal TV berlebar pita 8 MHz, dengan kualitas cukup baik. Di samping itu penambahan varian DVB-H (handheld) mampu menyediakan tambahan hingga enam program siaran lagi, khususnya untuk penerimaan bergerak (mobile) dan sangat memungkinkan bagi penambahan siaran-siaran TV baru.

Pada teknologi penyiaran TV digital terdapat dua bagian standarisasi. Bagian pertama ialah standar untuk kompresi dan multiplexing. Dan bagian kedua untuk kode koreksi kesalahan dan sistem transmisi. Sebagian besar standar untuk bagian pertama menggunakan MPEG-2 (Moving Pictures Expert Group-2) untuk kompresi. Pada bagian kedua terdapat sejumlah standar penyiaran TV digital yang saat ini berkembang, yaitu DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) dari Eropa, ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) dari Jepang, ATSC (Advanced Television System Committee) dari Amerika Serikat, T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) dari Korea Selatan, DMB-T (Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial) dari China. Masing-masing standar dan beberapa variannya telah diadopsi oleh sejumlah negara. DVB-T diadopsi oleh semua negara Eropa, sejumlah negara di Asia dan Australia, sedangkan ATSC oleh Amerika Utara, sejumlah negara di Amerika Selatan dan Asia.

Peraturan Tak Memadai

Belum lagi masyarakat menerima manfaat migrasi TV analog ke digital, kini sudah muncul pro-kontra atas ulah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri No. 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar. Peraturan Menteri (Permen) tersebut antara lain mengatur tentang penataan dan persiapan awal migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital.

Lahirnya Permen ini juga memunculkan protes keras dari senayan, di mana Komisi I DPR saat ini sedang membahas revisi atas UU No.32/2002 tentang penyiaran yang di dalamnya akan mengatur sistem penyelengaraan penyiaran digital secara komprehensif. Apalagi permen tersebut memiliki banyak klausul yang bertentangan dengan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, terutama terkait dengan kepemilikan dan frekuensi.

Lagi-lagi pemerintah menelikung keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran dengan tidak melibatkan dalam penyusunan peraturan tersebut. Bahkan dalam Permen itu beberapa hal prinsip bertentangan dengan Undang-undang No. 32/ 2002 tentang Penyiaran, di mana dalam Permen itu akan melahirkan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) yang dapat disebut juga sebagai penyedia jaringan (networking provider) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) yang dapat disebut juga sebagai penyedia konten (content provider) mendapat penetapan langsung dari Pemerintah. Ini artinya, seluruh lembaga penyiaran proses perijinannya di take over langsung oleh Kemenkominfo tanpa keterlibatan KPI.

Menurut penulis, Permen tersebut justru jauh dari diversity of ownership yang dijanjikan pemerintah dan diamanahkan dalam Undang-undang No.32/2002 tentang Penyiaran, karena hanya akan melahirkan monopoli industri penyiaran ‘gaya baru’ yang menghegemoni TV digital Indonesia. Tampaklah pemerintah lebih pro kepentingan konglomerasi media ketimbang kepentingan publik. Mustinya peraturan tersebut tidak cukup dalam bentuk Permen, melainkan didorong masuk dalam pembahasan revisi atau penggantian Undang-undang Penyiaran kedepan yang semangatnya membela kepentingan publik. Semoga.

Related Post

 

Tags: