Oleh: Mohammad Zamroni, Dosen Komunikasi Massa Fakultas Dakwah UIN Jogja dan Komisioner Bid. Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Kabar terbaru berhembus dari senayan. Komisi I DPR saat ini sedang semangat-semangatnya menyusun revisi UU No.32/2002 tentang Penyiaran yang telah berusia hampir genap sepuluh tahun. Tentu usia yang tergolong tidak muda lagi bagi sebagian kalangan yang menilai pentingnya pengaturan sistem penyiaran di Indonesia. Namun toh, sebagian kalangan yang lain justru menilai di usianya itu belum juga memenuhi harapan publik atas keberadaan regulasi penyiaran tersebut dalam mewujudkan sistem penyiaran yang sehat, cerdas, demokratis, dan bermartabat.

Penilaian terakhir tentunya bukan tanpa alasan. Lahirnya regulasi penyiaran ini, bagi pemerintah dimaknai hanya sekedar memenuhi tuntutan keharusan sistem demokratisasi penyiaran di Indonesia. Sehingga upaya pelemahan secara sistematis terhadap keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulatory body yang mengatur sistem penyiaran sudah tampak dalam pembatasan kewenangan dan fungsi lembaga negara independen ini.

Belum lagi, implementasi UU No.32/2002 tentang Penyiaran selama ini tampaknya tersendat-sendat dan nyaris jalan di tempat. Bahwa pada kenyataanya UU Penyiaran ini terdapat sejumlah kekurangan, baik itu menyangkut pasal-pasal karet yang mengandung ketidakpastian maupun absennya pasal-pasal yang mengatur pemanfaatan IT dalam industri penyiaran, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan. Oleh karenanya perubahan atas UU No. 32/2002 tentang Penyiaran sifatnya mendesak. Namun demikian agar perubahannya bisa efektif maka perlu dipertegas pendekatan perubahannya, yakni bersifat integratif misalnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 40/1999 tentang Pers, dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikovergensikan menjadi sebuah Undang-undang atau hanya sekedar menyempurnakan UU Penyiaran agar lebih efektif dalam pelaksanaan.

Pondasi Penting

Pakar hukum dan ahli penyiaran, Amir Effendi Siregar berpendapat, ada tiga pondasi yang penting ditanamkan ketika menyusun Undang-undang khususnya UU Penyiaran yakni konstitusi, universal dan adanya distribusi yang tetap. Kita harus berangkat dari prinsip konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Pancasila kedua dan tiga menginginkan kehidupan yang adil dan beradab serta kesejahteraan. Fundamennya adalah konstitusi dan ini harga mati. Pancasila dan UUD 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis, yang tidak hanya menjamin hak-hak politik dan sipil, tapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu, prinsip universal dalam membangun penyiaran yang demokratis adalah jaminan terhadap freedom of press, speech, dan expression. Dan, ada jaminan terhadap distribusi informasi dan media yang tepat sasaran. Ini diperlukan, karena informasi harus tepat atau sesuai dengan posisi dan tingkat intelektualitas penonton dan pembaca. Dengan demikian, media dapat bersifat fungsional mengangkat kesehatan dan kesejahteraan hidup publik atau masyarakat. Dan pada saat yang sama menjamin kemerdekaan pers.

Beberapa Rekomendasi

Menurut penulis ada beberapa hal yang substansial untuk disempurnakan dan menjadi rekomendasi dalam revisi UU Penyiaran nantinya. Pertama, kejelasan alokasi dan penjatahan kanal (frekwensi) untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Selama ini kanal frekwensi LPP yang diperuntukan TVRI dan RRI seringkali di daerah menjadi perebutan dengan LPK bahkan dengan pemerintah daerah. Kedua, penyederhanaan prosedur dan mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, terutama untuk LPK. Ijin penyelenggaraan LPK seharusnya dibedakan dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), karena lahirnya LPK dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pengelolaan kepentingan komunitas masyarakat. Berbeda jauh dengan LPS yang lebih berorientasi profit.

Ketiga, kejelasan pengaturan tentang pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi untuk kepentingan penyiaran seperti konvergensi media dengan memanfaatkan internet. Sudah banyak Radio Streaming dan TV Online di Internet. Hal ini perlu diatur terutama juga pengawasan isi siaran. Karena selama ini terkesan adanya pembiaran. Keempat, kejelasan tentang pembatasan kepemilkan media penyiaran dan kepemilikan silang yang juga harus memperhatikan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, dan UU No. 5/1999 tentang Monopoli.

Kelima, pemindah-tanganan atau penjualan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain melalui perubahan komposisi kepemilikan saham agar diatur dengan jelas sanksinya. Keenam, kejelasan wewenang dan mekanisme dalam pemberian sanksi atas pelanggaran aspek administrasi maupun aspek pidana.
Ketujuh, kejelasan wewenang dalam memberikan izin baru maupun perpanjangan izin bagi radio dan televisi eksisting. Kedelapan, pengaturan penyelenggaraan penyiaran digital untuk televisi maupun radio.
Kesembilan, penguatan kelembagaan atau wewenang KPI/KPID terkait dengan penyelenggaraan survei kepemirsaan televisi dan survei pendengar radio (rating). Dan kesepuluh, hubungan antara KPI dan KPID sebagai satu kesatuan manajemen organisasi yang terintegrasi.

Dari sekian catatan di atas, sesungguhnya publik hanya berharap bahwa dinamika pelaksanaan penyiaran dan pengaruh globalisasi hanya diarahkan untuk menjaga integritas nasional dan kemajemukan masyarakat serta jati diri bangsa Indonesia yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan keutuhan nasional.* Semoga!

Dimuat pada SKH. Kedaulatan Rakyat edisi Senin 2/4/2012

Related Post

 

Tags: