oleh Faisal Ismail

Ketika kita mulai memasuki fokus pembicaraan tentang pluralisme, suatu hal yang terlebih dalu ingin kita ketahui dan kita pahami adalah apa arti istilah pluralisme itu sendiri. Ini berarti bahwa kita harus mengajukan suatu batasan atau definisi tentang pluralisme itu. Dari situ kita bertolak untuk melakukan kajian dan pembahasan tentang topik penting ini. Pluralisme dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai ”prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari berbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama.” Inilah arti pluralisme yang dipakai dalam tulisan ini. Jadi pluralisme bertumpu pada kemajemukan ras, agama, tradisi, budaya, dan pandangan politik. Unsur-unsur penting ini sering diidentifikasi sebagai alat perekat yang membentuk ikatan emosional-primordial yang kuat di kalangan para anggotanya. Ikatan tersebut acapkali digunakan untuk tujuan-tujuan positif dan menguntungkan, tetapi bisa pula digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk motif-motif yang negatif dan merugikan.

Pluralisme merupakan salah satu gagasan besar dan agenda bersama yang dewasa ini sedang aktual diperbincangkan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi di seluruh dunia, termasuk di negeri ini. Para pakar di negeri ini dari berbagai disiplin ilmu dan para pemerhati yang sangat tertarik dengan ide dan agenda ini selalu berusaha secara aktif untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka baik yang bersifat konseptual akademis maupun yang bersifat praktikal implementatif tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola dan menata sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bercorak pluralistis ini. Sejumlah akademisi dan praktisi yang sangat menaruh kepedulian terhadap pemikiran, gerakan dan penerapan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional. Mereka menuturkan pengalaman mereka yang patut dicermati dan diapresiasi dalam membina kehidupan masyarakat secara langsung. Tujuannya adalah untuk memelihara secara nyata dan konsisten tatanan kehidupan masyarakat yang diliputi oleh suasana keamanan, keharmonisan, keutuhan dan kesatuan bangsa.

Upaya-upaya untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa menuntut perhatian dan kepedulian yang sangat besar dari segenap komponen bangsa. Hal ini sangat terasa ketika terjadi berbagai konflik horisontal-komunal yang berlatar belakang etnik dan keagamaan. Sejumlah konflik sosial merebak di beberapa daerah di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama dan tidak begitu mudah dipadamkan secara tuntas. Berbagai kasus tadi memaksa kita untuk berpikir secara jernih dan logis agar kasus kasus tadi tidak berkelanjutan atau pun terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita perlu belajar secara arif dan bijak dari peristiwa sejarah yang getir dan pahit ini dan ke depan kita dengan penuh kesantunan bertekad untuk tidak lagi terseret ke dalam konflik yang sama. Ke depan kita ingin untuk tidak terjerembab lagi ke dalam jurang yang sama.

Pilar Konstitusionalisme

Semangat pluralisme sesungguhnya telah dipahami dan dihayati secara baik oleh para pendiri republik ini. Semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” (yang tertera pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan salah satu indikator korelatif-substantif ke arah kesejatian makna itu. Para pendiri negara ini sangat menyadari jati diri kebhinnekaan, kemajemukan ataupun pluralitas di kalangan bangsa Indonesia yang tinggal di kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat dilihat sebagai modal kekayaan dan potensi untuk membangun bangsa dan negara yang kuat, maju, aman dan makmur.

Pluralitas agama di kalangan penduduk negeri ini sudah disadari sejak masa awal pembentukan negara ini. Kesadaran bersama itu telah mengantar lahirnya kesepakatan tentang kebebasan beragama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Ini berarti bahwa negara sejak semula mengakui dan memraktikkan sepenuhnya kemerdekaan dan kebebasan beragama sebagai hak asasi bagi setiap warga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan, seperti ibadat, kebaktian dan berbagai aktivitas keagamaan yang lain.

Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki landasan legal konstitusional yang kuat untuk mengelola pluralitas bangsa secara baik dan benar. Landasan legal-konstitusional ini diperkuat lagi dengan budaya bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap ramah, santun, saling menghormati, dan tolong-menolong. Selain itu, keragaman suku bangsa dan budaya diyakini sebagai bagian dari sunatullah (hukum Tuhan) dalam ciptaan-Nya. Pluralitas bangsa semestinya dilihat dengan cara pandang yang kreatif apresiatif-positif dan disikapi dengan langkah-langkah yang dinamis-konstruktif. Dengan cara pandang seperti ini, bangsa ini dapat menjadi kukuh dan maju, atau membentuk kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang indah dan kuat. Sosok kemasyarakatan dan kebangsaan seperti itu yang semestinya menjadi dambaan dan cita-cita kita bersama sebagai suatu bangsa yang besar.

Dalam perspektif Islam, keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Seperti firman Allah dalam Alqur’an: ”Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama Islam …” (QS Al Baqarah: 256). Doktrin Al Qur’an ini sekaligus menjadi landasan teologis yang memberikan kemerdekaan dan kebebasan agama dalam Islam. Umat Islam tidak dibenarkan untuk memaksa komunitas komunitas non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Logikanya: komunitas-komunitas non-Muslim bebas menganut dan melaksanakan agamanya masing-masing sesuai kepercayaan dan ajaran agama masing-masing. Doktrin Al Qur’an ini, pada satu sisi, menjadi landasan etika bagi umat Islam dalam melakukan dakwah (penyiaran agama) dan, pada sisi lain, menjadi landasan etika pergaulan umat Islam dengan komunitas-komunitas agama lain. Tekanan dan paksaan dalam bentuk apa pun (baik fisik maupun psikis, baik terselubung maupun terang-terangan, baik langsung maupun tidak langsung, atau baik secara diam-diam maupun secara terbuka) untuk memaksa komunitas-komunitas non-Muslim agar memeluk agama Islam adalah sama sekali tidak dibenarkan. Karena, secara doktrinal teologis, tekanan dan paksaan demikian pada satu sisi sangat bertentangan dengan doktrin Alqur’an sendiri dan, pada sisi lain, sangat bertentangan dengan prinsip prinsip HAM.

Begitu pula sebaliknya, jika ada upaya-upaya atau gerakan kelompok-kelompok non-Muslim (baik secara tersembuyi maupun secara terbuka, atau baik secara langsung maupun secara tidak langsung) yang ingin mengkonversi umat Islam ke agama mereka adalah merupakan gerakan yang tidak terpuji, tidak pantas dan bertentangan dengan asas kebebasan beragama dan prinsip prinsip hak-hak asasi manusia. Agama, apa pun nama agama itu, tidak pantas dan tidak perlu diperjualbelikan dan dipaksakan kepada seseorang untuk dipeluk, apalagi orang tersebut sudah menganut agama tertentu. Seseorang harus memeluk dan menganut suatu agama harus berdasarkan pertimbangan logika, rasionalitas, akal sehat dan hati nuraninya yang paling dalam. Ringkas kata, seseorang harus beragama berdasarkan suara batinnya yang paling dasar dan paling dalam.

Agama, sudah barang tentu, secara asasi bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemaslahatan bagi kepentingan umat manusia. Sejalan dengan prinsip ini, agama sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang sejati dan fitri. Jika kemudian terjadi pertikaian atau konflik antarkelompok masyarakat agama, sebenarnya hal itu pada dasarnya tidak dikehendaki oleh pihak-pihak pencinta dan penegak perdamaian. Tentu saja segala bentuk perseteruan, pertentangan dan konflik tadi perlu dikaji secara cermat dan seksama agar segera dapat diketahui akar-akar masalah yang menjadi riak-riak pemicunya.

Pertikaian dapat timbul karena berbagai faktor penafsiran hitam putih dan kaku atas teks-teks kitab suci keagamaan dan atau faktor-faktor lain yang dominan, terutama politik dan sosial ekonomi, dalam kehidupan internal dan atau antarumat beragama. Kitab suci bisa sama, akan tetapi pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci itu bisa berbeda-beda di kalangan umat beragama. Ibarat rambut sama hitam, akan tetapi pendapat bisa berbeda-beda.

Kalangan eksklusif akan mempunyai pemahaman dan penafsiran keagamaan yang berbeda dari kelompok inklusif. Ekslusivitas keberagamaan muncul akibat pola pemahaman atau interpretasi teks-teks keagamaan yang dilakukan secara sempit, kaku dan rigid, dan strategi penyiaran agama yang secara ambisius ditujukan kepada orang-orang yang sudah mempunyai identitas agama tertentu. Faktor-faktor ini dapat saling terkait sebagai variabel dan pemicu konflik antarumat beragama. Faktor-faktor internal dan eksternal itu banyak dipengaruhi oleh kemampuan dan cakupan orientasi para penganut agama dalam memahami, mengomunikasikan dan mengimplementasikan idealitas dan realitas pesan-pesan keagamaan yang sifatnya Ilahiah transendental.

Untuk menghindari rigiditas, ekslusivitas, ekstrimitas, dan radikalitas, sudah sepatutnya teks-teks kitab suci agama perlu dipahami secara benar, tepat dan cerdas yang didasarkan pada apresiasi kritis terhadap doktrin teologis. Corak pemahaman seperti ini akan memperlihatkan wawasan keagamaan multikulturalis dan pluralis yang luas, sikap toleran-inklusif dan sikap lapang dada dari suatu kelompok komunitas agama terhadap kelompok-kelompok komunitas agama yang lain. Para penganut agama yang memiliki pemahaman seperti itu tidak mudah melecehkan pihak komunitas agama lain yang memiliki
cakrawala dan sikap keberagamaan yang berbeda. Dari sudut ini, dapat dimengerti jika konflik sosial melibatkan lebih banyak penganut agama dari lapisan bawah. Mereka ini lebih mudah terseret ke dalam ajang pertarungan konflik dengan isu-isu sensitif keagamaan. Mereka lebih mengedepankan emosi ketimbang nalar dalam merespons isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka.

Pendidikan Multikultural

Kualitas pemahaman agama pada masyarakat antara lain tak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal. Tidak ada salahnya jika faktor ini dikaji secara berkelanjutan, sebab pendidikan agama diberikan pada semua jenjang pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak beberapa dasawarsa silam. Dengan demikian, orang yang pernah duduk di bangku pendidikan formal, sedikit atau banyak, pernah mendapat sentuhan, bimbingan dan pendidikan agama. Banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang keagamaan setelah kebijakan pelaksanaan pendidikan agama itu diterapkan oleh pemerintah. Pada dekade 1970-an, denyut kehidupan keagamaan di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup menonjol baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Banyak orang yang semakin sadar untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di rumah rumah ibadat. Banyak orang yang semakin sadar untuk menampakkan sosok identitas keagamaan mereka. Sebagian lainnya mencari perlindungan di balik jubah agama karena mereka tak ingin dianggap ateis, sebuah label yang secara paradoksal bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.

Di kurun waktu 1970-an umat beragama baru saja melewati masa-masa kritis-tertekan yang sangat mencekam setelah sebelumnya berhadapan dengan gerakan kaum komunis yang anti-Tuhan dan anti-agama. Pada masa itu banyak pemuka agama di sejumlah daerah sering mendapat teror dari orang-orang yang anti-agama. Bahkan ada di antara pemuka agama yang menjadi korban pembunuhan gerakan kaum komunis-ateis. Rasa lega mereka alami setelah bangsa ini berhasil menumpas pemberontakan G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965. Menyusul peristiwa tragis ini, pada penghujung tahun 1960-an pemerintah mengangkat guru agama dalam jumlah yang memadai karena kebutuhan yang dirasakan mendesak pada masa itu. Kondisi sosial dan kebijakan itu agaknya turut mempengaruhi peningkatan kesadaran beragama masyarakat pada dekade 70-an. Kesemarakan kehidupan keagamaan di seluruh Tanah Air semakin berkembang pada dasawarsa 1980-an. Jumlah rumah ibadat pada masing-masing komunitas agama di sejumlah daerah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Umat beragama semakin bergairah untuk menampakkan identitas keagamaan mereka. Banyak orang yang terpelajar dan berpendidikan maju memelopori berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan kerja mereka atau di lingkungan pemukiman baru yang banyak dibangun pada masa itu. Motivasi pembangunan yang dikampanyekan oleh pemerintah itu turut menyentuh kehidupan beragama masyarakat secara luas.

Jika agama mempunyai tujuan utama yang luhur, maka demikian pula dengan tujuan pendidikan agama. Pendidikan Islam, misalnya, didefinisikan sebagai ”proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia, untuk beramal di dunia dan meraih hasilnya di akhirat.” Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan  agama  tidak lain merupakan upaya yang terencana untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada para peserta didik agar dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh agama. Tujuan pendidikan agama dapat dirumuskan dengan formulasi yang beragam. Tetapi intinya ialah untuk mengangkat harkat dan martabat hidup manusia berdasarkan nilai-nilai agama. Tujuan itu jelas, bersifat pasti dan tetap. Persoalan yang sering muncul ialah bagaimana mencapai tujuan mulia dan luhur tersebut. Ini terkait dengan banyak hal, antara lain seperti muatan kurikulum, proses pembelajaran, lingkungan sosial, mental keilmuan dan metode evaluasi. Hal-hal semacam itu memerlukan pedoman, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, atau kebijakan dan perencanaan pada tingkat nasional dan lokal.

Pendidikan agama, secara konseptual dan secara operasional, diharapkan dapat merespons kompleksitas masalah masalah sosial yang berkembang dan menonjol pada setiap zaman. Pada masa lalu, umat beragama sering dilanda pertikaian internal karena beberapa masalah kontroversi penafsiran agama dan perbedaan paham keagamaan. Meskipun ketegangan semacam itu kadang-kadang masih mencuat dan muncul ke permukaan, namun dinamika intensitasnya mengalami penurunan yang tajam. Umat menjadi semakin dewasa dan semakin matang dalam berpikir atau semakin cerdas dalam memandang berbagai masalah khilafiah furu’iyah. Dewasa ini, ada pemikiran serius dan upaya strategis yang lebih intens dari berbagai kalangan untuk mengkaji pendidikan agama dalam kaitannya dengan pengembangan semangat pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita.

Titik tekan utamanya adalah pada penerapan ide pluralisme yang dikembangkan sejalan dengan denyut ruh ajaran agama, semangat kesukubangsaan, dan semangat kebudayaan. Ini adalah sesuatu yang positif dan konstruktif. Dikatakan demikian, karena dari aspek normatif, agama memberi sejumlah pedoman dasar untuk menyikapi kemajemukan semacam itu. Dari segi historis, umat beragama telah memiliki berbagai pengalaman yang dapat menyadarkan diri mereka bahwa keharmonisan hidup bersama merupakan suatu keniscayaan yang dapat diupayakan dalam hidup ini. Damai itu indah, sebuah semboyan yang lagi gencar-gencarnya dikampanyekan oleh mereka yang memahami perlunya hidup damai, bebas dari konflik dan bebas dari kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia.

Pendidikan agama dan pendidikan multikultural merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai suatu bangsa. Segenap umat beragama diharapkan mengambil bagian aktif dalam upaya menggapai idealisme luhur ini. Pola pemahaman agama yang kontekstual, manusiawi dan cerdas, pendekatan dialogis-inklusif-humanis perlu dikembangkan dalam membina hubungan antaragama dan hubungan lintas budaya di Tanah Air kita. Di sinilah pentingnya pendidikan multikultural dalam seluruh tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Melalui pendidikan multikultural ini, sikap saling menerima dan menghargai antaretnis, antarumat beragama dan antarbudaya terus kita pupuk dan kita kembangkan dalam mewujudkan kesatuan dalam keragamaan atau keragaman dalam kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini. Dengan cara ini, korelasi positif nasionalisme, konstitusionalisme dan multikulturalisme akan terus tumbuh dan berkembang subur di Tanah Air kita.

Artikel ditulis tahun 2011, diterbitkan dalam buku REPUBLIK BHINNEKA TUNGGAL IKA: MENGURAI ISU-ISU KONFLIK, MULTIKULTURALISME, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA, Oktober 2012.

Related Post

 

Tags: