oleh Faisal Ismail

Islam: Makna, Visi dan Misi

Menurut bahasa, kata Islam berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Jadi karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan manusia. Islam, sebagai agama, diturunkan untuk tujuan mewujudkan salam (keselamatan), kedamaian dan perdamaian. Dengan demikian, segala bentuk terorisme, brutalisme, anarkisme, perusakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim radikal yang mengatasnamakan Islam sebenarnya bertentangan dengan watak dasar, visi dan misi damai Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, hendaknya perlu dipisahkan antara perilaku orang Islam dengan Islam sebagai doktrin. Tidak ada doktrin dalam Islam (juga dalam agama-agama lain), baik secara eksplisit maunpun secara implisit, yang mengajarkan terorisme, brutalisme, anarkisme, perusakan, pembakaran atau pun tindak-tanduk kekerasan lainnya terhadap komunitas, baik yang seagama maupun tidak seagama. Dengan kata lain, terorisme dan segala bentuk tindakan kekerasan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam atau ajaran suatu agama. Islam adalah agama missionary (dakwah) yang, menurut kodrat dan wataknya, harus tersebar, tersiar dan disiarkan oleh para pemeluknya. Dalam menyiarkan Islam, Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an telah menggariskan tata cara, prinsip-prinsip atau metode dakwah yang harus ditempuh oleh umat Islam:

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik (pula).1

Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.2

Dari firman Allah tersebut di atas, jelaslah bahwa upaya-upaya penyiaran Islam oleh umatnya haruslah menempuh cara-cara dakwah yang baik, yaitu dengan cara yang bijaksana, disampaikan dengan cara memberi pelajaran yang baik dan dengan cara berdiskusi (berdialog atau berargumentasi) dengan tata cara yang baik pula. Tidak ada ajaran dalam Islam, baik dalam Alqur’an maupun Sunnah Rasul, yang menyuruh pemeluknya untuk menyiarkan Islam dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Karena Tuhan sendiri benan-benar melarang umat Islam untuk menyiarkan Islam dengan cara-cara paksaan dan kekerasan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dari jalan yang salah.3

Ungkapan “tidak ada paksaan” yang terdapat dalam Al-Qur’an di atas harus diartikan dalam pengertian yang dalam dan luas. Bahwa cara-cara dakwah yang dilakukan oleh umat Islam harus tidak ada motif memaksa, baik itu paksaan secara terang-terangan atau diam-diam, baik itu paksaan secara nyata atau paksaan secara halus dan terselubung. Segala bentuk paksaan dalam penyiaran dan dakwah adalah bertentangan dengan visi dan misi suci agama itu sendiri. Setiap bentuk pemaksaan agama (baik dengan cara halus atau terang-terangan) adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi dan kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ketika terjadi “Fathu Makkah,” Nabi dan para pengikutnya tidak melakukan tindakan balas dendam dan tidak pula memaksa orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab lainnya untuk memeluk agama Islam. Justru para kepala suku masyarakat Arab di jazirah Arab berbondong-bondong datang kepada Nabi dan dengan kesadaran sendiri yang mendalam, mereka menyatakan diri memeluk agama Islam.

Prinsip-prinsip kebebasan beragama ini pulalah yang telah dipraktikkan di Madinah oleh Nabi Muhammad ketika dia meletakkan dasar-dasar kerukunan hidup antara umat Islam, komunitas Yahudi dan komunitas Arab non-Muslim lewat Piagam Madinah yang telah ditandatangani dan disepakati oleh para wakil dari masing-masing kelompok. Piagam Madinah, sebagaimana dikenal dalam sejarah, merupakan suatu piagam atau konstitusi tertulis pertama di dunia yang memuat dasar-dasar toleransi, harmoni dan kebebasan beragama yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama sebenarnya memiliki akar-akar teologis-sosiologis-historis yang sangat kuat dalam struktur ajaran Islam dan menemukan bukti-buktinya yang jelas dan nyata dalam praktik-praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Begitu pula ketika Yerussalem masuk ke dalam kekuasaan Islam, Umar Ibnu Khattab memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan kaum Yahudi dan membiarkan rumah-rumah ibadat (gereja dan sinagog) tetap berfungsi seperti sediakala. Sebagaimana kita lihat, Yerussalem sekarang ini mempunyai rumah-rumah ibadat dari berbagai agama (Islam, Kristen dan Yahudi) yang diwarisi dari sejarah toleransi umat Islam di masa lampau.

Begitu pula, ketika Amru bin Ash berhasil menaklukkan negeri Mesir, tidak terjadi pemaksaan oleh umat Islam kepada penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Keberadaan komunitas Kopti (yang beragama Kristen) di Mesir dewasa ini yang diperlakukan dengan baik dan adil oleh pemerintah dan rakyat Mesir merupakan bukti nyata tentang toleransi umat Islam terhadap kelompok minoritas, dan keadaan ini sebenarnya merupakan kesinambungan dan warisan sejarah toleransi umat Islam di masa lampau. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga membuktikan bahwa Islam disiarkan dengan cara-cara yang santun, bijak, arif, persuasif dan damai. Hal ini secara jelas dapat dilihat, misalnya, dari cara-cara dakwah yang ditempuh oleh Wali Songo yang menggunakan pendekatan kultural edukatif dalam dakwah mereka. Candi-candi Hindu (Prambanan) dan candi Budha (Borobudur) tetap utuh dan tidak dihancurkan oleh umat Islam ketika Islam datang dan tersebar di Jawa. Ini berarti bahwa Islam di Indonesia disiarkan dengan cara-cara persuasif dan tidak menggunakan cara-cara radikal konfrontatif, cara-cara kekerasan atau dengan jalan perang.

Beberapa Ide untuk Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama

Sudah sejak lama para ahli ilmu perbandingan agama dan para pemikir keagamaan menggagas cara-cara untuk menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pemikiran ini dipandang sangat penting karena masalah agama, kapan dan di mana pun di dunia ini, adalah merupakan salah satu masalah yang teramat peka dalam kehidupan manusia. Ketersinggungan terhadap sensitivitas emosi keagamaan sudah barang tentu akan menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan dan bahkan bisa menyulut konflik yang sengit antarpemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Ada beberapa gagasan, cara atau jalan yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Gagasan-gagasan yang diontarkan oleh para pemikir di bidang keagamaan dan para ahli perbandingan agama untuk merukunkan antarkelompok pemeluk agama dapat dirangkum sebagai berikut.4

Pertama, dengan jalan sinkretisme. Paham ini berkeyakinman bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dari manifestasi dan keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudra yang satu. Aliran sinkretisme ini disebut pula pan-theisme, pan-kosmisme, universlisme, atau theopanisme. Maksud dari istilah-istilah ini adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) adalah alam (kosmos). Salah seorang juru bicara sinikretisme yang terkenal di Asia adalah S. Radhaknishnan, seorang ahli pikir India. Jalan sinkretisme yang ditawarkan di atas, menurut Profesor Mukti Ali, tidak dapat diterima sebab menurut konsepsi ajaran Islam, misalnya, Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis batas pemisah, sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi. Pandangan ini menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran agamanya sendiri dalam rangka konfrontasinya dengan agama-agama lain. Tokohnya yang terkenal adalah W. E. Hocking, yang berpendapat bahwa semua agama sama saja. Obsesi Hocking yang menonjol adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara agama-agama yang terdapat di dunia ini, dan bagaimana dengan cara rekonsepsi tadi dapat terpenuhi rasa kebutuhan akan adanya satu agama dunia. Dengan demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung unsur-unsur dari berbagai agama. Misalnya, kandungan itu bisa berupa ajaran kasih sayang dari agama Kristen, pengertian tentang kemuliaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari ajaran Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, akan tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur dari agama-agama lain. Mukti Ali berpendapat, cara kedua ini pun tidak bisa diterima karena dengan menempuh cara itu agama tak ubahnya hanya merupakan produk pemikiran manusia semata. Padahal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal pikiran yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama- agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan dengan menggunakan cara sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama orang lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama orang lain tadi harus diganti dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup antarumat beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Akan halnya cara keempat ini, Mukti Ali juga tidak dapat menerima karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu menurut kodratnya adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Pluralitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas masyarakat itu sendiri. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi sebaliknya justu intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi. Karena cara-cara tersebut akan mendorong seseorang atau sekelompok orang berupaya keras dengan segala cara (entah cara yang baik atau yang tidak baik) untuk menarik orang-orang lain menganut agama yang ia peluk.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan (agree in disagreement). Gagasan ini menekankan bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang baik. Walaupun demikian, ia mengakui antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan saling menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok pemeluk agama yang lain. Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina dan mengembangkan toleransi, harmoni dan kerukunan hidup antarumat beragama, terutama di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat majemuk.

Setiap pemeluk agama hendaknya meyakini seutuhnya dan mempercayai sepenuhnya kebenaran agama yang dipeluknya. Sikap demikian adalah sikap yang wajar dan logis. Kalau ia tidak meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya, ia telah berbuat “bodoh” terhadap agama yang dianutnya itu. Keyakinan akan kebenaran agama yang dipeluknya ini tidak membuatnya bersikap ekslusif, akan tetapi justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping –tentu saja– menyadari adanya persamaan–persamaan dengan agama yang dipeluk penganut agama lain terutama yang berkaitan dengan ajaran kemasyarakatan. Sikap seperti ini akan rnembawa kepada terciptanya sikap ”setuju dalam perbedaan” yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Indonesia: Sosok Masyakarat Majemuk

Setelah memahami doktrin Islam tentang kerukunan antarumat beragama dan contoh-contoh riil yang terjadi dalam sejarah Islam serta beberapa pemikiran dari para ahli untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, kita coba sekarang untuk melihat kondisi di Tanah Air kita sendiri. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik karena ia menyimpan akar-akar keberagaman dalam hal agama, etnis, seni, tradisi, budaya, pandangan dan cara hidup. Sosok keberagaman yang indah ini, dengan latar belakang mosaik-mosaik yang memiliki ciri-ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” yang dipakai oleh bangsa Indonesia jelas mempertegas pengakuan adanya “kesatuan dalam keberagaman atau keragaman dalam kesatuan” dalam seluruh spektrum kehidupan kebangsaan kita. Pluralitas kehidupan bangsa Indonesia sudah sejak lama menjadi bahan kajian para ahli antropologi, sosiologi, histori dan para pakar lainnya. Hildred Geertz menggambarkan keberagaman kehidupan bangsa Indonesia sebagai berikut:

Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang benbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai … hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.5

Sejauh menyangkut agama, ada enam agama yang telah dikelola secara resmi oleh pemerintah (negara). Pengelolaan secara resmi ini direalisasikan dalam bentuk teknis administratif penanganan urusan agama-agama tersebut di bawah naungan Kementerian Agama. Kelima agama tersebut adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Kementerian Agama atau pemerintah tentu saja hanya bertugas sebatas mengelola pembinaan kehidupan keagamaan dan umat beragama dari masing-masing agama ini, dan tidak berhak atau pun tidak berwenang untuk mencampuri urusan akidah dan ibadat dari masing-masing agama tersebut. Karena urusan akidah dan ibadat merupakan urusan interen dari masing-masing agama sesuai dengan ajaran kitab suci masing-masing. Doktrin akidah dan ibadat terlalu suci dan sakral untuk diurus atau diintervensi oleh negara (pemerintah) dan lembaga-lembaga duniawi lainnya karena kedua doktrin ini dipercayai oleh para pemeluknya sebagai doktrin Ilahiah yang transendental.

Dengan demikian, tugas penting dan fungsi pokok Kementerian Agama (pemerintah) antara lain adalah membina dan memelihara serta mengembangkan terciptanya toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama ini tentu saja bukan hanya merupakan tugas Kementerian Agama, akan tetapi juga merupakan tugas semua pihak, terutama masing-masing kelompok dari umat beragama itu. Setiap kelompok umat beragama (termasuk agama yang tidak dikelola secara resmi oleh pemerintah) juga ikut bertanggung jawab atas terciptanya toleransi dan terwujudnya kerukunan hidup antarumat beragama di Tanah Air.

Kebijakan Pembangunan Agama

Sebagaimana dikatakan di atas, Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang menyimpan berbagai warna dan panorama kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan yang positif dan konstruktif apabila diarahkan secara positif dan konstruktif pula. Sebaliknya, pada sisi lain, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan yang negatif dan destruktif apabila tidak diarahkan secara positif. Situasi semacam ini sangat disadari oleh Para Pendiri (founding fathers) Republik ini. Itulah sebabnya, Para Pendiri Republik ini –setelah melalui perdebatan konstitusional yang panjang– tidak mendirikan negara Indonesia menjadi negara agama, tetapi sepakat memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya terkenal sebagai “negara Pancasila.” Ia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokratis.

Sejauh menyangkut agama, negara telah meletakkan dasar-dasar konstitusional yang kuat dengan memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap penduduk dan setiap kelompok pemeluk agama untuk menjalankan akidah dan ibadat agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Tak ada pembatasan dan pengekangan terhadap setiap warga negara untuk melaksanakan doktrin akidah dan ibadat agamanya masing- masing karena kebebasan agama merupakan hak asasi yang sangat fundamental bagi setiap warga negara di republik ini. Negara benar-benar memberikan kebebasan berakidah, beribadat dan beragama sesuai agama yang dipeluk oleh setiap warga negara. Hal ini secara jelas dan tegas telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemerintah tidak saja menaruh perhatian terhadap kebebasan beragama di Tanah Air, akan tetapi juga sangat menaruh perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama ini telah menjadi kebijakan nasional yang (pernah) dimasukkan dalam GBHN. Sebagaimana dalam GBHN-GBHN sebelumnya, GBHN 1993 tetap memberikan perhatian penting terhadap bidang agama dan pembinaan kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Secara jelas tujuan tersebut diarahkan untuk:

Tercapainya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.6

Tujuan penting di atas dipertegas kembali dalam Bab IV GBHN 1993 ketika membicarakan secara khusus tentang kebijakan dan sasaran pembangunan lima tahun keenam. Sasaran pembangunan lima tahun keenam di bidang agama (terkait di dalamnya pembinaan dan pengembangan kerukunan hidup antarumat beragama) dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dinyatakan sebagai berikut:

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat dan di sekolah, bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadat masing-masing.7

Kerukunan Sebagai Prasyarat Pembangunan

Berangkat dari tujuan pokok yang telah digariskan dalam GBHN 1993 sebagaimana disebutkan di atas, kita berpendapat bahwa sedikit pun tidak dapat disangkal bahwa keharmonisan, toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis. Tanpa adanya toleransi dan kerukunan hidup, hubungan antarumat beragama akan menjadi rawan dan mudah terganggu, dan gangguan ini akan mengakibatkan terjadinya instabilitas dalam kehidupan sosial politik yang tentunya tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kasus yang terjadi di Timor Timur (ketika masih bergabung dengan Indonesia) dan disusul kemudian dengan kerusuhan di Situbondo (September 1996) dapat ditunjuk sebagai dua contoh yang aktual. Kedua rangkaian kasus itu, sebagaimana diketahui bersama, telah mengakibatkan hubungan antarumat beragama menjadi kurang/tidak harmonis. Kasus Timor Timur telah sempat mengganggu hubungan umat Islam dan umat Katolik, sedang kasus Situbondo mengakibatkan terganggunya hubungan umat Kristen dan umat Islam.

Dalam peristiwa yang pertama, antara lain terjadi pembakaran masjid oleh sekelompok umat Katolik, sedang dalam kasus yang kedua, antara lain terjadi pembakaran gereja oleh sekelompok umat Islam. Kita tentu merasa prihatin dengan terjadinya kedua peristiwa tersebut. Tetapi kita juga perlu bersyukur bahwa kedua kasus tadi, dengan mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, telah terselesaikan secara bijak. Kejadian seperti ini tentunya sama sekali tidak kita inginkan, dan kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Kita harus melihat kedua kasus tersebut di atas dengan mata yang jeli, hati yang bening dan pikiran yang jernih. Dengan penglihatan semacam ini, kita akan sampai pada suatu pemahaman bahwa terjadinya kasus-kasus tadi lebih disebabkan oleh faktor-faktor sosial budaya, ekonomi dan politik dan bukan oleh faktor doktrinal-ritual-teologis. Karena doktrin-doktrin setiap agama, termasuk Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik), sama sekali tidak mengajarkan untuk mengusik dan mengganggu, apalagi merusak, kehidupan dan harta benda umat agama lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, kita sudah barang tentu tidak menginginkan terjadinya (dan terulangnya) kasus-kasus seperti disebut di atas. Dilihat dari perspektif hubungan antarumat beragama yang lebih jauh ke masa depan, barangkali kasus Timor Timur (sebelum memisahkan diri dari Indonesia) dan Situbondo mengandung hikmah tersembunyi (blessing in disguise). Kedua kasus ini barangkali menyadarkan dan mengajarkan kepada kita semua agar lebih bersikap dewasa, lebih toleran dan lebih arif dalam menjalani hidup berdampingan secara damai antarkelompok umat beragama. Kita mendapatkan pembelajaran untuk lebih mengerti adanya pluralitas agama di Tanah Air kita, yang atas dasar pengertian itu kita saling mengakui dan menghormati hak hidup dan karakteristik kehidupan kelompok-kelompok umat beragama yang berbeda-beda. Kita pun belajar untuk lebih memahami secara arif dan bijaksana tentang adanya kemajemukan umat beragama di Tanah Air, dan kemajemukan ini tidak perlu menjadi penghalang atau kendala bagi seluruh lapisan komponen bangsa Indonesia untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas, unitas dan integritas nasional.

Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia

Dewasa ini seluruh bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan program-program pembangunan di segala bidang. Keadaan ini sudah pasti memerlukan adanya stabilitas yang dinamis di segala bidang termasuk dalam hubungan antarumat beragama. Intoleransi dan ketidakrukunan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain akan ikut mengakibatkan terjadinya gangguan dan instabilitas dalam kehidupan sosial politik di Tanah Air. Tepat sekali apabila Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama periode 1973-1978) menyerukan perlunya diciptakan tiga kerukunan, yaitu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan internal umat beragama masing- masing. Terciptanya dan terbinanya ketiga kerukunan tadi sudah pasti akan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap lancarnya pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Menteri Agama H. Munawir Sjadzali MA (pengganti Alamsyah Ratu Perwiranegara) juga menaruh perhatian besar terhadap pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama. Menurut Munawir, kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia bukan lagi merupakan pilihan, akan tetapi sudah merupakan suatu keharusan. Dalam pandangan Munawir, masuknya agama– agama ke Indonesia berjalan dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Cara pandang ini dikaitkan oleh Munawir kepada tiga faktor. Pertama, semua agama yang masuk ke Indonesia tidak melalui kekerasan militer atau senjata sehingga tidak ada satu agama pun yang merasa menang atau kalah. Pihak yang kalah biasanya menunggu kesempatan untuk menumbangkan pihak yang menang. Kedua, karena agama-agama yang masuk ke Indonesia ini berlangsung secara damai, maka tidak ada pemutusan batin terhadap kehidupan kultural lama; oleh karena itu, mau tidak mau saling mengakomodasi. Ketiga, temperamen bangsa Indonesia tidak panas. Tidak ada penindasan agama seperti terjadi di Eropa dulu, bahkan agama di Indonesia menjadi motor penggerak revolusi. Agama menjadi faktor yang memenangkan perjuangan bangsa Indonesia melawan ketidakadilan dan kezaliman penjajah.8 Berpegang pada tesis ini, Munawir berlogika bahwa agama-agama di Indonesia yang telah berhasil dijadikan motor penggerak dalam mencapai kemerdekaan bangsa, dapat pula dijadikan motor penggerak dalam memacu gerak laju pelaksanaan pembangunan di Indonesia.9

Adalah suatu kebijakan yang sangat tepat bahwa persoalan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia sudah sejak awal mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa mantapnya toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan kerukunan dan integrasi nasional. Terciptanya kerukunan naslonal sudah barang tentu sangat penting bagi terlaksananya secara berkesinambungan program-program pembangunan nasional. Sebaliknya, setiap bentuk ketidakrukunan, ketidakharmonisan dan intoleransi antarumat beragama akan mengakibatkan adanya gangguan-gangguan terhadap stabilltas nasional yang, pada gilirannya, akan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Dalam rangka membina dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama, pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Tarmizi Taher yang menggantikan Munawir Sjadzali) telah mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama. Sudah barang tentu persoalan-persoalan ini perlu disadari dan diantisipasi oleh setiap komunitas agama agar kerawanan tersebut dapat dihindari dan dicegah sedini mungkin. Masalah-masalah rentan yang bisa menimbulkan kerawanan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pendirian tempat ibadat. Tempat ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi karena, misalnya, pendirian rumah ibadat dari kelompok agama tertentu tidak didukung oleh jumlah minimal pengguna rumah ibadat tersebut dan tidak mendapat persetujuan yang semestinya dari masyarakat setempat yang berbeda keyakinan atau agama dengan kelompok yang akan mendirikan rumah ibadat itu.
  2. Penyiaran agama. Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun melalui media elektronika serta media lain, dapat menimbulkan ketidakrukunan antarumat beragama. Lebih-lebih jika penyiaran agama itu ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah memeluk agama tertentu.
  3. Bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri untuk kepentingan penyiaran dan pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan materi/finansial maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antarumat beragama.
  4. Perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama (yang pada mulanya bersifat pribadi) bisa menimbulkan konflik antarkeluarga dan tidak jarang dapat pula mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama. Lebih-lebih apabila masalahnya menyangkut hukum perkawinan, hak asuh anak (bila terjadi perceraian), harta benda hasil perkawinan, warisan, dan sebagainya.
  5. Perayaan hari besar keagamaan. Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh suatu komunitas agama dan kurang/tidak mempertimbangkan kondisi psikologis, situasi sosial budaya dan lingkungan keagamaan masyarakat setempat yang berbeda agama dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerentanan dan kerawanan hubungan antarumat beragama.
  6. Penodaan agama. Pelecehkan atau penodaan oleh seseorang atau sekelompok penganut agama terhadap kitab suci, nabi, ajaran dan pemeluk agama lain dapat menyulut emosi dan membakar sensitivitas keagamaan yang berakibat terjadinya titik-titik rentan dan letupan ketidakrukunan antarumat beragama.
  7. Kegiatan aliran sempalan. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran suatu agama dapat menimbulkan kerawanan, baik di kalangan internal umat beragama maupun di kalangan antarumat beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat eksklusif dan mengajukan klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau paham-paham keagamaan yang mereka anut secara berlebihan. Sikap demikian dapat menimbulkan kerawanan, ketidakakuran dan ketidakrukunan hubungan internal umat beragama atau hubungan antarumat beragama.
  8. Aspek-aspek non-agama. Aspek-aspek non-agama yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kerawanan hubungan antarumat beragama bisa berupa kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, faktor politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang/tidak mempertimbangkan nilai dan etika agama dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala nasional atau pun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.10

Karena luasnya cakupan pembahasan, tidak semua hal yang menyebabkan terjadinya kerawanan hubungan antarumat beragama akan dibicarakan di sini. Kita hendak memfokuskan diri pada salah satu penyebab terjadinya ketidakrukunan antarumat beragama, yaitu yang terkait dengan penyiaran agama yang ditujukan oleh suatu kelompok pemeluk agama yang satu kepada kelompok pemeluk agama yang lain. Dalam hubungan ini, Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara mengeluarkan Surat Keputusan No. 70/1978 yang berisi pedoman tentang tata cara penyiaran agama. Pertimbangan-pertimbangan pokok yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan ini adalah:

  1. Bahwa kerukunan hidup antarumat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional.
  2. Bahwa dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pembangunan dan penyiaran agama.11

Surat Keputusan Menteri Agama itu mengandung butir-butir pedoman yang cukup komprehensif dan rinci tentang bagaimana suatu agama sebaiknya disiarkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak pluralistik. Dengan kata lain, Surat Keputusan tersebut mengandung butir-butir etika penyiaran agama yang harus dipegangi dan dipedomani oleh setiap kelompok pemeluk agama dalam menyebarkan dan menyiarkan agamanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun butir- butir penting tujuan dan pedoman penyiaran agama yang terkandung dalam Surat Keputusan Menteri Agama tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan hidup antarumat beragama, pengembangan dan penyiaran agama harus dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo sliro, saling menghargai dan hormat menghormati antarumat beragama sesuai dengan jiwa Pancasila.
  2. Penyiaran agama: a) Tidak dibenarkan menggunakan bujukan pemberian materi, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama. b) Tidak dibenarkan menggunakan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.
  3. Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua menimbulkan tenganggunya kerukunan hidup antarumat beragama, maka akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Seluruh aparat Kementerian Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan sela1u mengadakan konsultasi, koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.12

Surat Keputusan Menteri Agama di atas sudah seharusnya mendapat sambutan dan tanggapan yang positif dari semua pihak, terutama dari para pemuka agama dari masing-masing agama, karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang baik, mulia dan luhur dalam rangka membina kerukunan antarumat beragama. Sudah seharusnya pula setiap kelompok agama dengan kesadaran teologis memiliki kewajiban moral dan etis untuk melaksanakan butir-butir pedoman tadi dengan rasa kejujuran dan ketulusan jiwa. Dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada Tuhan, masing-masing kelompok pemeluk agama harus memikul tanggung jawab untuk merealisasikan etika penyiaran agama tadi secara murni dan konsisten. Adalah tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya apabila ada seseorang atau sekelompok umat beragama menyalahi atau melanggar butir-butir pedoman etika penyiaran agama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu.

Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat

Selain etika dan pedoman pengaturan masalah penyiaran agama, pemerintah dalam upaya kebijakannya membina dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama memberikan perhatian juga secara serius terhadap pengaturan pembangunan rumah-rumah ibadat. Untuk kepentingan ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 01/Ber/mdn-mag/1969. Dalam SKB ini diatur secara jelas bahwa:

  1. Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
  2. Kepala daerah atau pejabat yang mendapat kuasa tadi dapat mengeluarkan izin setelah mempertimbangkan: a) pendapat Kepala Perwakilan Kementerian Agama setempat; b) planologi; dan c) kondisi dan keadaan setempat.
  3. Apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi- organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.13

Sesuai butir-butir ketentuan SKB tersebut, kepala daerah diminta segera melakukan penyelesaian apabila timbul perselisihan atau pertentangan antarpemeluk agama yang disebabkan oleh rencana pembangunan rumah ibadat oleh sekelompok komunitas agama. Jika masalahnya berkembang dan menimbulkan tindak pidana, maka persoalannya hendaknya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara hukum.14 Secara umum, SKB tersebut ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing umat beragama, walaupun di beberapa tempat terjadi permasalahan-permasalahan antara kalangan Muslim dan kalangan Kristen. Akibatnya, muncullah keberatan-keberatan dan protes, bahkan penolakan dan penentangan, dari kelompok komunitas agama tertentu (dalam hal ini biasanya kalangan Muslim) terhadap kelompok agama lain (dalam hal ini biasanya kalangan Kristiani) atau sebaliknya. Biasanya, protes dari pihak Muslim terhadap pihak Kristen atau sebaliknya disebabkan oleh belum adanya izin dari masyarakat setempat untuk mendirikan tempat ibadat.

Dalam wacana yang berkembang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul desakan agar mencabut SKB tentang aturan pendirian rumah ibadat ini dicabut. Kalangan Kristen melihat SKB tadi sebagai suatu pembatasan yang kurang tepat dipandang dari perspektif kebebasan beragama dan HAM. Sebaliknya, kalangan Muslim tetap mempertahankannya sebagai aturan main dalam hubungannya dengan pembangunan rumah ibadat agar tidak terjadi bentrokan antarumat beragama. Kalangan Muslim menekankan agar SKB tersebut jangan hanya dilihat dalam konteks Jawa, misalnya, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi harus dilihat juga dalam perspektif nasional yang lebih luas. Menurut kalangan Muslim, di daerah-daerah yang berpenduduk mayoritas Kristen seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, SKB itu juga berlaku sama bagi umat Islam. Artinya, kalangan Muslim juga harus memperoleh izin untuk mendirikan rumah ibadat (masjid) di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Kristen. Kalangan Muslim melihat SKB itu ibarat aturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku umum, berlaku kepada siapa saja dan di mana saja, yang perlu dipatuhi secara bersama-sama.

SKB no. 01/Ber/mdn-mag/1969 di atas akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat. Bab IV pasal 13 menjelaskan bahwa: (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa; (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan [dengan memperhatikan] batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Selanjutnya, pasal 14 merinci tentang prosedur dan tata cara pendirian rumah ibadat yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap komunitas agama agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan perselisihan antarumat beragama dalam praktik pendirian rumah ibadat di lapangan. Menurut pasal 14, prosedur dan tata cara pembangunan atau pendirian rumah ibadat itu secara eksplisit diatur sebagai berikut:

  1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3; (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; (d) rekomendasi tertulis dari FKUB [Forum Kerukunan Umat Beragama] kabupaten/kota.
  3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15 menetapkan bahwa rekomendasi dari FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Melengkapi poin-poin ketentuan tersebut, pasal 16 mengatur bahwa: (1) permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB (izin mendirikan bangunan) rumah ibadat; (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. Lebih jauh, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memilki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Selain butir-butir ketentuan penting seperti diatur di atas, Peraturan Bersama Menag dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2006 Bab V pasal 18 mengatur pula tentang prosedur dan tata cara pemberian izin sementara pemanfaatan bagunan-gedung- bukan-rumah-ibadat untuk digunakan sebagai rumah ibadat. Prosedur dan ketentuan-ketentuan tata caranya diatur sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: a) laik fungsi, dan b) pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
  2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
  3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, meliputi: (a) izin tertulis pemilik bangunan; (b) rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa; (c) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan (d) pelaporan tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Ketentuan-ketentuan penting di atas dirinci dan dipertegas lagi dalam pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 menyatakan bahwa: (1) Surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota tentang pemanfaatan bangunan-gedung-bukan- rumah-ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota; (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan-gedung- bukan-rumah-ibadat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Terkait dengan poin-poin ketentuan ini, pasal 19 mengatur bahwa: (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dapat dilimpahkan kepada camat; (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa di lapangan akan terjadi perselisihan antara dua komunitas agama terkait dengan pendirian rumah ibadat atau pemanfaatan bangunan-gedung- bukan-rumah-ibadat sebagai rumah ibadat. Oleh karena itu, Peraturan Bersama Menag dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2006 juga telah mengatur secara tegas dan jelas untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi sebagaimana tertera dalam Bab VI pasal 21 dan pasal 22. Pasal 21 mengatur bahwa: (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB kabupaten/kota; (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimna dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 ini dibingkai dengan rambu- rambu aturan dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Poin-poin aturan main dan ketentuan penting di atas masih dibingkai lagi dengan rambu-rambu ketentuan lain yang lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri itu. Hal ini dapat ditengarai dalam Bab VII pasal 23 dan pasal 24. Pasal 23 menyatakan bahwa: (1) Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat; (2) bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat, lurah/kepala desa dan instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.

Melengkapi dan memperkuat ketentuan-ketentuan pasal 23 di atas, pasal 24 menegaskan bahwa: (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumahibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan, masing-masing pada bulan Januari danJuli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Kita yakin bahwa poin-poin ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadat, pemanfaatan gedung-bukan-rumah- ibadat sebaga rumah ibadat, tata cara penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat dan sistem pelaporan tentang pelaksanaan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menang dan Mendagri no. 9/2006 dan no. 8/2009 itu sudah sangat memadai, bahkan sangat ideal dan sekaligus aplikatif. Peraturan Bersama itu sudah secara komprehensif mencerminkan aspirasi semua komunitas agama di Indonesia. Jika poin-poin aturan main itu dilaksanakan oleh semua komunitas agama dalam mendirikan rumah ibadat baik di pusat maupun di daerah-daerah, kita yakin tidak akan ada gesekan dan perselisihan antarumat beragama di seluruh Tanah Air. Perselisihan dan konflik muncul kalau poin-poin aturan main dan ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadat atau pemanfaatan bangunan gedung-bukan-rumah-ibadat sebagai rumah ibadat itu dilanggar oleh komunitas agama tertentu sehingga menimbulkan reaksi dari kelompok agama lain. Ha-hal inilah yang harus kita cegah agar jangan sampai terjadi sehingga persaudaraan, kerukunan, toleransi dan harmoni antarumat beragama di seluruh Tanah Air tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.Terpeliharanya kerukunan antarumat beragama akan menjadi landasan dan kontribusi besar bagi terciptanya kerukunan dan integrasi nasional.

Mengambil Pelajaran dari Konflik

Sebelumnya perlu dicatat bahwa hubungan tidak akur lebih banyak terjadi antara kalangan Muslim dengan Kristen ketimbang dengan kelompok-kelompok umat beragama lain di Tanah Air ini. Pada tahun 1960-an, karya-karya polemik yang ditulis oleh beberapa pengarang Muslim banyak bermunculan. Tema pokoknya berkisar pada ’serangan’ sementara pengarang Muslim atas ajaran Trinitas Kristen. Sebagai pembelaan, para pengarang Kristen mempertahankan posisi teologis mereka. Lebih jauh, menyusul isu terjadinya Kristenisasi pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965, kalangan Muslim bersikap cukup keras terhadap kalangan Kristiani. Sebuah gereja di Meulaboh (Aceh) dan Makassar, misalnya, dibakar oleh sekelompok Muslim. Kalangan

Muslim juga menolak rencana penyelenggaraan Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia yang akan dilaksanakan di Indonesia yang, menurut kalangan Muslim, tidak tepat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Situasi seperti ini tentunya kurang menguntungkan bagi pengembangan keharmonisan dan kerukunan antara hubungan Muslim dan Kristen. Sangat melegakan hati karena situasi tersebut akhirnya dapat diakhiri berkat kesadaran masing-masing pihak dan berkat upaya pemerintah yang sangat menaruh perhatian terhadap penegakan ketertiban, keamanan dan perdamaian.

Dalam dua-tiga tahun terakhir di penghujung tahun 2000 ini terjadi lagi beberapa konflik antara kalangan Muslim dan Kristen di beberapa daerah di Tanah Air yang mengakibatkan munculnya serangkaian gangguan terhadap kerukunan dan keharmonisan yang sebelumnya berlangsung dengan baik. Konflik-konflik ini dapat disebut misalnya konflik di Timor Timur (ketika masih bergabung dengan Indonesia), konflik di Situbondo, konflik di Ambon dan Maluku Utara serta konflik di Poso yang kesemuanya melibatkan Muslim dan Kristen. Konflik-konflik ini pada awalnya lebih disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kelompok-kelompok masyarakat tadi menggunakan isu agama sebagai label atau simbol untuk memperkuat solidaritas kelompok. Dengan kata lain, mereka menggunakan sensitivitas agama dalam rangka menyulut emosi massa untuk menggalang dan memperkuat solidaritas kelompok.

Sentimen-sentimen etnisitas juga ikut mempertajam dan menyumbang dalam memperbesar eskalasi konflik. Ringkas kata, konflik-konflik ini lantas berdimensi sangat kompleks dan bermotif SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Konflik-konflik sosial dan antaretnis lainnya terjadi di Pontianak, Aceh dan beberapa tempat lain yang menambah deretan konflik yang terjadi di Tanah Air akhir-akhir ini. Ambil saja konflik Ambon yang meletus pada awal Januari 1999 sebagai contoh. Dari penelitian para pakar, salah satu penyebab kasus Ambon bermula dari masalah kesenjangan sosial ekonomi. Orang-orang pendatang (etnis Bugis, Buton dan Makassar, BBM), yang beragama Islam dan dikenal sebagai para pekerja keras dan sukses, menikmati taraf kehidupan dan ekonomi yang jauh lebih baik daripada penduduk Ambon yang mayoritas beragama Kristen. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial dari masyarakat Ambon terhadap etnis BBM tadi. Akumulasi kecemburuan dan kesenjangan sosial ini, karena dipicu oleh rebutan lahan bisnis, akhirnya meletus menjadi konflik antaretnis. Konflik antaretnis ini dalam perkembangannya menggunakan simbol, label dan sensitivitas agama untuk memperkuat solidaritas kelompok yang menyebabkan kedua belah pihak semakin agresif dan brutal. Maka muncullah kelompok merah (Kristen) dan kelompok putih (Muslim) saling berhadapan dalam konflik berdarah ini yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Konflik ini telah diwarnai pula dengan pembakaran rumah-rumah ibadat oleh kedua belah pihak, suatu hal yang sangat tidak terpuji dipandang dari sudut moral, etika, hukum, HAM dan agama.

Karena simbol, label dan sensitivitas keagamaan telah dipakai, maka solidaritas dan agresivitas kelompok semakin mengeras dan meluas dengan diwarnai brutalitas yang semakin menggelegar. Keadaan demikian mendorong Pasukan Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama’ah (Islam) yang jauh bermarkas di Jawa mengambil bagian aktif dalam konflik di Ambon ini. Hal ini sebenarnya tidak diharapkan karena membuat keadaan semakin memperihatinkan dan eskalasi konflik semakin tajam, meluas dan berkepanjangan serta menyulitkan aparat keamanan dalam menegakkan ketertiban dan perdamaian. Banyak kalangan yang menginginkan agar Laskar Jihad ini ditarik dari Ambon untuk meredakan konflik di sana. Namun keinginan dan himbauan ini tidak segera menjadi kenyataan. Jauh sebelum itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga menyerukan kepada aparat keamanan agar mencegah Laskar Jihad untuk memasuki Ambon dan Presiden meminta kepada aparat untuk menangkap mereka jika diketahui mereka membawa senjata tajam saat hendak memasuki Ambon itu.

Sudah pasti konflik Ambon yang telah berlangsung selama dua tahun ini, sebagaimana konflik-konflik lain, telah menimbulkan gangguan sangat serius terhadap sendi-sendi kerukunan sosial dan tatanan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Menaruh perhatian secara serius terhadap persoalan ini, Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan beberapa bulan lalu telah mengambil inisiatif dengan mengundang tokoh-tokoh Muslim dan Krsiten Ambon datang dan bertemu di Jakarta untuk mendiskusikan cara-cara bagaimana mengakhiri konflik. Pertemuan tersebut menghasilkan seruan dan kesepakatan antara mereka untuk segera menghentikan konflik di Ambon. Namun massa di tingkat akar rumput masih tetap terlibat dalam konflik sehingga seruan dan kesepakatan antara tokoh-tokoh Kristen dan Muslim itu tidak mempunyai efek sebagaimana yang mereka harapkan bersama.

Karena situasi konflik belum menunjukkan adanya tanda- tanda mereda, maka beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat sipil dengan tujuan untuk segera menanggulangi konflik di Ambon dan Maluku Utara ini. Hasilnya cukup positif. Konflik di daerah tersebut dapat diredam sehingga keadaannya dapat dikendalikan, walaupun kadang-kadang riak-riak konflik dalam skala kecil masih juga terjadi. Bagaimana pun, konflik Ambon dan Maluku Utara ini (dan konflik-konflik di daerah- daerah lain) hendaknya bisa dicari solusinya agar rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik bisa segera dicapai sehingga tatanan kehidupan dan ketertiban dapat berjalan normal kembali dan begitu pula format administrasi serta roda pemerintahan setempat dapat berjalan secara normal dan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pilar- pilar kerukunan sosial, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan nasional dapat dibangun kembali secara kukuh dan kuat yang pada gilirannya akan memperkuat pula sendi-sendi integrasi nasional. Dengan demikian pula, malapetaka besar yang akan menimpa bangsa ini yang berupa disintegrasi bangsa dan disintegrasi nasional dapat dicegah dan dihindari.

Semua kelompok umat beragama yang ada di Indonesia, tanpa kecuali, terutama komunitas Muslim dan komunitas Kristen, hendaknya secara arif mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari konflik-konflik yang destruktif ini. Sikap ekslusif, intoleran, mau menang sendiri, penafsiran parsial dan tidak proporsional terhadap teks-teks kitab suci, serta klaim-klaim kebenaran secara berlebih-lebihan terhadap doktrin dan teologi agama yang dianut oleh suatu komunitas agama hendaknya ditinggalkan. Sebaliknya, semangat ”sepakat dalam ketidaksepakatan” (agree in disagreement), sikap inklusif, pluralis, humanis, arif, bijak dan toleran sudah seharusnya lebih dikedepankan dalam rangka membangun dan mengembangkan toleransi, keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama yang lebih kodusif dan lebih sejuk dan menyejukkan di Tanah Air ini.

Catatan Kaki

  1. QS Al Baqarah: 256.
  2. QS Ali Imran: 159.
  3. QS Al Baqarah: 256.
  4. Dikutip dan disarikan dari A. Mukti Ali. Kuliah Agama Islam di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Lembang (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1973), hlm. 17-24.
  5. Heldred Geertz, ”Indonesian Cultures and Communities,” dalam Ruth T. McVey (peny.), Indonesia (New Haven: Yale University Press, 1963), hlm. 24.
  6. Lihat Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. 1I/MPR/ 1993), (Jakarta: BP-7 Pusat, 1993), hlm. 66. Pada awal tahun 2000-an, GBHN sudah ditiadakan. Akan tetapi, makna dan semangat yang terkandung dalam GBHN 1993 itu tetap relevan dan menjadi pegangan bersama dalam membina hubungan antarumat beragama di Indonesia., hlm. 90.
  7. Lihat harian Kompas, 24 April 1990.
  8. Lihat Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama (Jakarta: Kementerian Agama RI, Proyek Pembinaan Lembaga Keagamaan tahun 1998/1999), hlm. 396-398.
  9. Ibid; hlm. 295.
  10. Ibid; hlm. 296.
  11. Ibid; hlm. 371.
  12. Ibid; hlm. 371-372.
  13. Ibid;  hlm. 371.
  14. Ibid;  hlm. 371-372.

 

Artikel ditulis tahun 2005 dan dikembangkan tahun 2012, dipublikasikan pertama kali Pada Oktober 2012 dalam buku REPUBLIK  BHINNEKA TUNGGAL IKA: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya.

Related Post

 

Tags: