oleh Faisal Ismail

Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Ada lima agama yang secara institusional-administratif-finansial dikelola oleh Kemenag, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Itulah sebabnya, dalam struktur organisasi Kemenag, ada lima ditjen (direktorat jenderal) yang membawahi lima agama ini, yaitu Ditjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Protestan, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Budha. Sebagai lembaga negara/pemerintah, Kemenag didanai dari sumber APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang dialokasikan ke masing-masing ditjen secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup tugas, bobot kerja dan jumlah umat yang dilayani di seluruh Indonesia.

Pengelolaan secara formal-institusional-administratif oleh Kemenag terhadap lima agama, sebagaimana dijelaskan di atas, tidak harus diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan resmi Kemenag (pemerintah/negara) terhadap kelima agama tadi. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada agama yang diakui atau agama yang tidak diakui di Indonesia. Bukan tugas Kemenag untuk mengakui atau tidak mengakui eksistensi agama-agama, apalagi mengakui ”kebenaran” ajaran (akidah dan ibadat) suatu agama. Legitimasi eksistensi atau keberadaan suatu agama dikembalikan kepada komunitas agama masing-masing. Itulah sebabnya, ketika Kong Hu Cu diklaim oleh penganutnya sebagai agama (baru) di Indonesia pada awal tahun 2000-an, Kemenag (pemerintah atau negara) bersikap netral. Kemenag (pemerintah atau negara) tidak menyatakan mengakui atau tidak mengakui Confusionisme (Kong Hu Cu) yang dinyatakan oleh para pemeluknya sebagai agama (baru) di Indonesia. Confusionisme di negeri asalnya (China) adalah bukan agama, tapi dipegangi sebagai ajaran filsafat dan moral.

Tugas Kemenag hanya sebatas membangun dan membina kerukunan antarumat beragama agar tidak terjadi pertikaian, pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama dan antaretnis. Akan halnya mengapa selama ini hanya lima agama yang dikelola secara formal-institusional-administratif, hal itu tampaknya sudah menjadi kebijakan awal sejak berdirinya republik ini. Ini tidak berarti pemerintah/negara bersikap diskriminatif terhadap agama-agama di luar lima agama itu. Pemerintah/negara tetap bersikap toleran dan membiarkan semua (komunitas) agama dan para penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME memraktikkan ajaran agama dan kepercayaan masing- masing sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Agama-agama lokal atau kepercayaan-kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat seperti agama Kaharingan (Kalimantan Tengah) tetap mendapat tempat yang semestinya di negara ini. Negara, pemerintah dan Kemenag tidak bersikap diskriminatif.

Salah satu tugas yang diamanatkan oleh negara/pemerintah kepada Kemenag adalah melakukan bimbingan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Kemenag tidak mengurus, apalagi mencampuri, masalah-masalah internal suatu agama seperti masalah akidah, ibadat dan pembinaan internal keimanan dan keberagamaan suatu komunitas agama. Kemenag menyerahkan sepenuhnya masalah-masalah internal agama tadi kepada masing-masing komunitas agama. Kemenag sama sekali tidak mengatur dan mengurus –apalagi mengintervensi– masalah- masalah internal suatu agama karena agama (sebagai doktrin/wahyu yang dipercayai berasal dari Tuhan Yang Maha Esa) terlalu suci, agung dan luhur untuk diintervensi oleh manusia atau lembaga negara. Agama yang bersifat Ilahiah dan transendental tidak (akan) mungkin dan tidak boleh dicampuri dan diintervensi oleh tangan-tangan manusia atau kekuasaaan duniawiah. Yang dilakukan oleh Kemenag –sesuai dengan visi dan misinya– menumbuhkan dan membina hubungan antarumat beragama agar menjadi (lebih) baik dan harmonis. Dengan kata lain, Kemenag bertugas sebatas melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama sehingga tercipta toleransi dan harmoni antarkomunitas agama di seluruh wilayah Tanah Air.

Kemenag dan Pembinaan Kerukunan

Sebagaimana dikatakan di atas, salah satu tugas pokok Kemenag adalah melakukan pembinaan hubungan antarumat beragama agar menjadi harmonis dan toleran. Ini berarti tugas dan misi Kemenag sangat bersentuhan dengan masalah-masalah yang sangat sensitif. Karena agama merupakan masalah kepercayaan dan keyakinan yang berakar kuat dalam jiwa, batin, perasaan dan kesadaran terdalam manusia. Sensitivitas agama sangat menyentuh lubuk terdalam dari kehidupan kerohanian manusia. Ini sudah pasti merupakan tugas yang amat berat tetapi sangat mulai dan luhur bagi Kemenag. Dalam hubungan ini, misi dan tugas Kemenag dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kondisi dan situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama dan antaretnis. Itulah sebabnya dalam struktur Kemenag dibentuk Ditjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Protestan, dan Bimas Hindu-Budha yang bertugas melakukan bimbingan dan pembinaan ke dalam dan antarumat beragama.

Kedua, membina kerukunan antarumat beragama agar lebih hormonis dan lebih toleran ke depan. Kerukunan antarumat beragama sudah pasti akan dapat memperkuat kerukunan nasional dan integrasi bangsa. Ketiga, mencegah agar tidak terjadi pertikaian, pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama. Karena setiap pertikaian, pertentangan dan bentrokan akan menimbulkan disharmoni sosial dan hal ini akan mengganggu stabilitas nasional dan stabilitas sosial. Keempat, menjadi mediator apabila terjadi pertentangan, konflik dan bentrokan antarumat beragama/antaretnis untuk dapat segera ditengahi dan diseelesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Kelima, menabur dan menyebarkan wawasan multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme sejalan dengan prinsip ”bhinneka tunggal ika” dalam kerangka pembinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sepanjang sejarah eksistensinya, Kemenag telah memberikan porsi perhatian yang sangat besar dalam memikul tanggung jawab, mengelola dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kiprah, aktivitas dan peranannya selama ini. Menteri Agama Kiai Muhammad Dachlan di tahun 1970-an membentuk suatu wadah yang disebut Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAB).

Wadah ini dimaksudkan sebagai forum konsultasi para pemimpin majelis-majelis dan organisasi-organisasi agama untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang timbul antarpemeluk agama. Dengan cara demikian, masalah-masalah krusial yang timbul dalam kaitannya dengan hubungan antarumat beragama diharapkan dapat ditemukan jalan keluarnya dan dapat diselesaikan secara baik, adil dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.

Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali, pengganti Kiai Muhammad Dachlan, juga sangat menaruh perhatian terhadap pembinaan kerukunan antarumat beragama. Ketika diangkat menjadi menteri agama di tahun 1972, Mukti Ali menyerukan perlunya dilakukan dialog antarumat beragama secara intensif. Dalam berbagai kesempatan, melalui ceramah atau pidatonya, Mukti Ali selalu melontarkan gagasan untuk digalakkannya dialog antarumat beragama. Mukti Ali menjelaskan bahwa ada lima cara atau jalan untuk membangun kerukunan antarumat beragama.

Pertama, dengan jalan sinkritisme. Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkritisme berpendapat bahwa semua kelakuan harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudra yang satu. Aliran sinkritisme ini disebut pula Pantheisme, Pankosmisme, Universalisme, atau Teopanisme. Maksud dari istilah-istilah ini adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) adalah alam (kosmos). Jalan sinkritisme ini, menurut Mukti Ali, tidak dapat diterima. Sebab dalam ajaran Islam, misalnya, Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis batas pemisah sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi (reconception). Cara ini ditempuh untuk dapat memenuhi rasa kebutuhan akan adanya satu agama dunia. Dengan demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung paduan unsur-unsur dari berbagai agama, misalnya berupa ajaran kasih dari agama Kristen, kemuliaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari ajaran Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, akan tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur dari agama- agama lain. Mukti Ali berpendapat, cara kedua ini pun tidak bisa diterima karena dengan menempuh cara ini agama tak ubahnya hanya me-rupakan produk pemikiran manusia semata. Pada hal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan atau metode sintesis, yakni menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan paradigmatik dengan menggunakan cara sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputus begitu saja.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama orang lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang-orang lain memeluk agama-agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, para pemeluk agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup antarumat beragama dapat dicipta dan dikembangkan. Mukti Ali juga tidak dapat menerima pendekatan keempat ini karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu, menurut kodratnya, adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Pluralitas kehidupan masyarakat, termasuk pluralitas dalam kehidupan beragama, sudah menjadi watak dan realitas yang melekat pada masya-rakat itu sendiri. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi sebaliknya justeru intoleransi dan ketidakrukunan yang akan terjadi.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan (agree in disagreement). Gagasan ini menekankan bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui di antara agama yang satu dengan agama-agama lain-nya selain terdapat perbedaan- perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling harga menghargai dan saling hormat menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok penganut agama yang lain. Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama, termasuk di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang majemuk. Setiap pemeluk agama hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya itu. Menurut Mukti Ali, ini adalah suatu sikap yang wajar dan logis.

Keyakinan akan kebenaran terhadap agama yang dipeluknya ini tidak membuat dia bersikap ekslusif, akan tetapi justeru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping –tentu saja– persamaan-persamaan dengan agama yang dipeluknya dalam bidang ajaran kemasyarakatan dan keduniawian. Sikap seperti ini akan membawa kepada terciptanya sikap ”setuju dalam perbedaan” yang sangat di-perlukan untuk membina dan mengembangkan paradigma toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Prinsip “setuju dalam perbedaan” dalam kehidupan antarumat beragama yang diserukan oleh Menteri agama Mukti Ali ini memiliki dampak positif sebagaimana terlihat dari semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling mengakui hak hidup umat agama lain, kesediaan untuk hidup berdampingan antarumat beragama dan sikap saling toleran antarumat beragama di Tanah Air. Mukti Ali dapat dipandang sebagai menteri agama pertama yang meletakkan dasar-dasar strategis yang kuat dan lebih konsepsional bagi perlunya dialog antarumat beragama di Indonesia, karena melalui dialog itu saling pengertian dan kerja sama antarumat beragama akan dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan dengan baik.

Pengganti Mukti Ali adalah Alamsyah Ratu Perwiranegara yang menjabat sebagai menteri agama dari 1978-1983. Ia adalah seorang purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Darat, mantan Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan mantan Sekretaris Negara yang dipercayai oleh Presiden Soeharto ketika itu untuk memimpin Kemenag. Sejauh menyangkut kebijakannya di bidang kerukunan, ia menggagas pelaksanaan trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan ini bertumpu pada kerukunan internal dalam suatu komunitas agama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kebijakan Alamsyah dapat dipandang sukses karena dapat menghilangkat prasangka buruk, kecurigaan dan sekat-sekat eksklusivitas antarumat beragama, antarkelompok di kalangan internal suatu komunitas agama dan antara umat beragama (khususnya umat Islam) dengan Pemerintah.

Setelah Alamsyah, Munawir Sjadzali diangkat menjadi menteri agama selama dua kali masa jabatan (183-1993). Dalam kapasistasnya sebagai menteri agama, ia meyakinkan semua pemeluk agama bahwa konflik antarumat beragama di Indonesia tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena agama-agama yang secara berturut-turut datang ke Indonesia (seperti Hindu, Budha, Kristen dan Islam) tidak melalui jalan kekerasan senjata, peperangan dan pertumpahan darah. Dengan tidak adanya konflik dan perang agama di Indonesia, itu berarti suatu komunitas agama tertentu tidak merasa disisihkan, dilecehkan dan “dikalahkan” oleh kelompok agama lain. Itulah sebabnya, tidak akan terjadi pembalasan dendam atau serangan balik dari suatu komunitas agama tertentu terhadap suatu komunitas agama lain. Semua agama yang datang ke Indonesia melalui jalan damai. Dalam visi Munawir, kondisi demikian merupakan modal yang sangat besar bagi pembinaan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Pengganti Munawir Sjadzali adalah Tarmizi Taher yang menjabat sebagai menteri agama dari 1993-2002. Seperti para pendahulunya, Tarmizi sangat menaruh perhatian terhadap kerukunan antarumat beragama sebagai realisasi dari salah satu kebijakannya. Pada masa jabatannya, sebuah buku berjudul “Bingkai Teologis Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia” diterbitkan. Buku ini berisi karangan-karangan tentang kerukunan antarumat beragama yang ditulis oleh para tokoh agama (seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha) dan menurunkan suatu tinjauan dari bebagai perspektif teologi agama-agama. Isi penting buku ini adalah suatu penekanan bahwa semua agama mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk membangun dan melaksanakan perdamaian dan kerukunan. Tak ada agama yang menganjurkan dan mengajarkan pada umatnya untuk melakukan konflik, kekerasan dan kebrutalan. Selain itu, untuk membina kerukuan antarumat beragama, Tarmizi Taher juga mendirikan beberapa lembaga yang dinamakan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) yang beroperasi di Medan, Yogyakarta dan Ambon.

Apa yang telah dilakukan oleh para menteri agama terdahulu dilakukan pula oleh para menteri agama sesudah mereka. Quraish Shihab, Malik Fajar, Tolhah Hasan dan Said Agil Husin Al-Munawar terus melanjutkan kebijakan-kebijakan para pendahulu mereka di bidang kerukunan antarumat bergama. Tolhah Hasan, misalnya, mendirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kemenag sebagai salah satu lembaga baru yang secara operasional bertugas untuk melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Jika terjadi pertentangan dan konflik antarumat beragama, PKUB segera turun tangan bersama pimpinan majelis agama yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik tadi. PKUB dibentuk untuk melengkapi suatu badan yang telah ada sebelumnya, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama (yang berada di Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama) yang bertugas melakukan penelitian di bidang hubungan antarumat beragama.

Pada periode Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar (2004), gedung Pusat Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama (berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat) berhasil diresmikan penggunaannya. Di gedung ini disediakan fasilitas (kantor dan perangkat lainnya) untuk para pimpinan majelis-majelis agama seperti MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi. Dengan demikian, para pemimpin dan tokoh agama-agama tadi dapat berkumpul, berkomunikasi, berkoordinasi, berkooperasi dan berbagi saran, pendapat dan pandangan yang sangat berharga bagi pelestarian pembinaan kerukunan antarumat beragama. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka di gedung itu serta berbagi pengalaman yang sangat berguna bagi pembinaan kerukunan antarumat beragama.

Said Agil Husin Al-Munawar digantikan oleh Muhammad Maftuh Basyuni sejak 20 Oktober 2004. Sebagai menteri agama yang baru, Maftuh Basyuni juga sangat menaruh perhatian terhadap pembinaan kerukunan antarumat beragama. Mengawali karirnya sebagai menteri agama, Maftuh Basyuni melakukan kunjungan ke semua majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi) untuk membina hubungan baik dengan majelis-majelis agama tadi dalam rangka meneguhkan komitmen bersama guna membina kerukunan antarumat beragama. Maftuh mendapat sambutan yang antusias dan hangat dari majelis-majelias agama tadi dan mendukung komitmen menteri agama untuk terus melanjutkan agenda kebangsaan bersama untuk membina kerukunan antarumat beragama.

Penabur Multikulturalisme

Keberadaan Kemenag yang, secara struktural institusional, merangkum enam agama sebagaimana digambarkan di atas sekaligus mencerminkan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya multikulturalisme dan pluralisme. Kemenag tidak hanya mengelola kepentingan Islam (yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia), tetapi juga kepentingan Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang, secara historis yuridis, diakomodasi oleh pemerintah dalam bentuk pemberian anggaran belanja melalu APBN. Selain kepada kelima agama ini, pemerintah juga memberikan perhatian dan pelayanan kepada agama-agama lain dan aliran kepercayaan secara proporsional.

Dari struktur organisasi Kemenag (yang melibatkan Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) dapatlah diketahui bahwa multikulturalisme dan pluralisme itu telah menjiwai semangat dan eksistensi Kemenag itu sendiri. Pergaulan, komunikasi, koordinasi dan kooperasi antar-ditjen dan antarpemeluk agama yang ada di Kemenag (dari pusat sampai daerah) sekaligus menggambarkan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya pemberlakuan prinsip-prinsip multikulturalisme dan pluralisme. Di Kemenag, program-program kerukunan antarumat bergama ditangani oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang ada di bawah Sekretariat Jenderal dan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan yang ada di Badan Litbang dan Diklat. Kedua Pusat ini telah banyak melaksanakan program-program kerukunan sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Kemenag terhadap masalah ini. Program-program yang telah dilaksanakan antara lain dapat disebut sebagai berikut.

Pertama, menyelenggarakan seminar dan diskusi dengan tema multikulturalisme, pluralisme dan kerukunan antarumat beragama. Tokoh-tokoh lintas agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu) dan tokoh-tokoh masyarakat lain diundang dalam seminar dan diskusi ini untuk memaparkan pandangannya masing-masing tentang kerukuan antarumat bergama dari sudut pandang agamanya sendiri. Kelompok- kelompok komunitas agama yang hadir dalam seminar dan diskusi ini memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan keagamaan di luar agama yang mereka peluk sehingga terjadi proses pencerahan dan pendewasaan pribadi yang bermanfaat dalam membangun pergaulan dengan komunitas-komunitas agama lain. Diskusi dan seminar ini biasanya dilanjutkan dengan dialog dan tukar pikiran yang sangat diperlukan bagi pembinaan dan penguatan kerukunan antarumat beragama. Cara ini dapat dikategorikan sebagai realisasi dialog batin atau dialog antar iman (interfaith dialogue).

Kedua, menulis buku yang bertemakan multikulturalisme, pluralisme dan kerukunan antarumat beragama. Artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini biasanya berasal dari makalah- makalah yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam diskusi dan seminar tersebut. Buku-buku ini ada yang diterbitkan dalam satu seri dan diterbitkan dengan menggunakan dana proyek. Buku yang secara khusus diterbitkan untuk program ini antara lain adalah “Bingkai Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.” Para kontributor dari penulis-penulias lintas agama memaparkan visinya dari perspektif teologinya masing-masing tentang pentingnya pembinaan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Cara ini dapat dikategorikan sebagai dialog karya atau dialog kehidupan (dialogue of life).

Ketiga, menyelenggarakan temu wicara dan loka karya (workshop) yang bertemakan multikulturalisme, pluralisme dan kerukunan dengan mengundang pemuda-pemuda lintas agama, wartawan-wartawan lintas agama, pelajar-mahasiswa lintas agama, dan guru-guru/dosen-dosen lintas agama. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas wawasan mereka tentang kerukunan antarumat beragama dan sekaligus memperluas jaringan komunikasi kerukunan pada lapisan masyarakat yang lebih luas. Dengan cara ini, kerukunan tidak hanya terjadi pada tingkat elit agama, akan tetapi menyebar ke berbagai domain masyarakat sehingga kerukunan antarumat beragama dapat dirasakan dan dilaksanakan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Keempat, melakukan penelitian tentang hubungan antarumat beragama dan hubungan antaretnis terutama di daerah-daerah konflik seperti Ambon, Poso dan Sambas. Hasil-hasil penelitian tadi digunakan oleh Menteri Agama sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka membina dan menata hubungan antaragama dan hubungan antaretnis yang lebih baik ke masa depan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, merekomendasikan agar pranata-pranata lokal dan kearifan- kearifan lokal hendaknya dipergunakan secara maksimal dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik antaretnis atau konflik- konflik yang bermotif keagamaan. Kemenag juga merekomendasikan agar pranata dan kearifan lokal tadi tetap dipelihara dan dikembangkan dalam rangka membina dan melestarikan hubungan antarumat beragama dan antaretnis.

Kelima, melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi dan Khonghucu) dengan tujuan utama untuk memromosikan multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Dengan visi dan misi yang sama, para pemimpin majelis-majelis agama tadi menabur dan menebar multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme ke alam pikiran masyarakat di daerah-daerah yang mereka kunjungi. Dengan cara ini, multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme dapat lebih berkembang dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat lapisan bawah di berbagai daerah di Indonesia. Keenam, melakukan kunjungan bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama (MUI. PGI, KWI, PHDI dan Walubi) ke Universitas Al-Azhar (Kairo, Mesir), Vatikan (Roma, Italia), Bangkok (Thailand) dan New Delhi (India). Kunjungan ini dimaksudkan sebagai salah satu cara bagi para pejabat Kemenag dan para pemimpin agama-agama tadi untuk memperluas wawasan dan melakukan studi banding secara langsung ke pusat agama Islam, Katolik, Budha dan Hindu.

Dengan demikian, perspektif para pejabat Kemenag dan para tokoh lintas agama tadi tentang kerukunan antarumat beragama akan semakin luas dan hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembinaan dan pelestarian kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Keadaan yang kondusif ini diharapkan dapat memperkuat sendi-sendi kerukunan antarumat beragama secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Tanah Air.

Penanganan dan Penyelesaian Konflik

Menyusul lahirnya Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, konflik antaretnis yang berlatar belakang kesukuan dan keagamaan banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di sini hanya akan dibicarakan konflik Ambon dan konflik Poso yang menyangkut hubungan antara dua komunitas, yaitu Muslim dan Kristen. Sebab-sebab terjadinya konflik dapat dibaca di beberapa buku atau laporan peneltian yang ditulis oleh para peneliti dan penulis yang mengkaji masalah tersebut. Fokus utama tulisan ini adalah hendak menjelaskan peranan Kemenag dalam menjalankan tugasnya menangani kedua konflik tadi. Dari penjelasan-penjelasan di muka, dapat diambil suatu pemahaman bahwa Kemenag telah melaksnakan misi dan tugasnya dalam membangun dan membina kerukunan antarumat beragama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, Kemenag tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sejauh menyangkut pembinaan hubungan antarumat beragama, Kemenag tidak mengenal lelah dalam melaksanakan misinya. Tetapi mengapa masih terjadi konflik Ambon dan Poso? Kemenag berkeyakinan bahwa tidak ada komunitas agama yang menginginkan terjadinya konflik (apalagi bentrokan berdarah) dengan kelompok agama lain. Karena tidak ada agama yang mengajarkan atau menyuruh umatnya untuk melakukan perusakan dan pembakaran terhadap rumah-rumah (tinggal dan ibadat) umat agama lain. Konflik Ambon dan konflik Poso adalah dua konflik yang besar, eksplosif dan destruktif yang eskalasi dan intensitasnya di luar jangkauan kemampuan Kemenag untuk melerai dan menghentikannya. Jangankan Kemenag, aparat keamanan dan pasukan tentara saja yang berjumlah ratusan masih memerlukan banyak waktu (berbulan-bulan) untuk melerai dan menghentikan kedua konflik ini.

Peranan Kemenag dalam menangani konflik Ambon dan konflik Poso dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama perlu dijelaskan bahwa konflik Ambon dan konflik Poso ditangani antara lain oleh Menko Kesra (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) Yusuf Kalla dengan melibatkan depertemen terkait (Kementerian Agama, Depdiknas, Depkes, Kimpraswil, dan Depsos). Atas insiatif Yusuf Kalla, suatu pertemuan antara para tokoh Muslim dan para pemimpin Kristen Poso diselenggarakan di Malino (Sulawesi) pada bulan Desember 2001. Pertemuan yang digagas oleh Yusuf Kalla ini berhasil. Setelah melalui permusyawaratan yang panjang dan alot, wakil-wakil Muslim dan wakil-wakil Kristen Poso mencapai kesepakatan dengan menandatangani suatu naskah perjanjian yang isinya kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan rekonsiliasi. Kesepakatan ini terkenal dengan nama Kesepakatan Malino I.

Saya dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Litbang Agama Kementerian Agama mewakili Menteri Agama mengambil bagian dalam menyukseskan kesepakatan rekonsiliasi itu. Menyusul Kesepakatan Malino I ini, saya selalu mewakili Kementerian Agama melakukan kunjungan-kunjungan ke Poso bersama rombongan Menko Kesra dalam rangka menabur dan menyebarluaskan kedamaian dan perdamaian atas dasar prinsip multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Kami mengumandangkan pesan-pesan perdamaian, misalnya antara lain dengan membawa artis Neno Warisman untuk menabur perdamaian lewat lagu-lagu di muka publik Poso dan di suatu gereja di Tentena. Senjata-senjata tajam, rakitan dan api dari kedua belah pihak dikumpulkan, dibakar dan dimusnahkan. Perdamaian, rekonsiliasi, multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme terus dikumandangkan melalui pesan-pesan perdamaian dari para tokoh agama, para tokoh masyarakat dan para tokoh pemerintahan. Kementerian Agama mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk merehabilitasi dan membangun kembali rumah-rumah ibadat (masjid dan gereja) yang rusak dan dibakar akibat konflik yang destruktif itu.

Setelah sukses merekonsiliasi komunitas Muslim dan komunitas Kristen Poso melalui Kesepakatan Malino I, Menko Kesra Jusuf Kalla menggagas ide pertemuan Malino II dengan tujuan utama untuk merekonsiliasi komunitas Kristen dan komunitas Muslim Ambon. Pada bulan Februari 2002, pertemuan Malino II diselenggarakan dan dihadiri oleh wakil-wakil Muslim dan wakil- wakil Kristen. Pembicaraan dan permusyawaratan antara para wakil komunitas Muslim dan para wakil komunitas Krsiten akhirnya membuahkan hasil setelah melalui suatu rangkaian pembicaraan yang hangat dan alot. Lahirlah Kesepakatan Malino II yang di dalamnya berisi butir-butir persetujuan penghentian konflik dan perlunya dibangun dan dilanggengkan rekonsiliasi antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen di Ambon. Serupa dengan peristiwa lahirnya Kesepakatan Malino I, Kementerian Agama mengambil bagian aktif dan konstruktif dalam proses mengantarkan lahirnya Kesepakatan Malino II ini.

Menyusul lahirnya Kesepakatan Malino II ini, Menko Kesra dengan melibatkan Kementerian Agama membawa sejumlah tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian di Ambon. Di antara tokoh-tokoh lintas agama yang dihadirkan adalah KH Hasyim Muzadi (NU), Goodwill Zubair (Muhammadiyah), dan beberapa tokoh agama dari PGI, KWI dan Walubi. Saya sendiri (dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag) hadir dalam acara ini dan sempat juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian di kantor Gubernur Ambon dan Gereja Maranata. Sebagai wakil dari Kemenag, saya menyampaikan pesan-pesan perdamaian agar komunitas Muslim dan komunitas Kristen Ambon hidup berdampingan secara damai, toleran dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme. Beberapa waktu sesudahnya, Menko Kesra dengan melibatkan Kementerian Agama menghadirkan pula KH Abdullah Gymnastiar (yang dikenal Aa Gym) untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian di hadapan dua komunitas, yaitu komunitas Muslim dan Kristen.

Pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh Aa Gym memiliki pengaruh yang dalam dan luas. Sama halnya dengan kasus Poso, Kemenag juga mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk merehabilitasi dan membangun kembali rumah-rumah ibadat (gereja dan masjid) yang rusak parah dan dibakar musnah akibat eskalasi dan intensitas konflik yang brutal dan destruktif antara Muslim dan Kristen. Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa Kemenag sangat menaruh perhatian dan kepedulian terhadap pemantapan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Kemenag merupakan representasi dan kepanjangan tangan pemerintah yang antara memikul tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di seluruh wilayah negara Indonesia.

Kemenag selalu dituntut untuk secara aktif dan konstruktif membina dan mengembangkan kerukunan antarumat bergama dan kerukunan antaretnis karena menyadari bahwa kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antaretnis akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penguatan sendi-sendi integrasi nasional dan pilar-pilar harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemenag, dengan segala kelebihan dan kekurangannya selama ini, telah memainkan peranan aktif dan konstruktif sebagai perekat dan penabur multikulturalisme, pluralisme dan inklusivisme.

Artikel ditulis tahun 2010, diterbitkan dalam buku REPUBLIK BHINNEKA TUNGGAL IKA: MENGURAI ISU-ISU KONFLIK, MULTIKULTURALISME, AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA, Oktober 2012.

Related Post

 

Tags: