oleh Faisal Ismail

Sejak kelahirannya (1926) sampai sekarang (2010), Nahdlatul Ulama (NU) sudah berusia 84 tahun. Sejarah NU dapat dibagi ke dalam lima kurun waktu. Kurun waktu pertama, 1926-1945, NU berkiprah sebagai organisasi sosial keagamaan. Dari 1945-1952 (kurun waktu kedua), NU terjun ke dalam bidang politik, bergabung dengan Masyumi. Keluar dari Masyumi, NU memasuki perode ketiga sejarahnya (1952-1973), berkarier secara mandiri dan total di pentas politik. Menyusul restrukturisasi politik oleh rezim Orde Baru, NU dari 1973-1984 (kurun waktu keempat) tetap berkiprah di arena politik, berfusi dengan PPP. Kurun waktu kelima (1984-sekarang), NU menggeluti lagi bidang sosial keagamaan dengan mengusung panji-panji kembali ke khittah 1926.

Kiprah Politik

Dari fakta sejarah di atas, NU berkiprah di gelanggang politik selama 39 tahun dan 45 tahun beramal di bidang sosial keagamaan. Di pentas politik nasional, NU memperlihatkan kiprah yang menonjol. Misalnya, di tahun 1947 NU mengeluarkan resolusi jihad yang antara lain berisi seruan kepada warga NU dan para pejuang Indonesia untuk melawan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia, mempertahankan kemerdekaan RI yang baru saja diproklamasikan, membela kedaulatan RI, dan mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Melalui tokohnya, Wahid Hasyim, NU ikut mereformulasi Pancasila (usulan Soekarno) sehingga Pancasila dapat disepakati dan diterima sebagai dasar negara.

Ketua syuriah NU, KH Mahfudz Siddiq, pada tahun 1980-an mempertegas visi kenegaraan NU, bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila sudah final, bukan merupakan tujuan antara atau sementara. Visi kebangsaan NU, sebagaimana diartikulasikan oleh Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), juga sangat kuat dengan mengusung pluralisme sebagai asas dan pilar keindonesiaan. Ketika menjabat presiden RI ke-4, Gus Dur menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional (fakultatif), yang kemudian dijadikan hari libur nasional resmi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Lebih jauh, Gus Dur menghidupkan kembali tradisi keagamaan dan keseninan Tionghoa (seperti barongsai) sehingga mereka dapat melaksanakan ibadat dan mementaskan kesenian mereka secara terbuka. Praktik-praktik seperti ini sangat terlarang pada masa rezim Orde Baru.

Karya Kependidikan

Naluri dan keterlibatan NU dalam ajang politik praktis bukannya tanpa resiko. Perhatian NU di bidang kependidikan menjadi terpecah dan kurang efektif. Bukan saja kurang efektif dalam merawat lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tetapi juga dalam upaya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang baru. Bidang garapan kependidikan telah ’terkalahkan’ oleh naluri dan keterlibatan NU di arena politik selama 39 tahun (hampir separuh dari usianya). Sudah saatnya NU mengubah visi dan paradigmanya untuk lebih banyak berkonsentrasi di bidang amal sosial keagamaan, khususnya di bidang kependidikan, sesuai khittah berdirinya di tahun 1926. Di bidang pendidikan umum, terdapat sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang dikelola oleh Ma’arif NU. Begitu pula, di bidang pendidikan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi (seperti Universitas Wahid Hasyim Semarang) yang bernaung di bawah NU. Tapi jumlahnya sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah warga NU yang sangat besar. Belum lagi berbicara tentang karya-karya sosial seperti pendirian rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. NU belum memiliki rumah sakit yang dapat dibanggakan secara nasional.

Terkesan bahwa NU tidak mempunyai akar tradisi kependidikan yang kuat. Pesantren-pesantren yang bergabung di bawah NU sebenarnya bukan karya murni NU. Pesantren Tebuireng, misalnya, didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari sebagai pendiri dan tokoh NU, tetapi tidak didirikan oleh NU sebagai organisasi. Banyak tokoh NU yang mendirikan dan mengelola pesantren, kemudian pesantren-pesantren tersebut bergabung di bawah NU karena kesamaan visi keagamaan yang disebut ahlussunnah wal jama’ah. Komunitas pesantren-pesantren inilah yang banyak menyumbang perolehan suara NU ketika NU masih berkiprah sebagai partai politik. Sampai saat ini, belum ada pesantren yang merupakan karya tunggal NU dan karya murni NU. NU sebagai organisasi belum mendirikan dan mengelola pesantren sebagai karya kependidikannya. Hal ini tentunya sangat memperihatinkan jika diingat usia NU sudah mencapai 84 tahun.

Naluri dan kegenitan politik NU harus dikurangi, bahkan dihentikan. Godaan politik terhadap pimpinan penting dan pimpinan teras NU – seperti terlihat pada KH Hasyim Muzadi dan Shalahuddin Wahid yang mau digandeng sebagai cawapres pada pilpres 2004 (tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua beliau dan hak politik kedua beliau) – tidak usah terjadi lagi di masa depan. Sebaiknya NU dan jajaran pimpinannya sepenuhnya berkonsentrasi di bidang kependidikan agar melahirkan karya- karya kependidikan yang besar dan strategis yang manfaatnya dirasakan secara signifikan oleh umat dan bangsa secara keseluruhan.***

 

Artikel ditulis tahun 2010, belum pernah dipublikasikan hingga dibukukan dalam buku berjudul REPUBLIK BHINNEKA TUNGGAL IKA: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya, Oktober 2012.

Related Post

 

Tags: