oleh Faisal Ismail

Di tengah munculnya berbagai gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang menghadang di setiap lini kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, perlu penentuan prioritas program yang diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dalam menjalankan kebijakan pembangunan itu sebagai realisasi amanat rakyat. Bagi Kementerian Agama, kompleksitas tantangan sosial sebagai akibat dari konflik-konflik komunal dan horisontal, langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan masalah keagamaan. Karena itu, usaha penanggulangan berbagai masalah tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, efektif, dan efisien dengan semangat persatuan dan kesatuan, sikap keberagamaan yang santun dan toleran, serta memberikan bimbingan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya dan usaha ke arah itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan REPETA bidang agama serta enam program pokok Kabinet Gotong Royong. Berdasarkan arah kebijaksanaan pembangunan tersebut, maka Kementerian Agama telah metetapkan visi dan misi hendak menjadikan agama sebagai pelopor etika berbangsa, inspirator dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama. Kementerian Agama ingin meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual, etika keagamaan dan penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan agama; pengembangan kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadat, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, serta memperkukuh kerukunan antarumat beragama atas dasar rasa saling hormat dan respek. Dalam usaha pencapaian visi dan misi tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan Pembangunan Bidang Agama sebagai berikut:

  1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang- undangan tidak bertentangan dengan moral agama;
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
  3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama yang tidak dogmatis;
  4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadat, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadat haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya;
  5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat sendi-sendi kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 bab VI tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengenai sektor agama, telah disusun enam program pembangunan agama, yaitu: Pertama, program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadat; mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun kegiatan-kegiatan pokok yang terdiri dari: (1) pemberian bantuan untuk peningkatan sarana kehidupan beragama, penyediaan sarana dan prasarana penerangan agama, pembangunan dan rehabilitasi balai nikah; (2) penyediaan kitab suci dan literatur berbagai agama; (3) peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan haji; (4) pembangunan dan rehabilitasi asrama haji; (5) peningkatan mutu pelayanan ibadat haji; (6) pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf; (7) pembinaan keluarga sakinah; (8) optimalisasi fungsi dan peran tempat ibadat; dan (9) peningkatan pengelolaan zakat.

Kedua, program peningkatan penghayatan, pemahaman dan pengamalan agama serta peningkatan sendi-sendi kerukunan antarumat beragama. Program penting ini sudah barang tentu memerlukan landasan idiil dalam pelaksanaannya di lapangan agar program tersebut bersifat inspiratif, integratif dan aplikatif. Perangkat-perangkat penunjang terciptanya sinergisitas antara struktur dan kultur, antara cita dan realita di lapangan, harus mampu mendasari program pengayaan penghayatan dan pengamalan agama serta memperkuat pemeliharaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama itu sendiri. Bertolak dari cara pandang teologis-sosiologis dan perspektif agamis-humanistis seperti ini, maka pembinaan dan pengembangan kehidupan umat beragama ini dituangkan dalam Tri Program Inti Kementerian Agama, yaitu:

  1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama;
  2. Terhindarnya masyarakat dari prilaku radikal, ekstrim dan tidak toleran serta eksklusif dalam kehidupan beragama;
  3. Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara; memperkuat dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat bergama dan membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah diprogramkan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas penyuluh agama; (2) pemberdayaan tempat ibadat; (3) rehabilitasi mental korban pasca-kerusuhan sosial dan penyalahgunaan narkoba; (4) pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama; (5) pembentukan jaringan kerjasama antarumat beragama; (6) pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan; dan (7) meningkatkan mutu pelayanan informasi keagamaan terhadap masyarakat.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan agama. Peningkatan kualitas pendidikan agama di Sekolah Umum (SD, SMP dan SMA) dan Perguruan Tingggi Umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa dan mahasiswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Sasarannya adalah menanggulangi pelanggaran etik dan moral siswa dan mahasiswa, baik di lingkungan sekolah/Perguruan Tinggi maupun di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun program pokok sebagai berikut: (1) penyempurnaan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata sehari-hari; (2) mengintegrasikan materi budi pekerti dengan mata pelajaran lain yang relevan; (3) penataran peningkatan kualitas tenaga kependidikan; penyediaan bantuan sarana peribadatan sekolah; (4) pengembangan manajemen pendidikan; penyempurnaan metode belajar mengajar pendidikan agama; uji coba kurikulum pendidikan agama berbasis kompetensi; (5) mengadakan lomba keterampilan antarpelajar; dan (6) pengembangan pesantren kilat. Sementara untuk tingkat Perguruan Tinggi telah dirancang kegiatan pokok sebagai berikut: (1) peningkatan mutu dosen; (2) penambahan literatur; (3) peningkatan fasilitas penunjang; dan (4) pendalaman substansi serta materi guna penambahan pengetahuan agama.

Keempat, pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Pembinaan lembaga ini meliputi: pesantren, meunasah, dayah, ormas Islam, lembaga dakwah, sekolah minggu, yayasan pendidikan Hindu maupun Budha. Sasaran pembinaan ini adalah meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan sosial. Kegiatan pokok dalam pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan meliputi: (1) pengembangan lembaga sosial keagamaan dan perannya dalam pembangunan nasional; (2) pemberdayaan kelembagaan; (3) peningkatan peran lembaga pendidikan tradisional keagamaan yang mengemban misi dakwah dan pendidikan; (4) peningkatan kualitas manajemen; (5) pemberian subsidi; dan (6) pemberdayaan kelompok kerja pesantren.

Kelima, program pembinaan pendidikan di sekolah umum berciri khas Islam dan Perguruan Tingggi Agama. Sasaran program ini, antara lain adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah); terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat; terwujudnya manajemen berbasis sekolah di lingkungan madrasah.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan pokok-pokok program sebagai berikut: (1) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di MI dan MTs; (2) pemberian subsidi bagi madrasah swasta; (3) penerapan pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang beruntung (korban kerusuhan sosial, anak jalanan, yatim piatu dll.); (4) revitalisasi dan penggabungan MI-MI dan MTs-MTs agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh fasilitas yang memadai; (5) memberikan beasiswa bagi anak miskin dan berprestasi; (6) memperluas daya tampung Madrasah Aliyah (MA); (7) ujicoba kurikulum berbasis kompetensi; (8) meningkatkan standar mutu MA; (9) pengembangan lomba karya

ilmiah; (10) pengembangan program keterampilan; (11) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; (12) transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Program di bidang Perguruan Tinggi Agama diarahkan pada penerapan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi; peningkatan kualitas; pemerataan kesempatan memasuki Perguruan Tinggi. Berbagai program yang disusun untuk mencapai sasaran tersebut antara lain adalah penyesuaian program studi dengan kebutuhan pembangunan nasional; peningkatan kualitas tenaga pengajar; peningkatan fasilitas; penyempurnaan kurikulum; meningkatkan kerjasama antar Perguran Tinggi.

Keenam, pembangunan bidang hukum melalui Peradilan Agama. Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Untuk mencapai hal tersebut, telah dirancang program kegiatan: meningkatkan pengawasan; pembenahan sistem rekrutmen hakim agama; menyempurnakan kurikulum pendidikan hukum; serta meningkatkan profesionalisme para hakim agama.

Kementerian Agama, sebagai ujung tombak pembangunan di bidang agama diharapkan lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan rensponsif terhadap laju perubahan dan gerak perkembangan di berbagai sektor kehidupan, baik perubahan yang berdampak positif maupun perubahan yang berdampak negatif. Kontribusi dan darma bakti yang signifikan dari Kementerian Agama selalu dituntut bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat melalui program pembangunan bidang agama. Kontribusi dan amal bakti Kementerian Agama semacam ini sejalan dengan mottonya: “Ikhlas Beramal.” ***

Makalah ditulis tahun 2004, belum pernah dipublikasikan hingga dibukukan dalam buku berjudul REPUBLIK BHINNEKA TUNGGAL IKA: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya, Oktober 2012.

Related Post

 

Tags: