Oleh: Mohammad Zamroni, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY-KPID DIY

Rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo RI) untuk menyelenggarakan Siaran TV Digital Free to Air sudah bisa dipastikan akan tetap berjalan. Meskipun tidak sedikit berbagai kalangan yang menolak rencana ini. Termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen yang tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini.

Bagi pemerintah alasan mendasar kebijakan ini adalah terbatasnya spektrum frekuensi radio, sehingga migrasi penyiaran analog menjadi penyiaran digital perlu dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah juga menyakini migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital tidak hanya sebatas buah dari bentuk perkembangan teknologi komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri yang berorientasi pada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Siaran TV digital akan dimulai tahun ini. Era penyiaran digital sudah di depan mata. Masyarakat akan dapat menikmati konten siaran yang lebih berkualitas dan beragam secara Free to Air. Hal ini dapat terjadi karena Kemenkominfo selaku regulator telah menetapkan Peraturan Menteri Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air).

Salah satu poin penting yang tertuang dalam Permen tersebut adalah adanya periode simulcast yaitu masa dimana konten siaran baik secara analog maupun digital akan disiarkan selama periode tertentu hingga Analog Switch Off (ASO). Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memiliki waktu untuk beralih ke siaran TV digital. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk tidak mengurangi hak-hak masyarakat mendapatkan informasi dan hak-hak lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan pelaku industri agar mempersiapkan diri memasuki era baru teknologi penyiaran televisi digital.

Hal menarik dari Permen tersebut yang lain adalah diserahkannya sistem pengelolaan penyiaran digital pada Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPM) dan Lembaga Penyelenggara Penyiaran Swasta (LPPS) bukan lagi oleh pemerintah. Berikut hasil tender yang telah dilakukan pemerintah dalam 5 zona (walaupun aspek legalitasnya masih dipertanyakan): Zona IV DKI Jakarta dan Banten: TV One, Metro TV, SCTV, Trans TV, dan Banten Sinar Dunia TV; Zona V Jawa Barat : ANTV Bandung, Indosiar Bandung, Metro TV Jawa Barat, RCTI Network, dan Trans TV; Zona VI Jawa Tengah dan DIY : Global TV, Indosiar Semarang, TV One Semarang, Metro TV Jawa Tengah, dan Trans TV Semarang; Zona VII Jawa Timur : ANTV, Global TV, Metro TV, SCTV, dan Trans TV; dan Zona XVI (Kepulauan Riau) : RCTI Network, SCTV Batam, Trans TV Batam.

Keputusan ini tentunya tidaklah tanpa menyisakan masalah. Justru berderet permasalahan muncul misalnya penggunaan frekwensi hendaknya dikelola oleh pemerintah mengapa harus diserahkan LPPPM dan LPPS?, Lantas bagaimana masa depan TV Lokal dan TV Komunitas?. Belum lagi, perbedaan konsep MFN (Multi Frequency Network) berdasarkan area wilayah layanan yang akan diterapkan pemerintah saat ini, dibandingkan dengan konsep SFN (Single Frequency Network ). Adalah menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mencarikan solusi pemecahannya.

Penataan Zona

Tulisan ini juga ingin berupaya memberikan gambaran lebih jelas tentang perbedaan konsep MFN (Multi Frequency Network) berdasarkan area wilayah layanan yang akan diterapkan pemerintah saat ini, dibandingkan dengan konsep SFN (Single Frequency Network) yang bisa kita usulkan ke Pemerintah. Pemikiran Welly Susanto (pelaku industri Televisi) cukup terang benderang mengupas hal ini. Menurutnya didalam menyikapi implementasi Siaran TV Digital Free to Air yang menurut versi Pemerintah saat ini sudah resmi di gelar di 5 Zona, apabila konsep berdasarkan Permenkominfo No.22/tahun 2011 dan 23/tahun 2011 tetap dilakasanakan, maka konsekuensinya adalah misalnya Zona 7 Jawa Timur: jumlah wilayah layanan 10, masing-masing wilayah layanan akan ada 6 Channel (1 Ch TVRI dan 5 Ch Swasta), sehingga Frequency/Channel yang akan digunakan seluruh Zona adalah 6 X 10 = 60 Channel. Apabila masing-masing Channel dialokasikan untuk 12 slot LP3S, maka disetiap wilayah layanan bisa menampung maksimal sampai : 6 X 12 = 72 Slot LP3S sedangkan apabila total dalam 1 Zona maka jumlah maksimal LP3S bisa mencapai : 72 X 10 = 720 LP3S.

Dari kenyataan diatas bisa dibayangkan bagaimana LP3S daerah bisa survive dengan iklim kompetisi yang sangat ketat tersebut. Melihat realita yang ada saat ini apabila dalam satu wilayah layanan terdapat 5 TV Lokal saja, sudah terasa bagaimana ketatnya ruang usaha untuk beriklan dikarenakan keterbatasan target market mereka. Bisa dibayangkan apabila di tempat tersebut terdapat 60 TV /LP3S.

Perhitungan diatas ditambahkan Welly Susanto, masih memakai referensi Pemerintah yang 1 Ch, bisa diisi hingga 12 slot. Padahal didalam format DVBT2, sesungguhnya 1 Ch, dengan kemampuan teknologi saat ini bisa diisi hingga 20 slot LP3S. Berdasarkan dari uraian fakta diatas maka bagaimana kalau kita mengusulkan sesuatu yang lebih realisitik yaitu dihapusnya system coverage area berdasarkan area wilayah layanan ke coverage area berdasarkan “zona” yang artinya semua TV/LPS, coverage siarannya dalam lingkup zona/Propinsi dengan keuntungan dua sebagai berikut : Jumlah Freq/Channel yang dipakai di seluruh Zona cukup 6 Freq ( 5 TV Swasta dan 1 TVRI ) memakai Teknologi SFN / Single Freq Network , sehingga bagi Pemerintah hal tersebut bisa menghemat Spectrum Freq. (bandingkan dg system area wilayah layanan yang membutuhkan 60 CH/Freq). Hal ini juga lebih memudahkan Pemerintah dalam menata Freq antara Digital dan Analog existing. Saat ini masih banyak Freq yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan Digital, bermasalah/tumpang tindih. Jumlah LPS dan LPP dalam satu Zona hanya 72 (cukup realistik) sehingga masih ada ruang untuk “bernapas”. LPS Lokal bisa bersiaran content dan iklan dalam scope yang lebih luas sehingga potensi marketnya juga lebih besar. Bagi LP3M, maka jumlah slot yang terisi di semua wilayah layanan akan selalu sama jumlahnya. Hal ini menjamin investasi peralatan MUX tidak banyak yang mubazir sehingga bisa simbiosis antara LP3M dan LP3S. Disamping itu bagi LP3S secara teknis penggunaan sistem SFN akan mengurangi jumlah investasi peralatan headend walaupun sebagai konsekuensinya adalah harus sewa satellite untuk distribusi regional.

Namun demikian ada beberapa konsekuensi yang akan timbul yaitu, semua TV Lokal akan besiaran dari Ibukota Propinsi. Pengiriman materi dari Lokal ke Ibukota Propinsi bisa dengan berbagai cara yaitu : Hardisk, Streaming memakai jalur data/Fiber dan Micro Wave, tergantung kondisi yang ada di daerah tersebut. Saat ini backbone/jalur data dari berbagai Operator sudah banyak di gelar hampir di semua Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dengan harga satuan Mbps yang relatif sudah cukup murah. Sewa LP3S ke LP3M akan lebih mahal karena Coverage Zona, namun dipastikan akan lebih murah apabila dibandingkan dengan sewa sendiri-sendiri dari masing-masing wilayah layanan dikalikan jumlah wilayah layanan dalam satu Zona. Semoga.

Dimuat pada Harian BERNAS, edisi Kamis 10/1/2013

Related Post

 

Tags: