Oleh: Mohammad Zamroni, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-KPID DIY dan Pengajar Komunikasi Massa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Resah dan gelisah seringkali menghantui benak masyarakat ketika membaca, mendengar dan melihat maraknya iklan politik baik di media cetak maupun elektronik terkhusus Televisi dan Radio. Hal ini tentunya bukanlah tanpa alasan, tatkala iklan politik yang nampang, hanya menyuguhkan branding image partai politik atau sosok diri sang elite politik. Sementara informasi dan pendidikan politik yang seharusnya disampaikan tak pernah diterima masyarakat pemilih. Belum lagi, bila lembaga penyiaran itu pun dimiliki oleh pengusaha yang sekaligus politisi. Bias kepentingan tentu tak bisa terelakkan. Apabila gejala ini hanya ditanggapi sekedar sebagai relasi business and politics as usual, tentu saja kita telah membuat keteledoran perspektif yang rasanya sulit dimaafkan.

Pemilihan Umum adalah salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokratis. Oleh karenanya, tujuan Pemilu itu sendiri tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokratis, dengan cara memilih calon DPR, DPD, DPRD, dan calon Presiden-Wakil Presiden serta calon Kepala Daerah secara konstitusional, demokratis dan akuntabel. Dalam perspektif demokrasi, Pemilu harus berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, dan persamaan hak. Pemilu juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, politik, maupun hukum. Sehingga Pemilu pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Disinilah partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga publik lainnya diperlukan untuk mengawal proses Pemilu agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Regulasi Tak Memadai

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati pelarangan iklan partai politik dalam bentuk apapun di media penyiaran setelah ditetapkannya partai-partai peserta Pemilu 2014 hingga 15 Maret 2014. Sejatinya, menurut UU No. 8/2012, kampanye dalam bentuk iklan di media hanya dibolehkan dalam masa 21 hari sampai dimulainya masa tenang. Dengan demikian, sesuai tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU, kampanye iklan di media dilakukan mulai 16 Maret sampai 5 April 2014.

Sebelumnya, tugas pengawasan KPI dan KPU telah tercantum dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masing-masing pada Pasal 100 dan 101. Pada Pasal 100 disebutkan KPI atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak, sementara pada Pasal 101 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu diatur dengan peraturan KPU.

Bagi KPI sendiri, tuntutan keadilan tersebut sudah tertuang dalam peraturan yang dibuat lembaga ini, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) 2012. Dalam Pasal 50 P3 disebutkan kewajiban lembaga penyiaran untuk bersikap adil dan proporsional pada semua peserta pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Namun regulasi yang ada saat ini dirasa belumlah memadai, ketika KPI hanya mampu memberikan sanksi berupa teguran, pengurangan jam tayang, sampai dengan penghentian acara bagi lembaga penyiaran yang melanggar. Sedangkan kewenangan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran dari partai politik maupun calon legislatif sepenuhnya ada di tangan KPU.

Pembatasan iklan kampanye partai politik di lembaga penyiaran tampaknya urgent disiapkan regulasinya oleh KPU dan KPI. Karena menurut hemat penulis ini akan memaksa partai politik menemui langsung konstituennya. Selama ini, Partai Politik banyak mengandalkan jualan citra lewat media massa, khususnya media penyiaran seperti televisi dan radio. Dengan pembatasan iklan kampanye di televisi dan radio, baik iklan komersil, iklan panjang, text berjalan (running text) hingga superimposse, diharapkan parpol melakukan kewajibannya berupa pendidikan politik pada masyarakat dengan benar.

Hal lain yang juga perlu diatur adalah pemanfaatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di lembaga penyiaran. KPU harus bisa memanfaatkan amanat UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang mengharuskan lembaga penyiaran menayangkan ILM. Dengan ILM ini, KPU bisa ikut memberikan fasilitasi kemunculan semua partai politik peserta pemilu dengan menyosialisasikan Pemilu berikut tahapan dan aturannya. Sehingga semua partai ikut mendapatkan kesempatan tampil di medium penyiaran, sekalipun lewat ILM dari KPU.

Desk Pengawasan Siaran Pemilu

Guna penegakan aturan ini, KPI juga bisa menggandeng Komisi Informasi Publik (KIP) dan Bawaslu dalam satu desk pemilu bersama KPU. Masyarakat berharap keadilan dan proporsionalitas penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik dapat terwujud lewat penandatangan kesepahaman dengan KPU. Pembentukan desk penyiaran pemilu ini juga bagian implementasi Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan sinergi KPU dan KPI, terkait penegakan aturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum. Lebih-lebih, bila desk pengawasan siaran kampanye pemilu ini nantinya dapat diturunkan dan dibentuk disemua daerah dalam segala tingkatannya. Semoga!

Related Post

 

Tags: