Faisal Ismail, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SALAH satu isu yang menjadi pembicaraan masyarakat sekarang ini adalah masalah santet yang diusulkan masuk ke dalam RUU KUHP. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Isu ini sedang aktual dibahas di DPR dan terus menggelinding dalam wacana masyarakat. Sebelum lebih jauh membicarakan santet ini, ada baiknya kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengetahui definisi santet itu. Menurut KBBI, santet sama dengan  sihir; jadi menyantet sama dengan menyihir. Dalam kamus yang sama, sihir mempunyai dua arti, yaitu: (1) perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra, dsb); (2) ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib (teluh, tuju, dsb). KBBI mengartikan tukang sihir atau ahli sihir adalah orang yang berilmu sihir; juru teluh.

Praktik santet atau sihir memang ada dalam masyarakat. Misalnya, dari perut orang yang terkena santet atau sihir keluar jarum kecil-kecil yang jumlahnya banyak atau benda-benda tajam lainnya. Kadang-kadang perutnya membengkak dan menggelembung disertai muntah-muntah darah. Wajahnya hitam lebam. Lama kelamaan orang yang disihir atau disantet itu mati. Saya sendiri tidak pernah menyaksikan kejadian seperti itu. Saya memperoleh cerita-cerita seperti itu dari bapak kawan saya atau orang-orang yang jauh lebih tua dari saya ketika saya masih kecil di kampung. Alquran juga merekam adanya sihir atau santet di zaman Firaun (raja Mesir kuno yang arogan, angkuh dan congkak). Para ahli sihir raja Firaun mengubah tongkat mereka menjadi ular untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa, atas izin Allah dan sekaligus sebagai mukjizat, juga mengubah tongkatnya menjadi ular dan memangsa ular-ular ahli sihir raja Firaun.

Jadi, faktanya, santet atau sihir itu memang ada dalam masyarakat. Akan tetapi, jika masalah santet ini dimasukkan ke dalam KUHP, bagaimana cara pembuktiannya? Bisakah dibuktikan secara hukum atau secara legal formal? Dalam setiap perkara hukum, harus ada pembuktian yang sah di pengadilan dan atas dasar bukti-bukti yang sah dan otentik itu suatu perkara diputus atau divonis. Misalnya, ada seseorang yang mengklaim dan mengadu kepada kepolisian bahwa dirinya telah disantet atau disihir oleh orang lain.

Pertanyaannya: mana buktinya bahwa dia disantet? Bisakah pihak kepolisian diyakinkan begitu saja bahwa dia itu disantet orang hanya berdasarkan klaim dan pengaduan seperti itu ? Tentu, pihak kepolisian pada gilirannya harus memeriksakan orang tadi kepada ahli santet bahwa orang itu benar-benar terkena santet. Atau, pihak kepolisian merekrut para ahli santet yang ditugasi untuk memeriksa seseorang yang mengadu terkena santet. Kalau santet dan sihir seperti dikutip dalam KBBI di atas merupakan penggunaan kekuatan gaib, bagaimana kita membuktikan hal-hal yang bersifat gaib seperti ini?

Kesulitan di atas adalah kesulitan pembuktian yang terkait dengan pihak pelapor atau pengadu (yang terkena santet). Kesulitan kedua adalah kesulitan pembuktian yang terkait dengan pihak yang diduga atau disangka melakukan santet. Apa buktinya bahwa ia diduga melakukan santet? Kapan santet itu dilakukan? Di mana? Apa bahan-bahan atau ramuan-ramuan yang ia pakai untuk menyantet itu? Bagaimana jalan atau cara menyantet itu? Adakah saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan bahwa orang tadi telah melakukan santet kepada orang yang disantet itu? Bisakah pihak kepolisian melacak dan mengusut semua itu? Dokter atau ahli medis tidak mungkin membantu pihak kepolisian untuk memberikan keterangan karena santet bukan bidang ilmu kedokteran. Lagi, kita terbentur pada masalah pembuktian secara legal formal.

Masalahnya adalah karena santet terkait dengan penggunaan kekuatan gaib yang sulit dibuktikan secara legal formal. Dalam perkara hukum, paling tidak harus ditemu-kan dua alat bukti yang membuat seseorang menjadi tersangka. Dalam kasus santet, rasanya sulit menemukan dua alat bukti itu. Karena itu, menurut logika hukum, perkara santet sulit diproses secara hukum dan kasusnya sulit dibawa ke meja hijau. Saya setuju santet diberantas karena menyengsarakan dan mencelakakan orang yang disantet. q- k.

Kedaulatan Rakyat, SELASA PON 9 APRIL 2013 ( 28 JUMADIL AWAL 1946 )

Related Post

 

Tags: