Faisal Ismail, Mengajar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BEBERAPA waktu lalu, muncul ide dari kalangan masyarakat yang menghendaki swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji. Ide swastanisasi haji ini antara lain sangat santer disuarakan oleh ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pusat di Jakarta. Sebelumnya, ketua dan jajaran pimpinan IPHI selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan Menteri Agama yang selalu konsisten untuk tidak menswastakan penyelenggaraan ibadah haji. Karena dasar dan payung hukumnya sudah jelas, yaitu UU No 13 Tahun 2008 yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah (Kemenag). Baru kali ini sikap ketua IPHI tidak sejalan dengan kebijakan Menag. Bisa jadi ide ketua IPHI itu terbawa oleh aspirasi atau ‘tuntutan’ sebagian stake holder haji yang menginginkan swastanisasi haji. Atau, ide itu murni muncul dari ketua IPHI sendiri.

Alasan pihak yang menghendaki dilakukan swastanisasi penyelenggaraan haji adalah perlunya dipisah antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut jalan pikiran pihak ini, jika operator itu dilakukan oleh pemerintah (Kemenag) saja, maka terjadi ‘monopoli’ dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji (termasuk hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban dana haji) tidak atau kurang dapat diawasi secara maksimal.

Karena itu, menurut jalan pikiran pihak yang menghendaki swastanisasi haji, regulator dan operator harus dipisah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga penyelenggaraan ibadah haji lebih akuntabel.
Regulator (pemerintah atau Kemenag) sebatas membuat regulasi, sedang operator (swasta) bertugas untuk menyelenggarakan ibadah haji. Begitulah kira-kira argumen dan jalan pikiran pihak yang menginginkan swastanisasi haji.

Berbicara tentang regulator dan operator pada tataran praktik di pemerintahan kita, dapat dilihat bahwa keduanya (regulator dan operator) bisa dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan instansi pemerintah. Misalnya, pemerintah membuat regulasi atau mengeluarkan UU Sisdiknas (tentu atas persetujuan DPR sebelumnya). UU Sisdiknas tadi dilaksanakan oleh Kemdikbud (pemerintah) dan lembaga-lembaga pendidikan swasta menyesuaikan dengan UU Sisdiknas tersebut.

Di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan aturan dan UU tentang kesehatan. UU tersebut dilaksanakan oleh rumah sakit-rumah sakit pemerintah dan rumah sakit-rumah sakit swasta menyesuaikan dengan UU tadi. Analog dengan ini, saya berpendapat Kemenag sebagai institusi pemerintah dapat menyelenggarakan haji dan tugas ini memang sudah dilaksanakan oleh Kemenag sejak didirikan pada 1946.

Sebenarnya, Kemenag tidak ‘memonopoli’ penyelenggaraan haji. UU No 13 Tahun 2008 jelas mengatur bahwa penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh pemerintah (Kemenag), bukan oleh swasta. Agar swasta juga ikut berperan, Kemenag menyediakan kurang lebih 16 ribu kuota haji plus untuk asosiasi penyelenggara haji plus.
Sedang untuk haji yang reguler tetap ditangani Kemenag dan swasta tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah ini. Biasanya Menag tidak keberatan untuk menambah kuota haji plus jika kinerja asosiasi penyelenggara haji plus itu sangat baik dan memang memerlukan tambahan kuota. Lebih banyak kuota haji plus yang diberikan kepada asosiasi swasta, hal itu lebih mengurangi dan memperingan beban kerja Kemenag yang mengurus kurang lebih 215.000 jemaah haji.

Jika penyelenggaraan haji diswastakan, banyak masalah krusial yang akan timbul. Pihak swasta harus membangun sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) seperti yang telah dibuat oleh Kemenag. Kemenag tidak akan begitu saja menyerahkan aset-asetnya baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri (Arab Saudi) kepada pihak swasta jika pihak swasta mengambil alih penyelenggaraan haji. Berapa lama masa transisi yang diperlukan untuk menyerahkan penyelenggaraan haji itu dari Kemenag kepada pihak swasta.

Hal yang lebih penting lagi adalah UU No 13 Tahun 2008 harus dicabut, Kemenag tidak lagi menyelenggarakan ibadah haji dan tugas itu dialihkan ke pihak swasta. Hal ini akan menimbulkan reaksi dari kalangan muslim yang menghendaki agar penyelenggaraan haji itu tetap diurus pemerintah. Saya berpendapat, penyelenggaraan haji tetap ditangani Kemenag. Manajemen haji (berikut dana haji) diawasi oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia yang kabarnya segera dibentuk. q- k.
Kedaulatan Rakyat, SELASA KLIWON  8 OKTOBER 2013 ( 3 BESAR 1946 )

Related Post

 

Tags: