Faisal Ismail, mengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

IBADAH haji merupakan rukun Islam kelima dalam struktur ajaran Islam. Sesuai ajaran syariat Islam, ibadah haji dilaksanakan di Tanah Suci Makkah. Ibadah ini hanya diwajibkan kepada orang Islam yang mampu secara finansial dan tidak diwajibkan kepada muslim yang tidak mampu. Ibadah haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Orang Islam yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, ibadah hajinya yang kedua dan seterusnya tidak dinilai sebagai ibadah wajib, tapi dinilai sebagai ibadah sunat.

Berhubung kapasitas Tanah Suci terbatas untuk menampung para jemaah haji dari seluruh negara-negara muslim di seluruh dunia, maka Organisasi Konferensi Islam (OKI) membuat kesepakatan dan menetapkan kuota haji secara proporsional. Kuotanya ditetapkan bahwa setiap 1.000 penduduk muslim di seluruh dunia diberi jatah satu calon haji (1.000:1). Dengan ketentuan ini, diperkirakan jemaah haji yang dapat ditampung di Tanah Suci Makkah sekitar 2,5 juta-3 juta orang. Dengan jumlah ini, para jemaah haji tidak terlalu berjubel dan berdesak-desakan dalam melaksanakan ibadah haji dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah atau diminimalisasi.

Beberapa hari lalu, di tengah prosesi ibadah haji, media massa di Tanah Air memberitakan tentang adanya jemaah haji ilegal di Tanah Suci Makkah. Jumlahnya mencapai 12 ribu orang dari seluruh negara-negara muslim. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dan dapat disamakan dengan jumlah kuota haji untuk sebuah provinsi di Indonesia. Menag Surya Dharma Ali menggunakan istilah ‘haji non-kuota’ ketimbang haji ilegal. Sebenarnya, hanya beda istilah, tapi makna dan maksudnya sama saja. Dalam running text di sebuah teve Jakarta, Menag sendiri memperingatkan untuk mewaspadai jemaah haji non-kuota ini.

Ada beberapa cara, motif dan alasan mengapa mereka melaksanakan ibadah haji secara ilegal itu. Sebagian mereka bertempat tinggal berdekatan dengan Arab Saudi, sehingga akses ke Tanah Suci menjadi terbuka dan mudah. Konon ada pula sebagian mereka yang menunaikan ibadah umrah kemudian tinggal beberapa lama di Arab Saudi sambil menunggu musim haji tiba.

Akan halnya jemaah haji ilegal (non-kuota) yang berasal dari Indonesia, mereka biasanya mendaftar melalui biro-biro perjalanan haji tertentu dan tidak mendaftar melalui sistem yang ada di Kemenag. Itulah sebabnya, mereka disebut sebagai haji non-kuota (ilegal) karena mereka tidak mendaftar dan tidak secara resmi diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Kemenag. Keberadaan jemaah haji non-kuota adalah di luar sistem Kemenag. Keberadaan jemaah haji ilegal tentu membuat Tanah Suci Makkah semakin sesak, padat dan overloaded.

Perlu dipertanyakan mengapa jemaah haji non-kuota yang berasal dari Indonesia dapat lolos dan dapat sampai ke Tanah Suci. Yang pertama dan paling utama untuk dipermasalahkan adalah praktik-praktik ‘lihai’ biro perjalanan haji (atau sindikat yang sejenis) yang memberangkatkan jemaah haji itu ke Tanah Suci. Biro atau sindikat inilah yang memproses segala dokumen keimigrasian jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Juga menjadi pertanyaan, mengapa (pihak atau oknum?) di Kedubes Arab Saudi di Jakarta mengeluarkan visa kepada calon jemaah haji tersebut sehingga mereka bisa memasuki Arab Saudi untuk berhaji? Seandainya visa mereka tidak dikeluarkan oleh oknum di Kedubes Arab Saudi di Jakarta, tentu mereka tidak akan bisa berangkat ke Arab Saudi untuk berhaji. Ujungujungnya adalah duit dan keuangan yang maha kuasa.

Media memberitakan bahwa jemaah haji ilegal itu ditindak tegas oleh petugas keimigrasian Arab Saudi dengan mendeportasi mereka ke negara asal. Itu berarti mereka belum berhaji. Lantas, bagaimana kita menghukumi para jemaah haji ilegal yang karena sesuatu dan lain hal dapat lolos dari ceking petugas keimigrasian Arab Saudi? Sahkah haji mereka? Ibarat muslim mencuri sarung untuk salat, salatnya sah tapi perbuatan mencurinya tidak benar (terlarang). Haji mereka sah, tapi cacat karena tidak melalui prosedur keimigrasian yang benar. Ibadah yang suci seharusnya dikerjakan melalui cara, prosedur dan motif yang suci, baik dan benar.

Kedaulatan Rakyat, Rabu, 30 Oktober 2013 | 11:11 WIB

Related Post

 

Tags: