Hamdan Daulay, dosen Jurusan KPI

SUHU politik menjelang Pemilu semakin hangat dengan munculnya berbagai retorika dan gerakan politik untuk mempengaruhi masyarakat. Berbagai retorika politik, baik yang disampaikan dengan nada halus maupun vulgar sudah semakin marak. Gambar para caleg dan capres, begitu banyak menghiasi tempat-tempat umum dan juga ditempel di berbagai jenis kendaraan. Elite politik pun menebar pesona dengan berbagai cara, mulai dari iklan di media massa, mengunjungi pesantren, memberi bantuan ke majelis taklim, hingga mengunjungi dan memberi bantuan kepada korban bencana alam. Ada pula partai politik yang memakai strategi jitu dalam rangka mengangkat popularitas partai, dengan memasang tiga Capres sekaligus (Rhoma Irama, Mahfud MD dan Jusuf Kalla), sebagai Capres mereka. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini ingin mengembalikan kejayaan partai yang terpuruk pasca konflik internal.

Setiap Pemilu cukup menarik mengamati fenomena politik NU, karena jumlah warga NU yang begitu banyak di Tanah Air. Para elite politik tentu sangat berkepentingan dengan dukungan warga NU. PKB dan PPP misalnya yang sama-sama merasa bagian dari NU, ingin mendapatkan hak pakai gambar Gus Dur sebagai ikon politik dalam kampanye. Namun keluarga Gus Dur tampaknya belum bisa melupakan ‘kesalahan’ kelompok Muhaimin, sehingga yang direstui untuk memakai gambar Gus Dur justru PPP.

Martin van Bruinessen dalam buku Nahdlatul Ulama, menilai, kharisma kiai sebagai perekat ukhuwah di NU yang dilambangkan dengan sembilan bintang dan seutas tali, kini sudah mulai pudar. Lunturnya kharisma kiai saat ini antara lain dipengaruhi keberpihakan kiai pada politik praktis. Bahkan tidak jarang kiai dan juga alumni pesantren yang terjun ke politik praktis terjebak dengan praktik korupsi. Akibatnya, citra kiai dan santri yang selama ini begitu mulia dan terhormat, ternoda karena ulah segelintir oknum.

Menurut Martin, kiai yang selama ini dianggap sebagai perekat keutuhan ukhuwah di tubuh NU, kini mengalami pergeseran nilai. Ormas Islam seperti NU, tempat berkumpulnya kiai, ulama dan santri, seharusnya bisa fokus pada bidang dakwah dan pendidikan Islam. Namun dalam realitanya, betapa banyak program NU yang terbengkalai karena kesibukan kiai dalam politik praktis. Ironisnya lagi, ikrar yang sudah diucapkan NU di Situbondo pada tahun 1984 untuk kembali ke Khittah 1926, ternyata hanya sekadar pepesan kosong.

Fenomena politik NU menjelang Pemilu 2014 ini tampaknya cukup menarik untuk dikaji. Sebagai ormas yang mempunyai puluhan juta warga, dengan basis pesantren dan kiaikiai karismatik, bagaimanapun NU adalah suatu kekuatan besar yang patut diperhitungkan. NU adalah aset besar bangsa yang telah berperan penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ironisnya, kekuatan yang begitu besar itu menjadi lemah, karena rapuhnya persatuan.

Menurut Gus Dur, dalam buku Muslim di Tengah Pergumulan, (1994: 66) betapa tragisnya ormas Islam dalam membina persatuan. Mereka yang selalu mengagung-agungkan persatuan dalam mengutip dalil-dalil dari ayat suci, ternyata hanyalah sekadar retorika belaka. Sebab dalam realitanya, mereka tak mampu mengaktualisasikan persatuan seperti pesan yang ada dalam ayat-ayat suci itu karena dorongan kepentingan pribadi dan kelompok yang tak terkendali.

Dalam pandangan masyarakat, pesantren merupakan suatu pribadi yang sukar diajak berbicara mengenai perubahan, sulit dipahami pandangan dunianya dan karena itu orang juga enggan membicarakannya. Kemudian orang merasa dirinya punya kuasa atau mempunyai pengaruh, berusaha untuk menggalakkan perhatian umum mengenai lembaga yang didiamkan dalam “cagar masyarakat” itu.

Patut kiranya menjadi catatan bagi tokohtokoh NU tentang apa risiko yang akan terjadi dengan sikap mereka yang terlalu intens dalam dunia politik. Sebagai panutan umat hendaknya mereka menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi umat, termasuk dalam bidang politik. Sikap istiqomah ini harus dipegang teguh agar umat tidak menjadi bingung memahami tindakan kiainya. Kiai yang mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat tentu bisa lebih arif membuat ijtihad politik, agar ormas NU tidak terjebak pada politik praktis yang terkadang menyesatkan.

Kedaulatan Rakyat, Selasa, 28 Januari 2014

Related Post

 

Tags: