Ketua Bidang Pengelolaan Infrastruktur Sistem Siaran KPID DIJ Mohammad Zamroni

Menuju Demokratisasi Penyiaran

Riuh rendah pembahasan revisi UU Penyiaran sempat mengemuka dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013 di DPR RI. Konon pembahasan rancangan undang-undang itu dipenuhi intrik kepentingan politik dan kapital para pemangku kepentingan penyiaran. Hal itu menjadi perhatian Ketua Bidang Pengelolaan Infrastruktur Sistem Siaran KPID DIJ Mohammad Zamroni.

PANCASILA dan UUD 1945 sudah selayaknya diletakkan sebagai filsafat dan ideologi yang menjadi dasar serta arah membangun Indonesia ke depan yang demokratis. Keduanya tidak hanya menjamin hak-hak politik dan sipil. Tapi, juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bangsa ini.

Menurut Zamroni, indikator sebuah negara yang demokratis paling tidak adalah terciptanya jaminan kemerdekaan berbicara (freedom of speech), kemerdekaan berekspresi (freedom of expression), dan kemerdekaan pers (freedom of the press).

Tapi, menurutnya, jaminan terhadap ketiga freedom itu saja tidak cukup. Harus ada jaminan terhadap diversity of voices, diversity of content, dan diversity of ownership. Namun, jangan sampai dilupakan bahwa jaminan terhadap diversity itu menuntut dan memerlukan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas. Tanpa adanya jaminan terhadap diversity maka akan terbuka peluang munculnya otoritarianisme kapital serta oligarki atas nama kebebasan. “Ini dengan sendirinya akan membunuh demokrasi itu sendiri,” kata dia.

Dalam mewujudkan demokratisasi penyiaran tersebut, diperlukan upaya dan kerja keras dengan menyusupkan beberapa hal yang substansial untuk disempurnakan dan menjadi rekomendasi dalam revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas. Pertama, kejelasan alokasi dan penjatahan kanal (frekuensi) untuk lembaga penyiaran publik (LPP) dan lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Selama ini kanal frekuensi LPP yang diperuntukkan bagi TVRI dan RRI di daerah sering kali menjadi perebutan dengan LPK. Bahkan, dengan pemerintah daerah.

Sudah seharusnya LPP diberikan kanal frekuensi tersendiri yang secara otonom dapat dikelola tanpa dirusuhi lembaga penyiaran lain. “Demikian halnya dengan LPK. LPK sudah selayaknya diberikan kanal frekuensi mandiri sebagai upaya pemberdayaan komunitas masyarakat lebih luas,” ujarnya.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah penyederhanaan prosedur dan mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. Terutama untuk LPK. Izin penyelenggaraan LPK seharusnya dibedakan dengan lembaga penyiaran swasta (LPS). Sebab, lahirnya LPK dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pengelolaan kepentingan komunitas masyarakat.

Itu berbeda jauh dengan LPS yang lebih berorientasi profit. Karena kesamaan prosedur dan mekanisme perizinan ini kemudian menyebabkan “kemalasan” dan bahkan “keputusa-saan” komunitas masyarakat untuk mengurus dan mematuhi izin penyelenggaraan penyiaran. “Acapkali terlihat LPK berdiri di mana-mana bak jamur di musim hujan. Namun tak banyak yang mengurus perizinan yang ujung-ujungnya KPI atau KPID dituding dan terkesan melakukan ‘pelegalan’,” jelasnya.

Kejelasan pengaturan tentang pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi untuk kepentingan penyiaran seperti konvergensi media dengan memanfaatkan internet juga wajib diperhatikan. Sejauh ini ada banyak radio streaming dan televisi online di internet. Hal ini perlu diatur terutama dalam hal pengawasan isi siaran. “Karena selama ini terkesan adanya ‘pembiaran’,” kata dia.

Zamroni juga menyatakan, kejelasan tentang pembatasan kepemilikan media penyiaran dan kepemilikan silang harus memperhatikan sejumlah aturan. Di antaranya, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli. Bila langkah ini ditempuh tentu akan terjadi diversity of ownership sebagaimana yang menjadi cita-cita dan roh demokrasi penyiaran kita.

Selain itu, pemindahtanganan atau penjualan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain melalui perubahan komposisi kepemilikan saham perlu diatur dengan disertai sanksi yang jelas. “Modus” semacam ini biasa dilakukan industri penyiaran dengan investor besar untuk proses akuisisi lembaga penyiaran.

Bila hal ini terus dibiarkan, ujar dia, jangan pernah kita berharap akan terwujud diversity of ownership alih-alih diversity of content. Ini mengingat hampir semua lembaga penyiaran hanya dimiliki dalam satu korporasi yang sama.

Hal penting lainnya yakni kejelasan wewenang dan mekanisme dalam pemberian sanksi atas pelanggaran aspek administrasi maupun aspek pidana. Ketidakjelasan soal kewenangan pemberian sanksi antara KPI dan KPID juga perlu dibenahi. Pemerintah melalui Menkominfo atau penegak hukum harus tegas menyikapi dugaan pelanggaran oleh lembaga penyiaran.

“Sering kali terkesan lembaga penyiaran cuek dan acuh tak acuh serta tidak patuh atas sanksi yang diberikan oleh KPI atau KPID,” katanya.

Sejumlah isu baru juga perlu diikutkan dalam revisi UU Penyiaran. Di antaranya, kampanye di media penyiaran, penayangan rokok di televisi, dan pengumpulan bantuan bencana di lembaga penyiaran. Bahkan, perspektif perlindungan anak dan perempuan serta mewujudkan iklim persaingan usaha penyiaran yang sehat juga perlu diangkat.

Menurut Zamroni, yang diperlukan sekarang adalah KPI dan KPID bergandengan erat dengan kelompok masyarakat yang peduli penyiaran untuk mengawal perumusan revisi UU Penyiaran. Semua pihak ingin isi undang-undang itu memberikan kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan dan sekaligus menjunjung tinggi kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. “Di sini lah medan perjuangan akhir yang menentukan masa depan penyiaran Indonesia,” terangnya. (eri/amd/ty)

RADAR JOGJA, Minggu 16 Februari 2014

Related Post

 

Tags: