oleh M. Izzul Haq, M.Sc

‘Memajukan kesejahteraan umum’ merupakan salah satu tujuan dari pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, demikian yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan sosial menjadi suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia, meminjam pendapat Hakim Konstitusi, Maria F. Indrati, merupakannegara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat) dalam arti negara pengurus (Verzogingsstaat). Sumber utama dari hukum yang berlaku dalam suatu negara ialah peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekwensi bahwa negara memiliki kewenangan secara legal formal untuk ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang sosial.Dengan adanya tugas negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting dan tak terhindarkan.

Salah satu tonggak bersejarah bagi penguatan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum secara lebih serius melalui penyediaan landasan norma hukumnya adalah dengan adanya perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Salah satu buah hasil amandemen tersebut yang krusial adalah penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dalam bab tersebut, berbagai penetapan tentang hak asasi manusia dijelaskan secara lebih detil. Bab XA dimulai dari Pasal 28A hingga 28J dan berisikan 26 ayat baru.

Mengacu pada gagasan Teori Hirarki Norma Hukum Negara (die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen)yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, UUD 1945 merupakan kelompok norma hukum dibawah Staatsfundamental-norm / norma fundamental negara, yaitu Pancasila, yang merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok, umum dan garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal dan memerlukan pemerincian lebih lanjut untuk bisa diterapkan.  Adanya penambahan ayat dan pasal bahkan sub-bab baru dalam UUD 1945 yang merupakan aturan dasar negara/aturan pokok negara (Staatsgrundgesetz) berimplikasi perlunya penjabaran lebih lanjut ke dalam undang-undang formal (Formellgesetz) sehingga bisa diberlakukan secara langsung dan konkret dalam masyarakat. Dengan kata lain, produksi peraturan perundang-undangan menjadi suatu konsekwensi lanjutan dari karakter negara hukum yang berarti sebaga negara pengurus.

Memasuki abad milenium baru, bisa disaksikan bahwa Indonesia memasuki era politik hukum nasional yang memiliki kecenderungan perlindungan hak asasi manusia, salah satunya hak sosial (social rights) yang berangkat dari pengembangan Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan bercorak sosial semakin banyak disusun. Beberapa diantaranya seperti UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 39/2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 11 dan No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 / 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Beragam undang-undang itu lambat laun nantinya akan menjadi payung hukum keberadaan peraturan perundang-undangan dibawahnya mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Merujuk pada pandangan Hans Kelsen tentang Teori Jenjang Norma Hukum (Stufentheorie), norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan), sehingga norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Indonesia akan kaya dengan peraturan perundang-undangan, meskipun kuantitas perundang-undangan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan dan pengawasannya.

Perundang-undangan sosial memiliki urgensi sebagai penegas secara legal kewajiban negara dalam memperhatikan, mengurus, dan menangani isu problem sosial di masyarakat. Berkaca pada karakter Indonesia sebagai negara hukum dalam artian sebagai negara pengurus, maka menjadi penting untuk merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan perundang-undangan sosial yang ekstensif untuk mewujudkan agenda kesejahteraan sosial dengan tumpuan intervensi negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan karena negara harus terlibat, yang itu sendiri secara tegas tersirat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Maka tidak ada alasan bagi negara untuk lepas tangan dari urusan kesejahteraan sosial rakyatnya. Jika pemerintah sebagai pelaksana negara tidak peduli dan melakukan proses pembiaran sengaja maupun tidak sengaja, hal tersebut tidak saja salah secara moral karena bertentangan dengan Pancasila yang menurut Notonagoro menjadi ‘Pokok Kaidah Fundamentil Negara’ tetapi juga salah secara hukum karena melanggar konstitusi yaitu UUD 1945. Cita-cita kesejahteraan sosial bagi semua rakyat perlu menjadi roh yang melandasi penyusunan Program Legislasi Nasional/Daerah (Prolegnas/Prolegda) di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD).

Memang jalan masih panjang dan berliku dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia yang itu menjadi amanat konstitusi, namun masih ada secercah harapan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sejahtera lahir batin, yang mencakup dimensi material, spiritual, dan sosial merupakan suatu cita-cita mulia yang harus terus diperjuangkan.Dalam konteks negara hukum, harapan itu terbentang melalui pengembangan tidak saja kuantitas namun juga kualitas perundang-undangan sosial di negeri ini. Produk perundang-undangan yang sudah dibuat dengan baik, yang disusun lewat berbagai perdebatan kontroversi tiada hentibahkan bisamenghabiskanratusan juta rupiah menyedot anggaran negara untuk serangkaian kunjungan kerja anggota dewan ke dalam maupun keluar negeri, akan berkurang kesempurnaannya ketika kemudian tidak dijabarkan ke dalam peraturan teknis atau tidak ada ketentuan penjelas dibawahnya. Namun, seperangkat perundang-undangan sosial yang berjenjang dan memiliki hirarki yang jelas pun tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tanpa pengawasan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat sebagai subyek hukum itu sendiri.

Dimuat di BERNAS JOGJA, 19 Februari 2014

Related Post

 

Tags: