Faisal Ismail, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KONFLIK di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga berakhir. Pada awalnya, konflik pecah ketika Suryadharma Ali (SDA) selaku ketua umum (Ketum) PPP menyatakan akan berkoalisi dengan kubu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dalam Pilpres 2014. Saat Prabowo melakukan kampanye Pilpres, SDA hadir dan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Hatta sebagai capres dan wapres yang diusung oleh Gerindra dan partai-partai mitra koalisinya. Di pihak lain, beberapa pemimpin PPP seperti Emron Pangkapi dan Romahurmuziy (Romi) mau berkoalisi dengan kubu Jokowi-JK. Konflik politik antara kubu SDA dan kubu Emron-Romi di tubuh partai yang berlambang Kakbah itu pecah secara terbuka.

Konflik semakin memanas ketika kubu Emron-Romi memecat SDA dari jabatannya sebagai Ketum PPP. Setelah memecat dan mendepak SDA, Emron dan Romi mengklaim diri mereka masing-masing sebagai ketua umum dan sekjen PPP yang sah. SDA tidak mau dilecehkan dan dilengserkan begitu saja. Dia membalas dengan memecat Emron dan Romi dari jabatannya masing-masing. Seraya memecat Emron dan Romi, SDA menyatakan bahwa yang bisa memberhentikan dirinya sebagai Ketum PPP adalah forum muktamar karena forum muktamarlah yang memilih dirinya sebagai Ketum PPP.  Konflik politik antara kubu SDA dan kubu Emron-Romi untuk sementara dapat diredam. Keduanya sepakat untuk berkoalisi dengan kubu Prabowo-Hatta.

Dalam perkembangan selanjutnya, konflik antara kubu Emron-Romi dan kubu SDA memanas lagi. Tampaknya keinginan kubu Emron-Romi untuk bergabung dengan kubu Jokowi-JK masih menyala menjelang pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Dari 15-18 Oktober 2014, kubu Emron-Romi menyelenggarakan muktamar PPP ke-8 di Surabaya. Kubu Emron-Romi mengklaim, 28 DPW PPP mendukung kubunya dan menghadiri muktamar di Surabaya itu.

Dalam muktamar itu, Romi secara aklamasi terpilih sebagai Ketum DPP PPP. Akan tetapi, legitimasi terpilihnya Romi sebagai Ketum PPPdi muktamar Surabaya itu ‘dimentahkan’ oleh Majelis Syariah PPP yang menyatakan muktamar Surabaya tidak sah (ilegal). Dengan kata lain, pengangkatan Romi sebagai Ketum PPP versi muktamar Surabaya didiskualifikasi oleh Majelis Syariah PPP.

Kini giliran kubu SDA yang akan melaksanakan muktamar PPP ke-8. SDA menyebutnya sebagai muktamar dengan ‘misi islah’ (bukan muktamar islah) yang digelar di Jakarta dari 30 Oktober-2 November 2014. Menurut SDA, muktamar ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Majelis Syariah PPP karena itu dinyatakan sah (legal). Dalam suatu konferensi pers di Jakarta baru-baru ini, SDA dalam kapasitasnya sebagai Ketum DPP PPP menyatakan kebingungannya mengundang Romi untuk hadir di muktamar. SDA mengatakan, dalam kapasitas apa Romi diundang ke muktamar Jakarta itu: sebagai Ketum DPP PPP? Mahkamah Syariah PPP sudah menyatakan bahwa muktamar PPP di Surabaya itu adalah ilegal dan sebagai konsekuensinya semua hasil muktamar (termasuk terpilihnya Romi sebagai Ketum PPP) adalah juga ilegal.

Sementara itu, politisi senior PPP Hamzah Haz (yang juga wapres di era Presiden Megawati Soekarnoputri) menyarankan agar Romi (dan Suharso Monoarfa) menghadiri muktamar PPP ke-8 di Jakarta dari 30 Oktober-2 November 2014 itu. Di muktamar itulah, kata Hamzah Haz, Romi bisa ‘bertarung’ memperebutkan jabatan Ketum PPP karena dia sudah mempunyai modal politik sebagai Sekjen PPP.

Ganjalan politis-psikologis dengan SDA tidak mudah dihilangkan begitu saja. Tensi dan pertarungan politik yang ditandai dengan pecat memecat antara keduanya tampaknya masih belum lenyap. Kubu SDA dan kubu Romi belum ada islah. Walaupun para petinggi, fungsionaris dan pengurus partai berhimpun di bawah lindungan Kakbah, islah PPP masih berada di jalan terjal. Semoga ada jalan keluar.

KEDAULATAN RAKYAT, JUMAT PON 31 OKTOBER 2014 ( 7 SURA1948 )

Related Post

 

Tags: