Dr Hamdan Daulay MSi MA, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(Tanggapan Balik tulisan Aziz Anwar Fachrudin)

TANGGAPAN yang dibuat Aziz Anwar Fachrudin (AAF) yang berjudul  ‘Tentang Kolom Agama di KTP’ (Kedaulatan Rakyat, 17-11-2014) cukup kritis dan menunjukkan dinamika kaum intelektual muda. Setiap kali bicara tentang HAM, begitu kuat komitmen yang dimiliki oleh kaum intelektual muda untuk memberi pembelaan kepada kelompok minoritas yang dinilai hak-haknya terabaikan selama ini, dan diposisikan sebagai kelompok tertindas. Dengan demikian ketika bicara tentang HAM yang ada dalam pandangan kelompok ‘pembela’ ini adalah bahwa kelompok minoritas ini saja yang dilanggar HAM-nya, sedangkan kelompok mayoritas adalah kelompok penindas yang tak pernah dilanggar HAM-nya.

Ada tiga persoalan utama yanag ingin ditanggapi kembali tentang tulisan AAF, pertama, tentang HAM kelompok minoritas terkait dengan kolom agama dalam KTP. Kedua, alasan yang tak logis dan asal bunyi. Ketiga, identitas agama dan ideologi negara. Tentang HAM kelompok minoritas, yang selama ini mereka merasa ‘dipaksa’ untuk memilih salah satu agama yang diakui negara dalam kolom KTP, sering menjadi pembahasan aktivis HAM. Tentu juga sangat aneh, kalau warga negara yang mayoritas beragama di negara ini dan sudah sejak lama mencantumkan identitas agama dalam KTP, dipaksa mengikuti keinginan kelompok minoritas (aliran kepercayaan). Kalau itu dilaksanakan justru merupakan pelanggaran HAM yang luar biasa, dan merupakan penindasan minoritas kepada mayoritas.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama juga sudah menentang tegas, jangan sampai ada penghapusan identitas agama bagi warga negara yang beragama dengan dalih menjaga HAM kelompok minoritas. Apakah HAM kelompok minoritas saja yang harus diperhatikan, sementara HAM kelompok mayoritas dibiarkan diinjak-injak ?

Kedua, terkait dengan alasan yang tak logis dan asal bunyi dari kelompok yang pro dengan penghapusan kolom agama yang ditanggapi AAF dalam tulisan saya, tentu harus dilihat secara utuh dan jernih. Pendapat yang saya kutip adalah mereka yang mengatakan bahwa  “tidak ada kaitan peningkatan keimanan seseorang dengan pencantuman identitas agama di KTP.”

Inilah yang saya sebut sangat tidak logis dan asal bunyi. Sebab mana mungkin akan bertambah keimanan seseorang hanya karena mencantumkan identitas agama di KTP. Walau seribu kalipun identitas agama dicantumkan di KTP tentu tidak akan bisa membuat keimanan seseorang meningkat. Sebab soal keimanan adalah terkait dengan amal dan niat seseorang dalam beribadah yang tentu sangat tidak mungkin diukur dengan identitas agama di KTP. Sedangkan kolom agama di KTP adalah terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah dan sekaligus sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara. Sebab tidak boleh kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila).

Ketiga, tanggapan yang disampaikan AAF terkait dengan kolom agama di KT Pyang baru ada sejak rezim Orde Baru untuk membendung faham komunis, dan juga membuat perbandingan dengan negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Turki. Membaca sejarah politik bangsa Indonesia tentu lebih baik manakala diperoleh dari berbagai sumber agar bisa diperoleh informasi yang lebih utuh dan objektif. Kalau hanya membaca sejarah dari satu sumber, akan membuat informasi tidak utuh dan bahkan bisa menyesatkan. Dalam hal ini terkait dengan kolom agama di KTP yang diklaim baru ada pada kebijakan politik Orde Baru tentu sangat aneh. Padahal dari berbagai sumber sejarah sudah banyak disebutkan, bahwa pada zaman kolonial Belanda pun yang sangat tertib administrasi, sudah ada data agama penduduk, walaupun belum memakai istilah KTP.

Selanjutnya pada awal kemerdekaan, pemerintah juga sudah mulai mendata administrasi kependudukan, mulai dari data jumlah penduduk, agama yang dianut warga negara, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, hingga tingkat pendidikan warga negara. Bahkan terkait dengan persoalan agama, sejak awal kemerdekaan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini memiliki komitmen yang kuat. Hasilnya bisa dilihat dengan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Artinya negara ini bukan negara sekuler, dan juga bukan negara agama, tapi negara yang religius. Dengan demikian sangat tidak tepat kalau AAF membandingkan administrasi kependudukan RI dengan Turki sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Sebab walaupun Turki mayoritas muslim, namun ideologi negaranya adalah sekuler dan bahkan lebih sekuler dibanding negara-negara Barat.q- c.

Kedaulatan Rakyat, Sabtu Kliwon, 22 ΝΟPΕΜΒΕR 2014

Related Post

 

Tags: