Dr Hamdan Daulay MSi MA

KEBIJAKAN politik pemerintah dalam bidang agama di Indonesia sangat penting, serius dan menghadapi tantangan yang luar biasa. Selain karena potensi konflik antar umat beragama, berbagai paham dan aliran menyimpang yang ekstrem menjadi tantangan tersendiri. Kini muncul lagi wacana kontroversial baru yang dibuat oleh pemerintah dengan menghapus kolom agama dalam KTP.

Di tengah rumitnya tugas pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, mulai dari wacana kenaikan BBM, kemiskinan, lapangan kerja, kriminalitas dan lainlain, hendaknya pemerintah jangan lagi menambah persoalan baru. Penghapusan kolom agama dalam KTP terkesan mengada-ada saja, seolah tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atau barangkali penghapusan kolom agama dalam KTP dianggap bagian dari revolusi mental.

Wajar masyarakat sangat resah dengan wacana penghapusan kolom agama dalam KTP. Sebab selama ini dengan usia negara yang sudah mencapai 69 tahun, pemerintah selalu mencantumkan identitas agama dalam KTP. Alasannya tentu sangat jelas dan logis sebagai data kependudukan, agar pemerintah mengetahui jumlah penduduknya berdasarkan agama.

Selain itu, sebagai identitas tentu memiliki multifungsi, mulai dari kepentingan pernikahan hingga kematian. Bagaimana kacaunya nanti masyarakat kalau KTP tanpa identitas agama. Ada yang mau menikah tapi tidak jelas apa agamanya, bagaimana pelaksanaannya. Ada orang yang meninggal di pinggir jalan dan tidak dikenal masyarakat sekitar, apakah akan disalatkan padahal ia seorang Kristen, atau ia akan dibawa ke gereja, padahal ia seorang muslim. Dengan demikian masyarakat akan dibuat sangat kacau dan bingung kalau kolom agama dalam KTP dihapuskan. Terutama bagi umat Islam yang mayoritas di negara ini benar-benar dibuat kacau dengan penghapusan identitas agama dalam KTP.

Memang ada beberapa argumen yang disampaikan kelompok yang setuju dengan penghapusan kolom agama dalam KTP. Di antaranya mereka mengatakan bahwa pencantuman identitas agama dalam KTP tidaklah menambah keimanan seseorang. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa data tentang apa agama seseorang cukuplah disimpan di tingkat kelurahan saja, tidak perlu menjadi data nasional yang dimasukkan dalam KTP. Dua argumen yang disampaikan kelompok yang setuju dengan penghapusan kolom agama ini terkesan aneh, asal bunyi, dan benar-benar tidak logis. Pencantuman identitas agama dalam KTP memang tidak ada kaitannya dengan peningkatan iman seseorang. Seribu kali pun ditulis identitas agama dalam KTP tidak akan membuat seseorang bertambah nilai keimanannya.

Artinya tidak ada kaitan keimanan seseorang dengan identitas agama di KTP. Identitas agama di KTP adalah semata-mata data kependudukan, supaya jelas apa agama yang dianut warga negara, sehingga untuk kepentingan administrasi yang lain, seperti urusan pernikahan, hingga kematian tidak terjadi kekacauan. Karena sesungguhnya kebijakan yang dibuat oleh negara adalah untuk mengatur ketertiban di masyarakat, bukan justru membuat kekacauan.

Pemerintahan Jokowi-JK yang mengusung ‘Revolusi Mental’ hendaknya perlu hati-hati dalam wacana penghapusan identitas agama dalam KTP. Jangan sampai dalam memaknai ‘Revolusi Mental’ tersebut justru kebablasan yang membuat efek negatif bagi masyarakat. Lebih serius lagi dalam kebijakan agama ini, jangan justru menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat. Tugas pemerintah dalam membina kerukunan beragama di tengah masyarakat sangat penting, serius dan berkelanjutan, tiba-tiba terusik dengan munculnya wacana penghapusan identitas agama dalam KTP.

Sebenarnya sejak wacana penghapusan kolom agama dalam KTP dilontarkan Menteri Dalam Negeri, sudah jelas terbaca siapa kelompok yang pro dan kontra. Ini jelas sangat sensitif dan bisa berpotensi menyulut konflik agama, dan kalau tidak segera diatasi bisa nanti ada kelompok yang ‘memancing di air keruh’. Padahal tugas membina kerukunan umat beragama adalah tugas yang berat dan perlu kehati-hatian dalam menanganinya. Sedikit saja salah langkah dalam menangani agama ini, begitu mudah menimbulkan bara konflik. Hendaknya jangan sampai ada yang bermain api dengan isu-isu agama, agar masyarakat kita bisa tetap hidup rukun tidak terusik dengan wacana murahan. Kebijakan pemerintah ke depan juga perlu waspada pada upaya menjadikan konflik bernuansa agama sebagai bagian dari kerusuhan (Suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan pencantuman identitas agama dalam KTP sesungguhnya bermakna sangat indah dan tertib administrasi. Sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan pencantuman identitas agama dalam KTP. Karena sesungguhnya masyarakat Indonesia yang Pancasilais sangat menghargai perbedaan, dan mengutamakan kerukunan, persatuan dan persaudaraan.

 

Kedaulatan Rakyat, Kamis, 13 November 2014 | 12:11 WIB

Related Post

 

Tags: