Hamdan Daulay, dosen jurusan KPI FDK UIN Suka

KONGRES Umat Islam Indonesia (KUII) VI yang diselenggarakan di Yogyakarta 8-11 Februari 2015 merupakan titik cahaya terang di tengah kusutnya politik di Tanah Air saat ini. Ketika moralitas elite politik saat ini terpuruk pada titik nadir yang memprihatinkan, diharapkan lewat kongres ini bisa memberi sumbangan pencerahan politik untuk bangsa dan negara. Kongres umat Islam Indonesia pada tahun 1950-an bisa memberi sumbangan nyata dalam politik Indonesia dengan lahirnya wadah politik umat Islam lewat Masyumi. Selain itu yang lebih penting lagi, kongres tersebut juga bisa melahirkan tokoh-tokoh politik Islam yang santun dan memiliki moral yang tinggi seperti Mohammad Natsir, Wahid Hasyim, Syarifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan tokoh-tokoh besar lainnya.

Tokoh-tokoh politik Islam tersebut memiliki keteladanan luar biasa dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. Mereka hidup sederhana dan selalu jujur kepada rakyat, sehingga mereka benar-benar dicintai rakyat. Sangat kontras dengan perilaku elite politik saat ini, yang menjadikan jabatan politik untuk memperkaya diri dan partai dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan korupsi. Dan yang lebih kontras lagi adalah dalam hal kejujuran, betapa elite politik saat ini begitu mudah membohongi rakyat. Antara janji kampanye dengan perilaku dalam menjalankan amanah rakyat sungguh sangat bertolak belakang. Janji untuk memberantas korupsi misalnya, begitu sering disampaikan elite politik pada masa kampanye. Namun tragisnya, setelah mereka terpilih menjadi pemimpin bangsa, janji itu hanya sekadar retorika, justru mereka bersahabat dengan koruptor, dan bahkan dengan berbagai rekayasa berusaha menghancurkan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK.

Namun kongres umat Islam Indonesia yang diharapkan mampu memperkokoh kekuatan politik umat Islam, dalam perkembangan berikutnya juga mengalami berbagai tantangan. Seiring dengan realitas umat Islam Indonesia yang plural, seperti NU, Muhammadiyah, al Wasliyah, al Irsyad, dll, membuat rapuhnya persatuan dalam partai politik Masyumi. Ditambah lagi dengan kondisi penganut Islam Indonesia, yang menurut Cliford Geertz ada tiga kelompok (priyayi, santri, abangan), membuat dukungan umat Islam pada partai Masyumi tidak bisa maksimal. Berikutnya, karena berbagai alasan, NU kemudian keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri, membuat partai Masyumi sebagai wadah politik umat Islam menghadapi tantangan semakin berat.

Martin van Bruinessen dalam buku Nahdlatul Ulama, menilai, kharisma kiai sebagai perekat ukhuwah di NU yang dilambangkan dengan sembilan bintang dan seutas tali kini sudah mulai pudar. Lunturnya kharisma kiai saat ini antara lain dipengaruhi keberpihakan kiai pada politik praktis. Bahkan tidak jarang kiai dijadikan sebagai juru kampanye bagi partai politik pada masa kampanye. Akibatnya, tugas utama kiai sebagai pengemban dakwah dan pendidikan Islam semakin terbengkalai.

Menurut Martin, kiai yang selama ini dianggap sebagai perekat keutuhan ukhuwah di tubuh NU, kini mengalami pergeseran nilai. Ormas Islam seperti NU, tempat berkumpulnya kiai, ulama dan santri, seharusnya bisa fokus pada bidang dakwah dan pendidikan Islam. Namun dalam realitanya, betapa banyak perjuangan NU yang terbengkalai karena kesibukan dalam politik praktis. Ironisnya lagi, ikrar yang sudah diucapkan NU di Situbondo pada 1984 untuk kembali ke khittah 1926, ternyata tak kunjung teraktualisasikan.

Demikian pula menurut Prof Dr Din Syamsuddin dalam buku Muhammadiyah Kini dan Esok, Muhammadiyah tak pernah menyatakan aktif dalam politik praktis. Karena dalam asas perjuangannya, Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang memfokuskan perjuangannya untuk amar makruf nahi munkar. Asas perjuangan Muhammadiyah itu tak sekadar slogan belaka, tapi benar-benar diaktualisasikan di tengah umat. Ini bisa dilihat dengan hadirnya ribuan sekolah Muhammadiyah di seluruh pelosok Tanah Air, mulai TK hingga perguruan tinggi. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit. Namun kenyataannya, Muhammadiyah juga tak bisa menghindari diri dari politik praktis.

NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Tanah Air, merupakan aset besar bangsa yang bisa saling melengkapi. Keduanya selama ini sudah berhasil memadukan kinerja organisasi. NU berhasil mengembangkan wilayah pedesaan dan dengan kiai sebagai figur panutan umat, yang patut diteladani, sementara Muhammadiyah berhasil mengembangkan daerah urban.

Barangkali usaha memperkokoh persatuan umat dan juga membangun moralitas politik menjadi agenda penting dalam kongres Umat Islam Indonesia VI ini. Ketika moralitas politik sudah semakin rapuh dengan maraknya tindakan menghalalkan segala cara, tokoh-tokoh Islam perlu mengingatkan kembali tujuan utama bangsa ini. Dengan demikian ke depan diharapkan bisa muncul politik yang santun, jujur dan beradab, demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa, 10 Februari 2015

Related Post

 

Tags: