Alimatul Qibtiyah Ph.D.

Direktur PSW dan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Anggota LPPA Pimpinan Pusat Aisyiyah.

POLEMIK UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) mewarnai media beberapa hari ini. Polemik tersebut terkait dengan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa calon gubernur DIY menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat istri (tidak ada riwayat suami). Hal inilah yang disinyalir oleh beberapa pihak terkesan diskriminatif. Kontroversi juga terjadi di kalangan DPRD DIY, 4 fraksi setuju dengan pasal tersebut, 2 menolak dan yang lain belum bersikap.

Polemik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan atau perempuan pemimpin masih belum sepenuhnya diterima masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik, keyakinan dan budaya yang masih melekat di masyarakat. Padahal jika mengacu pada perundang-undangan di Indonesia baik UUD 1945 pasal 27, UU No 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Inspres N0 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri No 15/2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, menunjukkan bahwa Indonesia tidak ada masalah dengan kesetaraan jender termasuk kepemimpinan perempuan.

Terkait dengan alasan budaya, dalam sejarah perubahan budaya itu dapat diterima oleh masyarakat asal membawa kemaslahatan walaupun memang terkadang membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika isu yang diubah menyangkut masalah keyakinan. Apa sebenarnya rasionalitas masyarakat tidak dapat menerima perempuan pemimpin? Padahal sejarah membuktikan bahwa Aceh pernah dipimpin oleh 4 ratu (kali periode, 58 tahun 1641-1699), di Ternate ada Ratu Siti Aisyah We Tenriolle (1856) dan di Minangkabau dengan Bundo Kandung yang mempunyai kemampuan intelektual dan kearifan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sejarah kepemimpinan dalam Alquran, Allah mengakui kehebatan, kearifan, kecerdasan Ratu Bilqis. Bahkan dalam QS Saba (34 : 15) disebutkan Negara yang dipimpin oleh Ratu Bilqis adalah Negara yang baldatun toyibatun warobbun ghofur. Alquran Surat An Naml (23: 32-35,44) menunjukkan bahwa Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang demokratis (melibatkan pembesar lain dalam memutuskan perkara), bijaksana (tidak mau mengorbankan rakyat dan memperlakukan lawan politik secara terhormat) serta cerdas, terbuka dan relijius.

Jika secara perundang-undangan tidak bertentangan dan juga dari sejarah ada bukti bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin yang baik, maka sudah selayaknya kita perlu meninjau kembali UU Keistimewaan Yogyakarta tersebut terkait dengan syarat gubernur. Jika berbicara kriteria pemimpin sebenarnya yang penting bukan terletak pada jenis kelamin seorang pemimpin tetapi bagaimana dia menjadi pemimpin yang muqsit. Pemimpin muqsit adalah pemimpin yang adil, bijaksana dan juga seksama. Untuk meraih pemimpin yang muqsit seseorang harus mempunyai pandangan yang luas (visioner), merasa setara dengan rakyat, tidak eklusif (menganggap dirinya yang paling penting dan paling tinggi) dan bahkan terkadang harus tahan dengan ejekan. Pemimpin visioner yang merasa setara dengan rakyat mengandung arti bahwa pemimpin itu harus mempunyai kemauan untuk memberikan solusi masalah rakyat karena berpikir masalah rakyat juga masalah pemimpin. Sudah waktunya memilih pemimpin berdasarkan pada kapabilitas dan visionernya kepemimpinan itu adalah sebuah amanah dari Tuhan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, keadilan dan kecerdasan (intelektual, sosial, spiritual) masyarakatnya.

Namun demikian jika memang DPRD bersepakat untuk tidak setuju adanya pemangkasan yang berbunyi ‘Calon gubernur menyerahkan daftar riwayat hidup’, maka mampukah DPRD menjamin? Bahwa Gubernur DIY (laki-laki) di masa yang akan datang mempunyai persepsi dan sikap bahwa laki-laki dan perempuan (pemimpin dan yang dipimpin) sama-sama punya hak untuk hidup layak? Dan sama-sama mempunyai akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat dalam sumber daya yang ada.

Kepemimpinan itu masalah fungsi bukan hirarkhi, yang menganggap satu lebih penting daripada yang lain. Pilihan ini jelas lebih sulit sebenarnya daripada pilihan untuk memberikan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan menjadi gubernur. K- g

Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2015

Related Post

 

Tags: