Faisal Ismail,Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.

MINGGU pertama bulan Februari 2015, warga Yogyakarta dikejutkan oleh berita kejahatan yang menghebohkan. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kejahatan sindikat pemalsuan ijazah dan dokumen kependudukan. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan operasinya bertempat di suatu kantor di Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Dari kantor tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu unit CPU, mesin scan, printer, tiga dus berisi 500 stempel palsu dengan cap kantor kelurahan, kecamatan, dinas, instansi, dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Polres telah menahan dua tersangka, masing-masing berinisial EUW (32 tahun) dan ATH (34 tahun) sebagai tersangka utama.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Polisi Slamet Santoso mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pembuatan dan peredaran ijazah dan dokumen kependudukan palsu. Laporan tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2015 dengan pura-pura memesan kartu tanda penduduk (KTP) di kantor sindikat tersebut. Setelah Satreskrim melakukan pengusutan secara saksama, terbongkarlah sindikat kejahatan tersebut dan segera menangkap pelakunya yang berinisial EUW. Dengan tindakan yang cepat dan cekatan, pihak Satreskrim mengembangkan penelusuran dan pengusutan lebih jauh dan berhasil menangkap pelaku lain yang berinisial ATH sebagai tersangka utamanya.

Polisi mengungkapkan bahwa kantor sindikat tersebut tidak terdaftar dan tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta tidak tampak adanya karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Ketika melakukan penggeledahan di kantor sindikat tersebut, Polisi menemukan empat KTP, satu lembar transkrip nilai dan lima ijazah perguruan tinggi yang berstatus negeri dan swasta. Kapolresta Yogya Kombes Polisi Slamet Santoso mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, yang bersangkutan mengaku mampu membuat bermacam surat, ijazah dan dokumen sesuai permintaan para pemesan (pembeli). Caranya, yang bersangkutan terlebih dulu mempelajari data yang akan dipalsu seperti tanda tangan yang akan dibubuhkan pada ijazah dan KTPsehingga terlihat asli.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta Kompol Dodo Hendro Kusumo menambahkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, yang bersangkutan mematok harga tertentu dan harga tersebut bisa ditawar atau dinego oleh para calon pembeli. Untuk KTP, tersangka memasang tarif antara Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Untuk ijazah, tersangka meminta imbalan antara Rp 2,5 juta – Rp 5 juta. Polresta masih terus mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain yang terkait dengan pembuatan 500 stempel palsu dengan cap kantor kelurahan, kecamatan, dinas, instansi, dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sejak beroperasi pada tahun 2010, tersangka telah memperjualbelikan ijazah palsu itu hingga ke luar Jawa. Dalam pengakuannya, tersangka mengatakan bahwa para pembelinya lebih suka membeli ijazah perguruan tinggi terkenal di DIY, baik yang berstatus negeri maupun yang berstatus swasta.

Jual beli ijazah dan transkrip nilai di negeri ini sudah lama kita dengar atau kita baca dalam pemberitaan di media massa. Dalam kasus ini, ada pihak penyedia jasa (penjual ijazah) dan ada pula pihak pembeli ijazah. Pihak yang menjual ijazah ingin mendapatkan uang (imbalan) dengan cara yang sangat gampang tapi tidak benar (tidak halal), sedang pihak yang membeli ijazah ingin mendapatkan ijazah itu dengan cara yang amat mudah (tanpa mengeluarkan biaya studi dan berpayah-payah belajar selama sekian tahun) tapi dengan cara yang tidak benar (tidak sah).

Baik penjual ijazah maupun pembeli ijazah sama-sama tidak benar. Dari perspektif agama, moral dan hukum, perbuatan memalsukan, menjual dan membeli ijazah palsu merupakan perbuatan amoral dan tindakan kriminal. Kita mengucapkan salut kepada Kapolresta dan jajarannya yang telah berhasil membongkar sindikat pemalsuan ijazah (dan dokumen kependudukan) di Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar-mahasiswa dan kota budaya.K- k.

Kedaulatan Rakyat, 16 Februari 2015

Related Post

 

Tags: