Alimatul Qibtiyah Ph.D.

Direktur PSW dan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Anggota LPPA Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

MENJELANG Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Satu Abad ‘Aisyiyah di Makassar, 3-7 Agustus 2015 yang akan datang, Persyarikatan bergerak aktif. Persyarikatan terus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk menjadikan Indonesia lebih cerdas, termasuk dalam membicarakan dan merumuskan hak-hak perempuan. Berdasarkan fakta sejarah dan dokumen-dokumen resmi yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah mempunyai pemikiran Islam berkemajuan (progresif), walaupun dalam realitasnya masih ada anggota Muhammadiyah ‘Asiyiyah yang konservatif dalam hal-hal tertentu. Ada tiga alasan Muhammadiyah-‘Aisyiyah berpandangan Islam berkemajuan dalam merespons isu-isu perempuan.

Pertama, sejarah berdirinya ‘Asyiyah sebagai salah satu pioner organisasi perempuan Islam di Indonesia saat itu adalah bukti bahwa Muhammadiyah peduli hak-hak perempuan. KH Ahmad Dahlan bersama istrinya, Nyai Walidah mendirikan ‘Aisyiyah diinspirasi oleh nilai-nilai Qurani yang memandang kesetaraan akan eksistensi perempuan. Selain itu cara pandang KH Ahmad Dahlan juga diinspirasi dari bacaan dan refleksi kultural secara hybrid yang ada saat itu. Hal inilah yang merupakan salah satu sumber pemikiran pembaharuan atau tajdid beliau yang sangat menginspirasi pandangan Muhammadiyah sampai sekarang.

Kedua, secara sosiologis sejak berdirinya, ‘Aisyiyah telah mengambil peran yang signifikan pada gerakan perempuan di Indonesia. Salah satu bukti sejarah adalah pada saat Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928, ‘Aisyiyah berperan signifikan terhadap suksesnya acara tersebut. Kesuksesan keterlibatan aktivitas dan peran ‘Aisyiyah pada kancah nasional ini jelas tidak lepas dari kemajuan pandangan Muhammadiyah saat itu tentang perempuan. Selain itu keberadaan ‘Aisyiyah secara otonomi sejak tahun 1966, sehingga perempuan Muhammadiyah duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan para partnernya yang laki-laki, juga menunjukkan akan dinamika progresivitas di persyarikatan.

Salah Satu Bukti

Praktik kepemimpinan perempuan di lingkungan persyarikatan yang memutuskan Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menjadi salah satu anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah salah satu bukti bahwa persyarikatan ini membela hak-hak perempuan. Walaupun keputusan ini belum diikuti oleh pimpinan di bawahnya walaupun ibu-ibu Pimpinan ‘Aisyiyah di wilayah, daerah dan cabang tidak secara otomotis menjadi salah satu Pimpinan Muhammadiyah, namun banyak kegiatan Muhammadiyah yang dihidupkan oleh ibu-ibu ‘Asyiyah. Artinya, Muhammadiyah terbuka dan mendorong perempuan untuk berkiprah secara maksimal di masyarakat. Keterbukaan kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah ini diharapkan semakin menguatkan identitas Islam berkemajuan yang menjadi motto Persyarikatan. Dibutuhkan supportivitas anggota Muhammadiyah laki-laki dan kesiapan anggota Muhammadiyah perempuan untuk bersama-sama ber-fastabikul khairat. Sehingga keberadaan perempuan di kepemimpinan Persyarikatan bukan karena belas kasihan tetapi memang dia pantas untuk mendapatkannya.

Ketiga, pandangan Muhammadiyah yang progresif tentang perempuan juga dapat dilihat dari dokumen-dokumen resmi yang diproduksi oleh Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Di antaranya Tuntunan Mentjapai Istri Islam jang Berarti(1937), Adabul Mar’ah fil Islam(1977), Wacana Fiqh Perempuan (2003, 2005, 2010), Menuju Keluarga Sakinah (1991,2014), Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih tentang perempuan yang terbit dalam majalah Suara Muhammadiyah serta Suara ‘Aisyiyah, misalnya Istri Berorganisasi (2008), dan Kepemimpinan Wanita (2012). ‘Aisyiyah juga menerbitkan beberapa buku terkait dengan permasalahan perempuan seperti, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan Anak, Pentingnya ASI dan Bank ASI, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa prinsip pemikiran dari dokumen-dokumen tersebut adalah prinsip pernikahan monogami, kepemimpinan keluarga yang kolegial, tidak dianjurkannya khitan perempuan, bersama-sama mencari nafkah, dan perkawinan harus dicatatkan di KUA.

Perjalanan pemikiran Muhammadiyah tentang perempuan mengalami dinamika yang luar biasa dalam internal Muhammadiyah sejalan dengan dinamika modernitas dan perkembangan variasi ideologi anggotanya. Beberapa catatan lapangan ditemukan bahwa belum tentu semua anggota Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah membaca produk-produk yang dihasilkan. Kendala kurangnya komunikasi dan jga kreativitas program yang mendorong pembaruan masih terjadi. Karena itu progresivitas pemikiran Muhammadiyah terkait dengan hak-hak perempuan di ranah publik dan domestik akan terasa manfaatnya ke akar rumput jika ada upaya sosialisasi yang lebih massive, terencana dan terukur.

Dengan bingkai sedemikian itulah pada tanggal 4-5 April 2015 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Stikes Aisyiyah menyelenggarakan Fokus Group Discussion dan Seminar untuk melakukan refleksi dan pembacaan ulang terhadap seluruh upaya ‘jihad’Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam mengangkat martabat perempuan. Moga langkah kecil ini menjadikan syiar Muktamar Muhammadiyah ke-47 serta slogan Muktamar Satu abad ‘Aisyiyah yaitu mencerdaskan Bangsa, segera dapat dirasakan ummat, Aamiin. K- k.

Kedaulatan Rakyat, Senin Kliwon, 6 Apri 2015

Related Post

 

Tags: