Hamdan Daulay

BERBAGAI tindakan wakil rakyat (DPR) akhir-akhir ini tampaknya semakin banyak yang aneh dan tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Di tengah krisis yang memrihatinkan, wakil rakyat sibuk plesir ke berbagai negara hingga bertemu calon Presiden Amerika Serikat. Di tengah penderitaan rakyat, wakil rakyat sibuk memperkaya diri dengan meningkatkan gaji yang tidak wajar dan berbagai fasilitas yang terkesan mengada-ada.

Di luar gaji yang tergolong sudah besar, wakil rakyat masih mengumbar nafsu serakah untuk menaikkan uang tunjangan. Mereka meminta kenaikan tunjangan kehormatan, komunikasi, fungsi pengawasan dan lain-lain. Padahal di sisi lain ratusan ribu guru honorer dan bidan honorer menangis, berdemo menuntut kejelasan nasib mereka. Banyak di antara mereka yang sudah bekerja puluhan tahun hanya digaji Rp 700.000 bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Begitu minimnya gaji guru honorer, sehingga membuat mereka ada yang nyambi sebagai tukang ojek dan tambal ban. Di tengah rendahnya gaji yang diterima guru honorer, mereka tetap tulus dan ikhlas menjalankan tugas mulia itu’ sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’.

Di sisi lain, wakil rakyat sedikit pun tidak merasa bersalah dan malu atas tindakannya yang melukai hati rakyat. Lalu siapa sesungguhnya yang diwakili DPR? Apakah mereka benar-benar wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat, atau mereka hanya wakil partai politik, atau mungkin wakil dirinya sendiri.

Padalah Presiden Joko Widodo sendiri merasa malu membicarakan kenaikan gaji di tengah keterpurukan ekonomi yang diderita rakyat saat ini. Barangkali ini juga bisa jadi jebakan politik bagi Jokowi, ketika kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk justru muncul wacana kenaikan gaji wakil rakyat dan juga kenaikan gaji presiden.

Bagaimana bisa mewujudkan revolusi mental dengan tuntutan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bila para penyelengara negara berlumuran dengan tindakan kotor yang membohongi rakyat. Wakil rakyat yang diharapkan mampu mengawasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, justru sangat serakah. Bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasi rakyat, bila mereka menutup mata dan telinga terhadap kritik yang disampaikan rakyat. Dalam kondisi seperti ini tindakan wakil rakyat benar-benar dalam krisis moral yang memrihatinkan, karena sangat kontras dengan aspirasi rakyat.

Mohammad Sobary dalam buku Kebudayaan Rakyat menyebutkan, rakyat adalah masyarakat yang sangat penyabar. Rakyat sering dijadikan objek penderita dalam permainan politik. Wakil rakyat (DPR) juga sering membohongi rakyat pada masa kampanye. Rakyat hanya diberi janji-janji manis untuk mendapatkan dukungan suara. Setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat, mereka pun melupakan berbagai janji manis yang mere-ka berikan kepada rakyat.

Di tengah banyaknya kekecewaan rakyat terhadap tingkah laku wakil rakyat saat ini, tentu perlu dipertanyakan bagaimana komitmen para wakil rakyat. Ada kesan para wakil rakyat saat ini hanya sekadar bermain retorika, manipulasi, bahkan membohongi rakyat. Di masa kampanye, mereka begitu pandai bermain retorika dengan memberi janji-janji manis kepada rakyat. Mereka berjanji akan menyalurkan aspirasi rakyat, akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, mengurangi jumlah pengangguran dan berbagai janji manis lainnya. (baca: Ma’arif Jamu’in, Potret Wakil Rakyat, 2009).

Seandainya ada komitmen yang tulus dan jujur untuk menyalurkan aspirasi rakyat, maka seyogyanya wakil rakyat tidak begitu serakah memperkaya diri. Boleh-boleh saja wakil rakyat menuntut gaji yang banyak, namun hendaknya tetap melihat kondisi riil ekonomi rakyat. Jangan sampai wakil rakyat melakukan tindakan mencari kebahagiaan di atas penderitaan rakyat. Bila mereka menuntut kenaikan gaji di tengah penderitaan rakyat, itu namanya tidak punya hati nurani.

Perhatian pada penderitaan rakyat adalah bagian yang sangat urgen dari perjuangan Jokowi dalam revoolusi mental yang ia janjikan pada masa kampanye. Kesabaran, kejujuran, dan ketulusan rakyat jangan disalahartikan para elite politik. Rakyat juga memiliki batas kesabaran dalam melihat tingkah elite politik yang kebablasan. Bila rakyat terus dipermainkan dan dilukai oleh ulah wakil rakyat, maka rakyat akan bertindak. Untuk itu wakil rakyat hendaknya mampu memberi teladan yang baik, agar bisa mendapat tempat yang baik di hadapan rakyat.

(Penulis adalah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)-b.

Kedaulatan Rakyat, 29 SEPTEMBER 2015, 15 BESAR 1948

Related Post

 

Tags: