Dr. Abdur Rozaki M.Si.

SALAH satu pilar keindonesiaan yang mulai rapuh dan butuh komitmen politik untuk segera diperbaiki adalah tata kelola kehidupan desa demokratis yang dapat menyejahterakan warganya. Sejak republik ini berdiri, desa mengalami marginalisasi pembangunan. Berbagai aset dan potensi desa tergerus oleh mesin-mesin koorporasi yang membuat orang desa sebagai penonton atau pemain kecil. Levelnya sebatas buruh dan sejenis kuli lainnya.

Desa benar-benar berkubang dengan potret kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran. Sehingga dari hari ke hari, orang desa terus bergerak keluar desa untuk mencari sumber penghidupan baru di kawasan perkotaan atau menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Orang desa mengilustrasikan kenyataan pahit ini dengan ungkapan: “Kalau air mata selalu menjadi milik orang desa, kalau mata air selalu milik orang besar di Jakarta.”

Pemerintahan Jokowi-JK, bertekad mengatasi problem di atas melalui komitmen yang tertuang dalam Nawacita, ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI’ dengan mengimplementasikan UU Desa. Setelah satu tahun mewujudkan amanah UU Desa, ada capaian positif dan rintangan yang harus segera diatasi agar UU ini tidak kandas di tengah jalan.

Pertama, meski Presiden Jokowi-JK membuat terobosan baru, dengan membuat Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (Kemendesa), kenyataannya urusan desa masih menjadi kapling rebutan dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemendesa. Arus kontestasi politik di lingkungan parpol dan birokrasi ini saling bertemu sehingga menciptakan tarik ulur yang panjang, memakan waktu tak kurang tiga bulan. Akhirnya berujung pada pembagian kewenangan dalam urusan desa. Kemendesa diberi tugas mengurusi isu yang terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan desa. Sedang Kemendagri yang mengurusi urusan pemerintahan desa. Plus kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan dana desa.

Pembelahan kewenangan yang mengurusi urusan desa, dan tidak berada dalam satu pintu kementerian, tentu saja menyulitkan bagi daerah dan desa yang ingin segera mengimplementasikan UU Desa. Ada baiknya ke depan, perlu ada kebijakan menyatukan urusan desa pada satu pintu kementerian, sehingga memberi kemudahan pula di tingkat daerah, untuk membuat SKPD tersendiri untuk urusan desa.

Kedua, setidaknya terdapat tiga respons daerah terhadap implementasi UU Desa. (1) Cepat beradaptasi, melakukan inisiatif dengan membuat berbagai regulasi untuk implementasi UU Desa. Seperti adanya Perbub tentang penetapan perolehan dana desa, mekanisme penggunaan dan pelaporan dana desa, kewenangan desa, bagi hasil pajak desa dengan kabupaten. (2) Moderat, melakukan berbagai langkah persiapan, membuat berbagai regulasi turunan namun belum mengadopsi secara utuh berbagai substansi UU Desa. (3) Lambat beradaptasi, bahkan cenderung mensiasati agar implementasi UU Desa berjalan secara lamban. Dampaknya, dana desa untuk termin pertama sampai bulan Agustus ini belum dapat dicairkan karena keterlambatan kabupaten membuat berbagai perangkat regulasi untuk implementasi UU Desa. Bahkan ada yang menolak.

Ketiga, minim anggaran dan problem penyerapannya. Pemerintahan Jokowi-JK, melakukan revisi APBN-P dan menambah alokasi dana desa menjadi Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa. Dengan tambahan dana tersebut, memang masih belum mencapai besaran yang diamanahkan UU Desa.

Sampai dua bulan menjelang akhir 2015, problem penyerapan anggaran dana desa masih minimalis. Kondisi ini dilatarbelakangi belum cepatnya konsolidasi birokrasi antara pusat dan daerah dalam menyiapkan perangkat implementasi UU Desa. Kondisi semacam ini diatasi oleh kementerian terkait, melalui dikeluarkannya SK 3 Menteri (Kemendesa, Kemendagri dan Kemenkeu) terkait pencairan dana desa. Namun, masih belum banyak desa yang mempergunakannya.

Keempat, meskipun dalam satu tahun ini upaya untuk mengimplementasikan UU Desa cenderung lambat, namun demikian optimisme di berbagai kalangan masih kuat. Optimisme itu memang belum menyatukan secara bulat berbagai komponen desa dan stakeholdersnya, sebab itu dikatakan optimisme berserak. Perlunya dibuat working group antara kementerian terkait dengan organisasi masyarakat sipil untuk membuat road map sekaligus saling mengawal implementasi UU Desa.

Analisis Kedaulatan Rakyat, 22 Oktober 2015

Related Post

 

Tags: