oleh Alimatul Qibtiyah, MSi MA PhD*

ALQURAN menggunakan kata al-wa-lad dengan segala derivasinya sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata walad jamaknya awl‚d, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk mufrad (tunggal), tatsniyah (dua), maupun jamaí (banyak). Dalam perkembangannya, anak tidak selalu anak biologis, tetapi juga anak sosial yang di dalamnya ada anak adopsi dan anak dalam tanggung jawab negara.

Kata wallada, juga bisa berarti ansya’a dan rabb‚ (memunculkan, menumbuhkan, dan mendidik). Karena itulah potensi dan bakat anak harus ditumbuhkembangkan oleh orang-tuanya dan para pendidik melalui proses tarbiyyah (pendidikan). Alquran melarang membunuh anak dan menganiaya anak, sebab membunuh di samping dosa besar, juga merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab orangtua terhadap anak yang dilahirkannya (QS al-An’m [6]: 151). Alquran mengecam orang-orang yang membunuh anak dan memandangnya sebagai perilaku orang-orang musyrik (QS al-An’m [6]:137) dan perilaku kurang cerdas (QS al-An’m [6]:140). Salah satu hak tumbuh kembang misalnya dengan mendapatkan ASI ketika masih bayi hingga umur dua tahun (QS Al-Baqarah [2]: 233). Hak lain yang harus dipenuhi di antaranya hak mendapatkan dan mempunyai identitas yang jelas, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan pengasuhan yang baik.

Banyak Persoalan Anak
Idealitas pemenuhan hak-hak di atas tidak semudah membalik telapak tangan, karena realitas di masyarakat masih banyak persoalan anak. Di antaranya banyak orangtua yang memberi hukuman fisik yang membuat cedera buah hatinya, banyak anak yang tidak mempunyai akta lahir sehingga menjadikan hidupnya lebih sulit dan nasab yang tidak jelas. Semakin meningkatnya pernikahan anak serta fenomena kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan pada anak selama tahun 2011-2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus (Harian Terbit 14/6/2015). Dari sejumlah kasus tersebut, ada 5 kasus tertinggi mulai 2011 hingga April 2015 yaitu:
(1) anak berhadapan dengan hukum tercatat 6.006 kasus,
(2) kasus pengasuhan 3.160,
(3) kasus pendidikan 1.764,
(4) kasus kesehatan dan napza 1.366 dan
(5) kasus pornografi dan cybercrime 1.032.

Kasus-kasus yang dialami anak tersebut akan berdampak trauma mendalam. Salah satu contoh anak korban kekerasan dan kejahatan seksual akan mengalami perkembangan penyimpangan seksual pada usia dewasanya serta ada kecenderungan akan menjadi pelaku jika tidak disembuhkan. Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan memerlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korban-korban berikutnya yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan harus mengambil bagian dari usaha pencegahan, baik melalui rumusan kebijakan yang memihak maupun program-program operasional yang mudah dilaksanakan.

Muhammadiyah
Salah satu contoh penanganan kejahatan seksual pada anak yang belakangan ini marak dibicarakan dan menjadi kontroversial adalah upaya pemerintah mengatasi persoalan itu dengan mengimplementasikan hokum ‘kebiri’ pada pelaku. Upaya tersebut dinilai kurang efektif oleh beberapa pihak, dikarenakan hal itu hanya secara parsial. Kejahatan seksual tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih pada masalah mental dan psikologis, sehingga upaya penanganannya harus secara komprehensif.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan yang melakukan dakwah Islam amar makruf nahi munkar, sangat perhatian pada permasalahan kesejahteraan dan perlindungan sosial, termasuk perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Muhammadiyah merasa berkepentingan merumuskan Fikih Perlindungan Anak guna mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak serta upaya melakukan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.

Untuk mewujudkan fikih tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan Seminar Nasional Fikih Perlindungan Anak di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu 30 Januari 2016. Dengan dirumuskannya Fikih ini diharapkan ma-syarakat akan mempunyai acuan yang jelas terkait dengan anak dan upaya perlindungannya dilihat dari berbagai aspek. q- k

*) Alimatul Qibtiyah, MSi MA PhD, Dosen KPI FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Opini kerja sama SKH Kedaulatan Rakyat-MTT PP Muhammadiyah.

Kedaulatan Rakyat, JUMAT PON, 29 JANUARI 2016, HAL 12

Related Post

 

Tags: