Alimatul Qibtiyah saat di Finlandia (stipendiblogi.fi)

Alimatul Qibtiyah saat di Finlandia (stipendiblogi.fi)

Dr Alimatul Qibtiyah, Aktivis PSW, Dosen KPI FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua LPPA Pimpinan Pusat Aisyiyah.

PENGUJUNG tahun  adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan juga refleksi terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Prinsip bahwa tahun berikut harus lebih baik daripada tahun lalu (continues improvement) harus kita kedepankan dalam kehidupan. Sejauh ini sudah banyak prestasi yang diukir gerakan perempuan Indonesia, namun prestasi itu tidak serta merta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan.

Salah satu momen pada tahun 2015 adalah disahkannya SDGs  (17 tujuan dan 169 target ) oleh PBB yang salah satu aspeknya melihat isu perempuan dan anak (tujuan nomor 5). Prinsip SDGs didasarkan pada tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang belum sempat tercapai serta mengintegrasi dan menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Enam Poin
Mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dituangkan dalam tujuan kelima SDGs. International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) melaporkan, ada enam poin dalam tujuan tersebut. Yaitu

1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja,

2) Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.

Kemudian, 3) Menghapuskan segala praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan.

4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional.

5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Dan; 6) Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya.

Pada poin yang terakhir kita harus melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya seperti pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional serta memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Juga mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Banyak PR
Pertanyaannya adalah sudah sesiap apakah kita baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan kehidupan perempuan menjadi lebih baik berdasarkan indikator-indikator yang ada di SDGs itu? Sementara itu jika kita lihat data masih banyak PR yang belum terselesaikan. Misalnya semakin meningkat angka kekerasan pada perempuan, masih rigitnya peran anggota keluarga, pemberian peluang perempuan dalam politik masih banyak yang bersifat simbolik, kejahatan seksual yang meningkat, RUU KKG yang tidak kunjung disahkan, RUU PRT belum tuntas dan juga masalah lainnya.

Upaya penyelesaian masalah perempuan tersebut tidak akan mudah jika organisasi perempuan mempunyai kesulitan kaderisasi. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa minimnya kader salah satunya disinyalir karena kebijakan pendisiplinan PNS terutama terkait dengan sertifikasi guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan guru adalah perempuan. Karena kebijakan pendisiplinan PNS itulah yang kemudian mereka kurang ada waktu untuk aktif di organisasi perempuan. Persoalannya bukan pada sertifikasinya. Bahkan guru bersyukur ada sertifikasi, sehingga ada peningkatan kesejahteraan. Tetapi  proses pencapaian itu membuat  pengabdian masyarakat dengan aktif di organisasi masyarakat kurang menjadi perhitungan.

Perlu kajian ulang untuk proses sertifikasi guru. Sehingga kader-kader penggerak perempuan akan tumbuh subur lagi untuk ikut mencerdaskan bangsa melalui kiprah perempuan yang mempunyai pemikiran berkemajuan. q- o

KR, 2 Januari 2016

Related Post

 

Tags: