ktt-oki

JAKARTA – Tuntas sudah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kemarin (7/3) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup KTT tersebut setelah menghasilkan deklarasi Jakarta. Poin utama dalam deklarasi itu adalah seruan memboikot produk Israel yang dihasilkan dari daerah pendudukan.

Jokowi yang berdiri di podium bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani menyampaikan bahwa sikap OKI tersebut merupakan keputusan dalam dua hari konferensi. Menurut Jokowi, kedaulatan Palestina merupakan isu penting bagi Indonesia dan negara anggota OKI lainnya. Sebab, Palestina merupakan satu-satunya negara anggota OKI dan Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang belum merdeka.

”Deklarasi kemerdekaan Palestina sudah dilakukan pada 1998. Namun, kenyataannya wilayahnya masih dikuasai Israel. Ketegangan di dalam negeri pun masih ada. Karena itu, pimpinan dunia Islam menghasilkan rencana konkret untuk memerdekakan Palestina,” tegas Jokowi kemarin.

Mantan wali kota Solo tersebut juga mengingatkan lagi seluruh negara anggota OKI tentang tujuan awal pembentukan organisasi itu. ”OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina,” ujarnya. Karena itu, apabila OKI tidak bisa menjadi bagian dari solusi Palestina, keberadaan organisasi tersebut sudah tidak relevan.

Menurut Jokowi, Indonesia sejak awal konsisten menentang penjajahan Palestina oleh Israel. ”Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno, Red) menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” ucapnya.

Jokowi menjelaskan, negara anggota OKI dengan tegas meminta kemerdekaan Palestina dalam two-state solution. Solusi itu memungkinkan Palestina menjadi negara meskipun wilayahnya ada di dalam negara Israel. Dalam hal ini, terang Jokowi, anggota OKI sepakat untuk mempercepat hal tersebut dari dua aspek: internal dan eksternal.

”Pertama, kami sepakat bahwa negara OKI akan menyalurkan bantuan kapasitas ekonomi melalui Al-Quds Fund. Kami juga akan menekan pihak Israel yang terus melanggar perjanjian perdamaian dengan berbagai cara. Salah satunya dengan ajakan memboikot produk-produk yang dihasilkan di wilayah Palestina yang diduduki Israel,” terangnya.

Dirjen Multilateral Kemenlu Hasan Kleib menjelaskan, aksi boikot sebenarnya sudah dilakukan negara anggota OKI sejak dua tahun lalu. Namun, pemboikotan itu hanya berlaku di negara anggota OKI, belum meluas ke semua negara. ”Kalau negara lain masih membeli produk itu, insentif masih akan terus mengalir ke daerah pendudukan,” ucapnya.

Israel memberikan insentif kepada penduduk yang menghasilkan produk di kawasan pendudukan. Beberapa di antaranya adalah buah-buahan, sayuran, anggur, madu, minyak zaitun, telur, dan sejumlah pro duk organik lainnya.

Apabila produknya tidak laku, tentu akan ada dampak pada kelanjutan insentif bagi para pemukim ilegal Israel. Untuk itu, diperlukan dukungan masyarakat internasional agar tidak membeli produk-produk tersebut. ”Di Indonesia sendiri sejak awal tidak ada karena kita tidak punya hubungan kerja sama dengan Israel,” tambahnya.

Sikap Indonesia itu pun diapresiasi Mahmoud Abbas. Menurut dia, saat ini Palestina men derita karena agresi Israel di wilayah Al-Quds. Dia berharap hasil konferensi ini bisa menjadi titik awal untuk membebaskan Al-Quds yang dianggap jantung Palestina tersebut. ”Kami mengundang kepala negara untuk hadir langsung ke Palestina. Tidak hanya untuk melihat keadaan, tapi juga untuk menguatkan pernyataan bahwa Anda mendukung Palestina dan siap melawan pendudukan Israel,” ajaknya.

Sementara itu, Iyad menambahkan bahwa isu pemboikotan produk Israel harus melalui proses hukum sehingga penyelesaian bisa terpenuhi. Dia pun berharap anggota OKI bisa menjalankan langkah yang ada dalam dua dokumen hasil KTT tersebut. ”Ini bukan sekadar komunike seperti yang dihasilkan selama ini, melainkan sebuah aksi yang direncanakan. Jadi, saya harap ini bisa menjadi panduan bagi negara lain,” tuturnya.(bil/byu/c9/agm)

Jawa Pos Selasa, 8 Maret 2016, halaman 16

resolusi ktt dan deklarasi jakarta maret 2016

Republika, Selasa, 8 Maret 2016 halaman 8