Bayu Mitra A. Kusuma, dosen MD UIN Sunan Kalijaga

PEMERINTAH Indonesia melalui Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meledakkan 23 kapal asing pelaku illegal fishing (5/4), terdiri dari 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah belum juga mengeksekusi 11 kapal Tiongkok yang juga ditangkap bersamaan dengan salah satu kapal Vietnam tersebut. Padahal penangkapan tersebut telah terjadi lebih dari satu tahun yang lalu. Ini memunculkan stigma negatif bahwa power dan bargaining Tiongkok memang lebih superior dibandingkan negara lainnya dalam percaturan politik kawasan.

Kita tentu masih ingat clash yang terjadi di perairan natuna (19/3) dimana pemerintah Tiongkok seolah-olah menjadi beking dari aksi pencurian ikan. Cost Guard Tiongkok saat itu menghalangi penangkapan KM Kwaiy Fey, bahkan dengan sengaja menabrak KM Kwaiy Fey agar kapal tidak dapat ditahan oleh Satgas KKP untuk di bawa ke daratan Indonesia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan nine dash line ala mereka sehingga terjadi tumpang tindih klaim dengan beberapa negara lain. Bahkan Tiongkok yang sebelumnya telah menyatakan bahwa Natuna milik Indonesia rupanya kini juga mulai memanaskan konstelasi perbatasan dengan Indonesia. Ini membuktikan bahwa perbatasan membutuhkan perhatian lebih.

Isu potensi konflik LTS sebenarnya telah cukup lama muncul. Bahkan telah menjadi salah satu topik menarik pada saat debat calon presiden di tahun 2014 lalu. Salah satu kandidat presiden mengatakan bahwa jika muncul ancaman di Natuna yang notabene berada di kawasan LTS maka akan “kita bikin rame”. Belum jelas apa yang dimaksud dengan “kita bikin rame”, namun faktanya saat ini Natuna memang telah “rame” karena ulah maling ikan yang seolah-olah dilindungi oleh pemerintah mereka.

Pada dasarnya Indonesia dan RRT memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dan strategis. Namun bila konstelasi di Natuna ini tidak segera diatasi akan berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Vietnam, Filipina, Jepang atau Malaysia haruslah kita jadikan pembelajaran untuk tidak menafikan potensi konflik perbatasan. Faktanya memang kapal-kapal berbendera Tiongkok kerap melakukan aksinya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang mereka klaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Klaim ini tanpa dasar mengingat terminologi tersebut tidak diakui dalam hukum internasional UNCLOS 1982. Pemerintah harus tegas agar superioritas Tiongkok tidak berlaku dalam teritori atau kedaulatan Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa perairan Natuna harus dijaga kapal perang kombatan berukuran besar seperti kelas fregat atau korvet. Namun pengamanan secara militer saja akan terasa berat mengingat jumlah kapal perang TNI AL masih terbatas jika dibandingkan dengan luas lautan Indonesia. Karena itu konsep border governance dapat menjadi solusinya, dimana dalam pengelolaan perbatasan melibatkan para stakeholder yang terdiri pemerintah, swasta nasional dan masyarakat lokal.

Border governance adalah kosep yang realistis untuk “bikin rame” perbatasan. Bukan hanya melalui respon reaktif setelah terjadi clash di perbatasan, namun lebih pada menciptakan aktivitas-aktivitas permanen. Pemerintah disini memegang peranan kunci dalam fungsi regulator dan pengamanan wilayah perbatasan. Selanjutnya pemerintah dapat menarik kehadiran swasta nasional untuk berinvestasi seperti pengembangan kawasan wisata ataupun potensi bahari lainnya. Keberadaan swasta akan mengelola perbatasan akan turut membangkitkan geliat perekonomian masyarakat lokal. Sehingga ketika ekonomi bergeliat dan sarana prasarana semakin lengkap, maka meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat di garis depan perbatasan negara pun akan berbanding lurus.

Natuna hanyalah salah satu gambaran betapa rentannya wilayah perbatasan. Di bagian lain seperti seperti Ambalat, Talaud dan lain sebagainya juga menunggu untuk terus dikembangkan. Terlebih Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga segala potensi kita sebagai negara bahari dan kepulauan harus dioptimalkan. Dengan sinergitas antara pemerintah, swasta nasional dan masyarakat lokal dalam bingkai border governance maka pengamanan dan pengembangan kawasan perbatasan akan semakin realistis dan dinamis, sehingga cita-cita mengembalikan sejarah kejayaan nusantara di lautan akan terealisasi.

Opini Radar Banyuwangi, Sabtu 16 April 2016, Hlm.38

Related Post

 

Tags: