FAISAL ISMAIL
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Profesor Koentjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (1974) mengatakan, sikap mental menerabas merupakan salah satu kelemahan nilai budaya bangsa Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat, mentalitas menerabas adalah sifat negatif dan tercela yang melekat pada diri seseorang untuk mencapai maksud dan tujuan secara cepat tanpa banyak melakukan kerja keras secara bertahap. Mentalitas menerabas identik dengan cara mengambil jalan pintas yang dilakukan seseorang guna mencapai tujuan secara mudah.

Mentalitas menerabas, menurut Koentjaraningrat, antara lain dilakukan pengusaha baru yang ingin memperoleh kekayaan melimpah dengan cara aji mumpung (meraup keuntungan sebesar-besarnya mumpung ada kesempatan) atau pejabat yang memperkaya diri saat ia mumpung menjadi pejabat atau penguasa. Sikap mental menerabas terkait erat dengan perilaku tidak menghargai mutu atau kualitas kinerja.

Yang penting, pelakunya dapat mencapai maksud dan tujuan dengan cara menempuh jalan pintas, tidak prosedural, dan gampang. Koentjaraningrat mengemukakan penilaiannya tentang sikap mental menerabas sebagai kelemahan nilai budaya bangsa itu pada tahun 1974 (42 tahun silam). Setelah hampir setengah abad berlalu, mentalitas menerabas tampak tidak berkurang dan bahkan kian menggurita dalam perilaku budaya masyarakat.

Fenomena ini dapat dilihat secara nyata dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi tidak lain merupakan jalan pintas, melawan hukum, tidak sah, atau tidak halal yang ditempuh pelakunya untuk mencapai tujuan (meraup keuntungan atau memperkaya diri) dengan cara mudah. Mohammad Hatta (1902- 1980/wakil presiden pertama RI 1945-1956) di tahun 1960- an mengatakan korupsi sudah menjadi kebudayaan.

Ini menunjukkan korupsi telah banyak dilakukan sehingga Hatta menilainya telah membudaya. Kasus-kasus korupsi (terutama kelas kakap) telah sering kita dengar di sidang pengadilan dan diekspos di berbagai media massa. Korupsi telah menjadi kanker dalam tubuh pemerintahan dan penyakit ini berjangkit begitu kronis sehingga memerlukan waktu lama dan upaya ekstrakeras untuk memberantas ke akar-akarnya.

Menurut hasil penelitian Political and Economic Risk Consultancy Ltd (berbasis di Hong Kong) sebagaimana dimuat dalam The Straits Times (9 April 1996), korupsi di Indonesia menduduki peringkat ketiga di antara 12 negara yang paling korup di Asia. Peringkat pertama dan kedua ditempati Tiongkok dan Vietnam, sedangkan Singapura menjadi negara paling bersih dari korupsi, disusul Jepang dan Hong Kong.

Korupsi biasanya terjalin erat dengan kolusi dan keduanya pada hakikatnya merupakan perbuatan yang didorong nafsu hendak mengeruk keuntungan atau memperkaya diri dalam waktu singkat. Orang yang sudah kaya sekalipun masih melakukan korupsi karena ia ingin lebih kaya lagi atau ingin menumpuk kekayaan lebih banyak lagi. Ia tak pernah puas dengan tumpukan kekayaan yang ia upayakan yang notabene juga diperoleh dengan jalan korupsi.

Gaya hidup mewah dan pamer kekayaan yang dirangsang oleh cara hidup materialistis-hedonistis merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berkolusi dan melakukan korupsi. Perbuatan kolusi dan korupsi sering digerakkan oleh pola pikir dan pandangan hidup aji mumpung ketika seseorang menduduki jabatan penting, menduduki pos-pos basah, atau berurusan dengan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah banyak menangani kasus-kasus korupsi berskala besar yang dilakukan para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Para pelakunya sudah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan masingmasing. Di setiap lini pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) terjadi korupsi baik di pusat maupun di daerah.

Fenomena menunjukkan terjadi korupsi secara masif dan sistemik di setiap lini pemerintahan. Kasus besar yang ditangani KPK antara lain adalah kasus penyalahgunaan kewenangan dan korupsi (mantan) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang sudah divonis dan dijatuhi hukuman. Beberapa menteri (seperti Rokhmin Dahuri, Andi Alfian Mallarangeng, Surya Dharma Ali, dan Jero Wacik) juga tersandung kasus penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan anggaran, dan korupsi.

Perkara mereka telah disidangkan di pengadilan dan para pelakunya telah dijatuhi hukuman. Kasus korupsi atau suap yang merugikan keuangan negara didaerah misalnya terjadi di Sumatera Utara yang melibatkan gubernur dan istrinya. Kasus ini juga telah diputus oleh pengadilan dan pelakunya telah dijatuhi hukuman. Sikap mental menerabas belum juga membaik dan bahkan grafiknya menunjukkan fenomena yang terus merosot dari waktu ke waktu.

Buktinya, kasus- kasus korupsi baik dalam skala kecil maupun besar terus bermunculan di negeri ini. Ironis, sepertinya tiada hari tanpa korupsi. Misalnya, kasus yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus Pelindo II yang melibatkan RJ Lino dan kasuskasus ditangkapnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK baru-baru ini.

Biasanya, ada kolusi antara anggota komisi yang membidangi anggaran di DPR dengan pihak tertentu yang akan melaksanakan proyek di suatu daerah. Untuk memuluskan pembahasan dan persetujuan anggaran di DPR, pihak calon pelaksana proyek memberikan suap (uang pelicin atau gratifikasi) kepada anggota komisi anggaran di DPR.

Ini yang terjadi pada beberapa anggota DPR yang telah ditangkap tangan oleh KPK baru-baru ini dan mereka telah dinyatakan sebagai tersangka. KPK telah melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penahanan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan pihak-pihak yang diduga terlibat terkait reklamasi pantai di Jakarta Utara. Kita mengapresiasi kinerja KPK yang telah bekerja secara profesional.

Di bawah kepemimpinan pengurus baru, KPK pada awalnya sempat dikhawatirkan oleh beberapa kalangan tidak berani melakukan gebrakan menghadapi kasus-kasus besar. Tapi ternyata KPK menunjukkan kinerja yang baik dan profesional.

Wacana untuk merevisi undang-undang KPK yang dinilai bertujuan melemahkan— apalagi membubarkan— KPK harus dicegah dan ditolak. KPK harus tetap eksis karena misi, peranan, dan fungsinya sangat diperlukan untuk memberantas korupsi.

koran-sindo.com, 9 April 2016

Related Post

 

Tags: