Dr. Hamdan Daulay

RENCANA DPR RI membangun gedung perpustakaan terbesar di Asia Tenggara sungguh luar biasa dan membanggakan. Karena selama ini menurut Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah, perpustakaan yang dimiliki DPR barulah setingkat perpustakaan desa. Wajar dan bahkan sangat urgen manakala DPR sebagai wakil rakyat yang mengemban tugas berat menyalurkan aspirasi rakyat berkeinginan untuk memiliki perpustakaan besar.

Dengan ada perpustakaan besar dan koleksi buku yang lengkap, diharapkan DPR memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga semakin berkualitas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Berapa pun nanti biaya yang dikeluarkan untuk membangun perpustakaan terbesar dan termegah di Asia Tenggara ini, kalau tujuannya untuk peningkatan kualitas DPR tentu akan didukung rakyat.

Namun sangat menarik dan logis komentar yang disampaikan Wakil Ketua MPR Dr Hidayat Nurwahid terkait rencana pembangunan gedung perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu. Budaya membaca yang masih rendah di kalangan anggota DPR menjadi tidak relevan mengeluarkan dana besar untuk membangun perpustakaan besar. Jangankan budaya membaca yang baik, untuk tingkat kehadiran saja dalam menjalankan tugas negara, DPR masih tergolong rendah dan malas.

Bagaimana bisa diterima akal sehat, DPR membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara dengan dana yang sangat besar, kalau budaya membaca anggota DPR sendiri masih sangat rendah? Apakah nanti perpustakaan terbesar tersebut hanya sekadar pajangan koleksi buku yang tak pernah dibaca dan lapuk dimakan rayap?

Di kampus-kampus terbaik saja di Tanah Air yang budaya membaca dan budaya risetnya sudah sangat baik, tidak latah untuk membangun perpustakaan terbesar. Lalu apa sesungguhnya rencana tersembunyi DPR di balik wacana yang kelihatan sangat mulia dengan membawa nama membangun perpustakaan?

Sudah menjadi ‘lagu lama’ di negara ini begitu banyak sandiwara kepalsuan yang dibungkus kebaikan dan kesalehan, namun ternyata isinya adalah kebusukan. Penyakit korupsi yang dibungkus dengan berbagai alasan kebaikan sudah merajalela dan merambah ke mana-mana. Meminjam istilah Prof Syafii Maarif, penyakit korupsi di negara ini sudah merambah ke mana-mana dan begitu lihai dan licik pelakunya menggunakan istilah-istilah yang terkesan baik dan mulia. Korupsi ada dalam proyek pembangunan gedung perkantoran, korupsi pengadaan buku untuk anak sekolah, korupsi perjalanan haji, korupsi bidang kesehatan, hingga korupsi pengadaan Alquran.

Berbagai tindakan yang kurang terpuji tampaknya terus dipertontonkan DPR sebagai lembaga yang terhormat. Walaupun sudah banyak kritik yang disampaikan masyarakat terhadap DPR terkait berbagai tindakan tak terpuji tersebut, namun semakin banyak muncul tindakan yang tak sesuai dengan logika masyarakat.

Selama ini DPR banyak disorot karena perilaku korupsinya, mereka mencoba menunjukkan wajah lain yang terkesan baik dan mulia dengan memakai retorika ‘perpustakaan’. Karena dengan perpustakaan ada kesan bahwa DPR ingin meningkatkan kualitas diri, rajin membaca dan bisa memiliki wawasan yang luas. Perpustakaan adalah sumurnya ilmu pengetahuan. Namun mereka lupa, bahwa DPR bukanlah lembaga pendidikan. Mereka adalah lembaga politik.

Analisis KR, Rabu, 30 Maret 2016

Related Post

 

Tags: